Deretan Aksi Dasco Selesaikan Persoalan Politik yang Sita Perhatian Publik

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlihat ikut menyampaikan keterangan ketika pemerintah menyampaikan hasil rapat penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Keberadaan Dasco dalam rapat yang diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Presiden Prabowo Subianto cukup menarik perhatian.

Sebab, bukan kali ini saja Dasco terlibat dalam penyelesaian persoalan yang tengah dihadapi pemerintah. Posisi Dasco sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, diduga turut membuatnya memiliki kedudukan strategis untuk menyelesaikan setiap sumbatan politik yang sedang terjadi.

“Saya sudah meminta izin Bu Puan (Maharani) untuk mewakili DPR RI,” ucap Dasco saat menyampaikan keterangan ketika konferensi pers.

Dalam rekaman video yang ditayangkan Sekretariat Presiden melalui kanal YouTube, kelima orang itu terlihat menggelar pertemuan terlebih dulu bersama Presiden Prabowo yang tengah berada dalam perjalanan menuju Rusia, memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin.

Dasco duduk di tengah, diapit dua pembantu presiden dan dua kepala daerah. Kepada Prabowo, Dasco menyampaikan perkembangan pembahasan penyelesaian sengketa empat pulau itu. “Jadi kami telah membicarakan soal empat pulau,” ucap Dasco membuka pernyataannya kepada Prabowo lewat tele conference.

“Dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita menemukan dokumen lama putusan mendagri tentang kesepakatan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara yang menyepakati bahwa empat pulau itu masuk wilayah Aceh,” imbuhnya.

Dasco pun turut meyakinkan Prabowo bahwa kedua kepala daerah akan menandatangani kesepakatan di hadapannya, yang menyepakati bahwa keempat pulau yang sebelumnya bersengketa, merupakan milik Aceh.

Kesepakatan kemarin pun turut mengakhiri persoalan sengketa yang muncul sejak keluarnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau pada 25 April lalu.

Dari Pengumuman Menteri hingga Gas Melon

Kehadiran Dasco di dalam momen-momen penting politik bukan hanya terjadi kemarin.

Ketika Prabowo mengumumkan para pembantunya di pemerintahan pada Oktober 2024 lalu, Dasco tampil di sebelah Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pun demikian ketika persoalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hendak naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 5 Desember 2024 lalu, Dasco tampil di Istana dan ketika Presiden menyampaikan bahwa kenaikan itu hanya untuk barang mewah.

Keputusan itu akhirnya meredam gejolak di tengah masyarakat yang sedang terjadi.

Begitu pula ketika polemik gas elpiji subsidi atau gas melon muncul, akibat adanya instruksi dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang ingin menertibkan harga gas elpiji di tingkat pengecer.

Hal ini kemudian muncul berbagai aturan yang mengancam penjualan gas melon di tingkat sub pangkalan atau pengecer. Lagi-lagi, Dasco membereskan persoalan tersebut.

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah instruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Teranyar, sebelum persoalan empat pulau muncul, Dasco membereskan masalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun tajam, sehingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt.

Dasco secara tiba-tiba inspeksi mendadak ke kantor BEI, Jakarta pada 18 Maret 2025. Usai kedatangannya, IHSG berangsur naik.

Setara Luhut

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut peran Dasco dalam pemerintahan saat ini sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) saat masih menjadi Menko Maritim dan Investasi di pemerintah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Harus diakui peran Dasco ini mengingatkan saya dengan jejak LBP di masa Presiden Jokowi sebagai ‘Super’ Menko. Sementara dalam konteks Dasco, kini peran bertransformasi menjadi ‘Super’ Wakil Ketua DPR,” ujar Agung kepada Kompas.com, Rabu (18/6/2025).

Dasco menurutnya memiliki peran yang strategis ketika Presiden Prabowo berhalangan hadir secara langsung. Hal ini tidak terlepas dari posisinya di partai sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.

Gerindra sendiri, meski bukan sebagai partai pemenang Pemilu 2024 lalu, namun menjadi partai pemimpin Koalisi Merah Putih, yang saat ini mayoritas ketua umum partainya duduk sebagai orang nomor satu di level eksekutif.

Kondisi ini yang kemudian membuat Dasco memiliki peran penting untuk melancarkan beragam sumbatan politik atau teknokratik yang mengemuka.

“Secara personal, selain Wakil Ketua DPR, Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjadi representasi pimpinan KIM Plus. Sehingga saat Presiden Prabowo berhalangan, maka Dasco akan menjalankan peran sebagai figur pengganti agar kebijakan politik/publik bisa segera diputuskan,” tuturnya.

“Secara institusional, KIM Plus menjadi kekuatan mayoritas di DPR yang bertalian dengan eksekutif. Dalam kasus sengketa 4 pulau, sebelum diputuskan sudah ada bahasan oleh gubernur bersama anggota DPR/DPD RI Dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bersama elemen masyarakat lainnya agar problem ini diadvokasi ke semua level formal – informal sistem politik kita,” imbuh Agung.

Terbit di Kompas