Bagaimana Posisi PDIP Usai 19 Kader Kepala Daerah Ikut Retret?

Sebanyak 19 kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya bergabung mengikuti retret di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2).
Mereka datang berselang empat hari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi itu keluar tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2).

Gubernur Jakarta Pramono Anung kemungkinan menjadi kepala daerah dari PDIP terakhir yang masuk dan mengikuti retret tersebut. Sementara itu, kader lainnya disebut ada yang diwakili Sekretaris Daerah atas izin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain Sekda. Maka, iya sudah kami semua ikuti retret secara baik-baik,” kata Pramono, Senin.

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ada komunikasi politik yang sedang coba ditawar PDIP kepada pemerintahan Prabowo Subianto di balik keputusan bergabungnya sejumlah kader ke dalam agenda retret.

Ia menduga kuat komunikasi politik tersebut berkaitan dengan penahanan Hasto yang disebutnya sebagai tangan kanan Mega.

“Sangat mungkin ya karena hari terakhir ini delegasi kepala daerah dari PDIP mulai mengalir ke Magelang, ada jeda 4 hari masa penyesuaian bleeding tadi, saya melihat ada komunikasi politik yang mungkin saja terjadi di panggung belakang dan sampai pada satu momen teman-teman kepala daerah tadi mulai berdatangan,” ujar Agung dikutip dari diskusi Political Show CNN Indonesia, Selasa (25/2).

Menurut dia, kepala daerah kader PDIP menghadapi perasaan dilema apakah harus mengikuti instruksi ketua umum partai atau agenda kenegaraan.

Namun, dengan kehadiran sejumlah kepala daerah kader PDIP di tengah pelaksanaan retret, Agung meyakini ada komunikasi politik yang coba dibangun. Dalam hal ini ia menduga kuat berkaitan dengan penangguhan penahanan Hasto.

“Ini semacam zona atau situasi abu-abu yang akhirnya membuat… ini dilematisnya luar biasa: milih negara atau partai. Dan harapannya dengan dilema ini ada semacam diskresi atau penyesuaian dari PDIP maupun negara bahwa jangan sampai kader-kader PDIP yang kepala daerah ini dirugikan,” ucap Agung.

“Saya menduga ada karena jeda 4 hari waktu yang lama dalam politik. Tidak mungkin serta merta kepala daerah ini mulai mengalir ke Magelang tanpa ada arahan atau instruksi dari Ibu Ketua Umum,” tambah dia.

Posisi PDIP

Agung melihat posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo pada hari ini dalam dua faktor, yakni sebagai mitra kritis dan mitra strategis.

“Itu tergambar jelas ketika ada kader PDIP yang datang ke retret secara bertahap, kemudian ada kader PDIP yang juga belum datang sama sekali. Ini menggambarkan bagaimana posisi DPP yang begitu kritis atas nama Ibu Mega, tapi ada juga konteks DPR RI yang dipimpin oleh kader PDIP atas nama Mba Puan yang berperan sebagai mitra strategis, lebih toleran, kompromi terhadap pemerintahan Prabowo hari ini,” kata dia.

Agung menilai dua faktor tersebut yang menjadikan PDIP bisa menjaga posisi tawar di hadapan kekuasaan.

“Yang jelas PDIP ingin memastikan setiap aspirasi yang ia miliki baik oleh kader, konstituen maupun bagi elite di internal partai bisa dibawa dan dilanjutkan dalam ranah konkret dan jelas untuk memastikan bahwa mereka memiliki basis, arahan yang jelas sekaligus posisi tawar tetap strategis di mana pun berada,” imbuhnya.

Perlawanan Mega

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintahan Prabowo. Instruksi penundaan mengikuti retret dinilai cukup mengkhawatirkan.

“Bisa saja ke depan instruksi serupa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan. Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP,” kata Dedi saat dihubungi melalui pesan tertulis.

Senada dengan Agung, ia pun menduga ada komunikasi politik yang sedang dibangun dengan hadirnya belasan kepala daerah kader PDIP di agenda retret.

“Bisa saja, ini bagian dari upaya PDIP selamatkan Hasto, tawar menawar dengan Prabowo Subianto,” pungkas Dedi.

Sumber: CNN Indonesia