Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.
Stuktur kepengurusan PDIP untuk periode 2025–2030 resmi diumumkan. Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketua Umum. Posisi Sekjen yang sudah 10 tahun ini, dipegang Hasto Kristiyanto juga dirangkap oleh Mega. Belum diketahui, apakah ini permanen atau sementara. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mega saat menutup Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8). Sebanyak 37 nama masuk dalam daftar […]
Langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberi abolisi bagi Tom Lembong maupun amnesti untuk Hasto Kristiyanto masih menjadi perbincangan hangat. Belakangan hal itu juga menyinggung bagaimana nasib hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah keputusan tersebut. Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro mengatakan hubungan Prabowo dan Jokowi dipastikan tetap terjalin seperti biasa meski sekarang memasuki fase normalisasi. “Relasi Presiden […]
Abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Trikasih Lembong, terdakwa kasus impor gula, menuai sorotan publik. Baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan pemberian abolisi bagi terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong. Hal itu tertuang dalam surat permohonan konsultasi nomor Pres/R43/Pres-07/2025 yang dilayangkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa secara politik, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto bermakna dua hal. Pertama, pemberian abolisi dan amnesti itu adalah upaya Prabowo merangkul semua unsur agar rekonsiliasi nasional terwujud pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, menurut Agung, Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok […]
Pada waktu yang hampir bersamaan, Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan elite PDIP mengeluarkan pernyataan soal adanya operasi politik pelemahan. Jokowi mengaku ditarget agar integritas dan citranya hancur melalui kasus tudingan ijazah palsu hingga desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sementara, PDIP mengaku sedang dilemahkan agar perolehan suaraya pada Pemilu 2029 anjlok hingga tersisa 7 persen. Keduanya juga kompak enggan mengungkap sosok di […]
DIREKTUR Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan, ia justru melihat wacana itu berpotensi memicu konflik yang merugikan stabilitas ekonomi. “Potensi ricuh akan lebih besar, kalau misalkan sudah rusuh, ricuh itu secara ekonomi juga kita merugikan walaupun […]
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 dalam pemilihan raya, Kaesang Pangarep mengumbar janji akan meloloskan partai berlambang kepala gajah itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Putra bungsu Joko Widodo itu optimis PSI dapat menembus Senayan dalam pemilihan umum mendatang setelah dua kali gagal Pemilu. ………. Artikel premium, silahkan berlangganan untuk membaca […]
Wacana perubahan sistem pemilu kembali mengemuka setelah muncul usulan agar kepala daerah bisa ditunjuk atau dipilih lewat DPRD.Terbaru usulan itu mengemuka kembali saat disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pidato di peringatan hari lahir (harlah) ke-27 PKB, Rabu (13/7) malam lalu. Dalam pernyataannya, Muhaimin mengaku sudah menyampaikan usulan terkait pilkada itu ke Prabowo Subianto selaku presiden. “Kami juga […]
Partai PDI Perjuangan (PDIP) harus segera melakukan evaluasi di internal pengurus pasca vonis penjara Hasto Kristiyanto 3 tahun 6 bulan atas kasus suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Megawati Soekarnoputri diminta bergegas mencari figur yang tepat pengganti sekjen usai Hasto diputus bersalah dalam perannya di kepengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode […]
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Sekjen PDIP itu tujuh tahun kurungan dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti memberikan suap dalam proses pergantian antar-waktu anggota […]
