Apa Bahaya Narasi Antek Asing yang Kerap Digaungkan Prabowo?
Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti peran pihak asing dan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibiayai oleh dana luar negeri dalam pidatonya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo, menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk menindak siapa pun yang dianggap mengkhianati negara, tanpa memandang latar belakang keluarga, partai politik, maupun asal-usul etnis.
“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara,” kata Prabowo saat memberikan amanat di upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Prabowo menegaskan, pihak yang melanggar undang-undang pun akan ditindak. Sebagai presiden, kata Prabowo, dirinya tidak akan membiarkan adanya pihak asing yang mengadu domba bangsa ini, termasuk dengan menggunakan LSM.
“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa dirinya tidak ingin membangun prasangka untuk mencurigai asing, tetapi ia mendorong agar Indonesia bisa berdiri secara mandiri. “Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” ucap Prabowo.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang potensi campur tangan asing melalui LSM bukanlah hal baru dalam retorika politiknya. Pada awal April 2025, dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo kembali menekankan perlunya kewaspadaan terhadap kekuatan asing yang mencoba mencampuri urusan domestik Indonesia.
“Selalu dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada, apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim,” ujar Prabowo dalam kesempatan itu.
Prabowo memberikan contoh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membubarkan USAID setelah lembaga tersebut diklaim memberikan pendanaan terhadap sejumlah LSM.
Narasi serupa juga mengemuka saat Prabowo menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 15 Februari 2025. Dalam forum itu, ia menyebut ada kekuatan asing yang ingin memecah belah Indonesia melalui organisasi non-pemerintah dan media massa.
“Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang pemilik sebenarnya adalah orang asing,” kata Prabowo saat pidato di HUT Partai Gerindra ke-17 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Apa Maksud Pernyataan Prabowo?
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai campur tangan asing dan peran LSM yang didanai luar negeri dapat dipahami dalam dua konteks: historis dan politis.
Secara historis, ujar Agung, Presiden Prabowo sedang mengingatkan bangsa ini pada pola lama kolonialisme, yakni politik adu domba atau divide et impera yang pernah diterapkan penjajah. Strategi tersebut membuat bangsa Indonesia saling bertikai dan akhirnya justru bergantung pada kekuasaan penjajah itu sendiri.
“Presiden Prabowo tidak ingin itu terulang dan dialami oleh kita sebagai bangsa,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (3/6/2025)
Sementara itu, dalam konteks politik kontemporer, Agung mengakui bahwa memang sulit untuk menafikan peran media dan LSM yang didanai asing dalam menyuarakan berbagai kritik terhadap pemerintah. Isu-isu seperti kebebasan pers, indeks demokrasi yang menurun, keamanan, represifitas aparat, hingga penanganan isu Papua, merupakan beberapa tema yang kerap menjadi sorotan utama dari kelompok-kelompok tersebut.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil memang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka 100 hari masa kepemimpinannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), misalnya, merilis laporan bertajuk “Catatan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi”.
Dalam laporan tersebut, KontraS menyoroti menguatnya kultur militerisme di awal pemerintahan Prabowo-Gibran—terlihat dari semakin besarnya peran institusi militer dalam berbagai sektor pembangunan sipil yang selama ini bukan menjadi domain utama militer.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui laporan berjudul “Melangkah Mundur untuk Menghancurkan Demokrasi: Catatan 100 Hari Kekuasaan Rezim Prabowo”. YLBHI mencatat setidaknya lima persoalan krusial yang, menurut mereka, mengarah pada erosi prinsip-prinsip demokrasi, pelemahan supremasi hukum, dan pengabaian hak asasi manusia di bawah pemerintahan yang baru berjalan tiga bulan ini.
Kritik Dianggap Ancaman
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai retorika anti-asing yang disampaikan Presiden Prabowo sebagai bentuk komunikasi politik yang berbahaya. Menurutnya, narasi semacam itu bukan hanya berpotensi melemahkan pilar-pilar kehidupan bangsa yang demokratis, tetapi juga merugikan keberadaan gerakan masyarakat sipil yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan.
“Lagi pula musuh utama kita bukanlah LSM yang didanai lembaga asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (3/6/2025).
Usman menyayangkan apabila pidato tentang bahaya korupsi justru diiringi dengan menyalahkan suara-suara kritis dari LSM. Menurutnya, pidato soal praktik korupsi yang terjadi di pemerintahan mestinya diikuti dengan tindakan hukum yang objektif terhadap elite pejabat yang korupsi.
“Misalnya dengan memulihkan kembali KPK seperti semula, bukan justru menyalahkan suara-suara kritis dari organisasi non pemerintah. Itu namanya manipulatif,” ujarnya.
Menanggapi hal yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung LSM dan dana asing merupakan cerminan ketidaksiapan pemerintah dalam menerima kritik dari masyarakat sipil.
Menurut Isnur, narasi tentang campur tangan asing dalam aktivitas LSM justru kontradiktif dengan praktik pemerintahan itu sendiri yang secara terbuka menjalin kerja sama internasional di berbagai sektor.
“Jadi sebenarnya kan soal dana asing, pemerintah pun sangat menggunakan dana asing. Kita melihat bagaimana pemerintahan Prabowo sangat welcome kerjasama dengan baik itu di bidang militer, baik di bidang investasi, baik di bidang bahan-bahan alutsista,” katanya.
Isnur mempertanyakan logika di balik tuduhan bahwa LSM yang menerima dana donor otomatis menjalankan agenda asing.
“Pertanyaannya apakah Prabowo menjalankan misi asing dalam pemerintahannya? Apakah tiap bulan, tiap tahun Menteri Keuangan meminjang uang dari lembaga-lembaga asing itu menjalankan masa misi atau mandat asing?” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini justru terjebak dalam kekeliruan berpikirnya sendiri—ketika kritik dianggap sebagai ancaman, dan organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi rakyat dituding menjalankan agenda asing. Ia mengingatkan agar negara tak gegabah dalam menyimpulkan agenda lembaga masyarakat sipil.
“Lembaga-lembaga yang mendampingi masyarakat, yang menolong masyarakat, yang menyampaikan kritik adalah bagian dari ekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kita melihat sebenarnya tuduhan-tuduhan ini tuduhan-tuduhan yang bagian dari ketidaksukaan terhadap ekspresi,” ujarnya.
Pendanaan Asing Bukan Ancaman
Indonesia sendiri tercatat beberapa kali menerima bantuan dari negara asing, salah satunya melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Pada 2023, misalnya, USAID menetapkan Indonesia sebagai negara prioritas dalam Strategi Global Sektor Air milik Pemerintah Amerika Serikat, dan meluncurkan sejumlah program kerja sama yang bertujuan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di berbagai wilayah Indonesia.
Terbaru, pada November 2024, USAID dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) telah menyepakati perpanjangan masa berlaku Kerangka Kerja Sama Pembangunan Bilateral hingga September 2026 mendatang.
Perjanjian yang telah diperpanjang tersebut mencakup tambahan komitmen USAID senilai 150 juta dolar AS. Itu membuat investasi USAID di Indonesia yang telah berlangsung sejak 2020 bertambah menjadi 800 juta dolar AS.
Program-program dalam skema kerja sama pembangunan tersebut pun meliputi berbagai bidang dan kegiatan, antara lain tata kelola pemerintahan dan demokrasi, pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan.
Merunut lebih jauh ke belakang, kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan USAID sendiri telah berjalan selama 75 tahun. Selama itu, USAID tak hanya berkolaborasi dengan pemerintah, tapi juga dengan masyarakat sipil melalui NGO dan CSO dan sektor swasta.
Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, menilai bahwa tidak semestinya pendanaan asing yang diterima oleh LSM langsung diartikan sebagai bentuk intervensi atau ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Menurutnya, banyak LSM di Indonesia memang menerima dukungan finansial dari donor internasional seperti USAID, Open Society Foundations, dan lembaga filantropi global lainnya untuk menjalankan program-program penting di bidang hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi.
“Pendanaan ini seringkali diperlukan karena keterbatasan sumber daya lokal, terutama untuk isu-isu yang membutuhkan keahlian atau skala besar,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (3/6/2025).
Namun, ia menekankan bahwa menerima dana asing tidak serta-merta menjadikan sebuah LSM kehilangan independensinya atau menjadi alat kepentingan pihak luar. Banyak organisasi masyarakat sipil yang justru telah membangun mekanisme internal untuk menjaga integritas mereka—mulai dari misi organisasi yang jelas, tata kelola yang transparan, hingga program-program yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal.
“Meskipun donor dapat menetapkan prioritas tertentu (misalnya, fokus pada demokrasi atau lingkungan), LSM yang kredibel biasanya menyelaraskan dana tersebut dengan konteks lokal tanpa mengorbankan integritas mereka,” sambungnya.
Dari sisi regulasi, Arief menjelaskan bahwa keberadaan LSM asing dan pendanaannya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa LSM beroperasi sesuai hukum. Jika ada LSM yang terbukti digunakan untuk kepentingan asing yang merugikan, pemerintah memiliki wewenang untuk menindak.
“Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkrit dalam pernyataan Presiden Prabowo atau sumber lain yang menyebutkan LSM spesifik yang bertindak sebagai ‘alat kepentingan asing’ untuk mengadu domba bangsa,” ujarnya.
Kantor Komunikasi Kepresidenan meluruskan pernyataan Presiden, Prabowo Subianto, yang menyebut LSM didanai asing. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pernyataan itu diucapkan karena memang dalam sejarah Indonesia terdapat sejumlah LSM yang didanai asing. Hasan menyebut Prabowo memiliki data lengkap LSM mana saja yang mendapatkan pendanaan itu.
“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita,” ucap Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (3/6/2025).
Dia menjelaskan, pendanaan asing pada dasarnya tidak hanya kepada LSM-LSM, melainkan juga kepada individu. Bahkan, organisasi yang mendapatkan pendanaan kerap mengatasnamakan LSM pembela HAM dan kebebasan pers. Hasan menegaskan dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipungkiri adanya intervensi asing. LSM yang didanai asing pun kerap mencemooh berbagai usaha pemerintah untuk memajukan negara.
“Mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi seperti itu ya,” ungkap Hasan.
Di sisi lain, Hasan mengakui bahwa tidak sedikit LSM yang membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Bahkan, masih banyak LSM yang peduli dengan isu-isu di dalam program pemerintah.
“Yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan,” ujar Hasan.
Terbit di: Tirto
