Pilihan Prabowo untuk Komando Cilangkap: Politis Atau Strategis

“Setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban. Jabatan akan berakhir dan kekuasaan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal.”
Pesan relfektif dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di DPR pada 12 November menjadi penutup skandal besar kasus penyadapan presiden Prabowo oleh dewan jenderal.
Dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta, bersekongkol untuk menyadap orang nomor satu di republik untuk kepentingan politis 2029.
Namun di DPR juga, Kapolri Suyudi menutup spekulasi besar ujung penyadapan yang dilakukan dewan jenderal. Suyudi menegaskan bahwa Listyo-lah end-user penyadapan tersebut.
Selain menutup spekulasi, pernyataan Kapolri Suyudi seakan menjadi peredam gejolak dalam negeri. Sebab hanya beberapa jam setelahnya, republik disuguhkan berita hebat dan semakin menunjukkan pergeseran keras peta kekuatan politik Indonesia.
Masih pada 12 November, tengah hari, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR. Dua putusan dari lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), menyatakan persyaratan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tidak sah!
Dua hari setelah rapat di DPR, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menutup lingkaran cerita ini. Dalam pidato di acara Muhammadiyah di Palu, ia memuji Suyudi sebagai kapolri yang melegakan dan menyejukkan, lalu menceritakan awal mula penunjukannya.
Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal Suyudi. Nama itu datang dari lingkungannya, dan ia hanya bertanya latar belakangnya. Ia menyebut pilihan itu sebagai “suara dari atas”, dan menyimpulkan bahwa negara terselamatkan setelah Suyudi ditunjuk. Pidato itu menandai bahwa bagi Presiden, babak lama Polri di bawah Listyo Sigit sudah ditutup, dan babak baru dipegang orang yang bukan bagian dari lingkaran lama.
Satu Pintu Beres, Pintu Lain Tunggu Antrian
Setelah gejolak kasus di tubuh Polri mereda, pengunduran diri Wapres Gibran juga berjalan smooth tanpa gesekan, kini fokus mulai bisa beralih ke bab selanjutnya, pergantian pucuk pimpinan Panglima TNI.
Muncul pertanyaan mendasar, untuk apa mengganti Panglima TNI, padahal tidak ada kasus besar yang bisa dijadikan alasan.
Pertama, momentum. Setelah Polri dirombak, setiap pekan tanpa kejelasan soal TNI memberi ruang bagi spekulasi. Pergantian lanjutan sebagai keniscayaan, merujuk pada rotasi Wakil Panglima dan KSAD. Presiden menginginkan stabilitas sampai 2029 dan menata ulang kepemimpinan lewat penyaringan ketat, tidak hanya untuk loyalitas, tetapi juga kapasitas menjamin stabilitas.
“Apalagi kemarin sempat mengemuka di reshuffle ke-8, pergantian dari apa, wakil panglima, berganti posisi dengan KSAD,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro kepada inilahcom.
Pergeseran jabatan Tandyo Budi Revita dari Wakil Panglima TNI menjadi KSAD membuat dirinya kini memenuhi persyaratan formal untuk dipromosikan menjadi Panglima TNI.
Calon Panglima TNI harus merupakan perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan, baik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun, TNI Angkatan Udara.
Selain Tandyo, nama Maruli Simanjuntak juga jadi kandidat kuat calon panglima TNI yang baru.
- Tandyo Budi Revita. Kelahiran Surakarta, 21 Februari 1969, lulusan Akademi Militer 1991. Ia berlatar Korps Infanteri dan banyak menjabat di posisi teritorial serta komando pasukan, mulai dari komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, komandan Brigif Linud 17/Kujang I, hingga komandan Rindam IX/Udayana, Danmentar Akmil, dan komandan Korem 142/Taroada Tarogau. Di tingkat staf, ia pernah menjadi Paban III/Sopsad (2017–2018) dan Paban III/Latga Sops TNI (2018). Ia juga pernah menjabat Direktur Bela Negara di Kementerian Pertahanan. Sebagai perwira tinggi, ia menjadi Pangdam IV/Diponegoro, lalu Wakil Kepala Staf AD, dan pada 10 Agustus 2025 dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, jabatan yang baru terisi kembali setelah 25 tahun. Kini ia menjabat KSAD.
- Maruli Simanjuntak. Kelahiran 27 Februari 1970, lulusan Akmil 1992 dari kecabangan infanteri pasukan khusus. Ia berlatar Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Kariernya mencakup Komandan Paspampres (29 November 2018–23 November 2020) dan Pangdam IX/Udayana sejak 23 November 2020. Ia kemudian menjadi Pangkostrad lewat SK Panglima TNI 21 Januari 2022. Pada 29 November 2023, ia dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD, dan pada Oktober 2026 ia ditunjuk sebagai Wakil Panglima TNI. Untuk prestasi, ia dikenal memenangkan kejuaraan judo se-Asia Tenggara pada 1995, dan pemberitaan menyebut ia pernah menorehkan prestasi kemanusiaan saat menjadi Pangdam IX/Udayana.
Kedua, pelajaran dari kasus penyadapan. Tidak ada indikasi TNI terlibat, tetapi kasus ini memperlihatkan betapa cepat kepercayaan Presiden terhadap institusi keamanan bisa runtuh ketika kendali berpusat pada satu orang. Karena itu, kesetiaan institusi pada konstitusi dan garis komando perlu dipastikan sebelum krisis datang, bukan sesudahnya.
Ketiga, jendela politiknya sempit. Panglima baru harus melewati DPR, sementara agenda sedang padat: pemilihan Wakil Presiden di MPR dan pembahasan RUU Perampasan Aset. Semakin lama ditunda, semakin besar peluang pergantian itu berbenturan dengan agenda lain.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjabat Panglima TNI sejak 22 November 2023 setelah menggantikan Laksamana Yudo Margono. Jika dikaitkan dengan bersih-bersih “geng Solo”, maka masuk akal jika pergantian Panglima TNI perlu segera dilakukan.
Namun dengan pengaruh kuat Prabowo di militer selama ini, pergantian Panglima TNI tampaknya tidak akan menimbulkan gesekan ataupun perlu ada kasus yang menyertainya.”Presiden ingin stabilitas sampai dengan 2029, dan instrumen terpercayanya adalah TNI, sebaliknya TNI juga ingin memulihkan pengaruh, yang itu difasilitasi oleh Prabowo,” kata Mufti Makarim, pengamat militer dari Marapi Consulting & Advisory kepada inilahcom.
Agus memang diangkat Jokowi, tetapi ia pernah berlatih di Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 di bawah Letkol Prabowo Subianto, lalu berkarier di Kopassus. Dasco dan Istana pun menyatakan belum ada rencana: Dasco mengatakan Presiden belum akan mengganti Panglima, dan Wamensesneg menegaskan surpres belum dikirim.
Politis dan Strategis
Meski alasan bersih-bersih geng Solo sudah cukup untuk terjadinya pergantian Panglima TNI, Prabowo perlu memastikan institusi militer berada dalam garis kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, hal itu bukan berarti loyalitas TNI diarahkan kepada kepentingan pribadi presiden, melainkan tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan negara.
Prabowo perlu dengan seksama mempertimbangkan, apakah pergantian Panglima TNI didasarkan pada giliran matra, pengaruh lama atau kebutuhan strategis, termasuk rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan Indo-Pasifik, dan ancaman siber?
“Jika Prabowo ingin bersih-bersih orang-orang yang ditengarai terkait dengan Jokowi, memungkinkan akan didukung oleh publik. Juga akan menyembul dalam persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi direcoki oleh pemerintahan sebelumnya,” kata Pengamat politik Citra Institute, Efriza kepada inilahcom.
Dunia sedang berperang, Indonesia butuh memperkuat pertahanan jika sewaktu-waktu angkat senjata dan berperang. Tugas Panglima TNI-lah yang harus paham kondisi ketegangan geo politik serta modernasi alat perang seperti senjata nirawak hingga ancaman perang siber.
Di sisi lain, pergantian Panglima TNI tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri. Untuk itu, Prabowo harus mengajukan calon pengganti Agus, selanjutnya diproses di DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.
Aturan tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima didasarkan pada kepentingan organisasi TNI. Jabatan itu dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
Artinya, Prabowo perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi militer sekaligus kalkulasi politik di parlemen sebelum mengambil keputusan mengganti Agus.
Pergantian Panglima mungkin tidak harus terjadi besok, tetapi tuntutan “segera” masuk akal jika dasarnya jelas: kebutuhan organisasi dan arsitektur keamanan nasional, bukan sekadar kesan politik. Presiden punya hak prerogatif, tetapi DPR akan menguji alasannya. Publik, dan terutama prajurit, berhak tahu apa yang mendasari keputusan sebesar ini, siapa pun yang akhirnya dipilih.
Terbit di Inilah
