Kalkulasi Politik PAN di Balik 1 Pengusul HMP Pemakzulan Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Menyusul penyerahan surat tersebut, DPR RI membatalkan rapat paripurna yang sedianya digelar untuk mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam rangka memakzulkan Gibran Rakabuming terkait dugaan persoalan syarat pencalonannya.
Di balik dinamika tersebut, ada hal menarik dalam proses pengusulan HMP yang berlangsung sehari sebelumnya dalam rapat lintas fraksi DPR RI, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Dari 120 anggota DPR yang tercatat mengusulkan HMP, hanya ada satu nama dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding.
Pemandangan di ruang rapat menunjukkan Sudding menjadi satu-satunya legislator PAN yang hadir mewakili fraksi. Bahkan, papan nama Fraksi PAN baru diletakkan di hadapan Sudding setelah perwakilan fraksi lainnya lebih dahulu memilikinya.
Berdasarkan rekapitulasi dokumen yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, PAN juga tercatat hanya menyumbangkan satu anggota sebagai pengusul HMP.
“Berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada, fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang,” kata Saan saat menutup rapat.
“Fraksi PAN, 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat, 18 orang. Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak, menyatakan pendapat,” sambungnya.
Namun, tak lama setelah rapat, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melalui keterangan tertulis, menyebut sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut serta dalam usulan HMP tersebut. Sementara Sudding merupakan legislator yang mewakili fraksi untuk menyampaikan usulan di hadapan pimpinan DPR.
Meski demikian, pernyataan Putri tidak disertai perincian nama sembilan anggota lainnya.
Saat dikonfirmasi mengenai namanya yang tercatat sebagai satu-satunya pengusul dari PAN, Sudding membantah adanya perbedaan sikap atau pembangkangan di internal fraksi.
“Kami tetap satu komando dengan ketua umum kami, Bapak Zulkifli Hasan dan saya diperintahkan mewakili fraksi untuk menyatakan usulan tentang HMP,” tutur Sudding.
Sudding juga membantah adanya intervensi atau larangan dari fraksi terhadap sikapnya sebagai anggota DPR. Ia menegaskan akan tetap melangkah berdasarkan keyakinannya.
“Apa yang saya yakini benar, saya akan tetap maju, saya akan tetap melangkah,” katanya.
Namun, ketika diminta memastikan dukungan atau penugasan khusus terkait HMP, ia justru meminta awak media menanyakan langsung kepada Zulkifli Hasan.
“Coba ditanyakan ke beliau,” ujarnya.
Di sisi lain, Sudding turut menanggapi kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi langkah yang elegan di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
“Saya kira itu sungguh tindakan yang sangat elegan dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga yang ada di parlemen ini,” kata Sudding.
Adapun mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima mantan wakil presiden, Sudding normatif menilai ketentuan tersebut memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Fasilitas dan sebagainya yang mereka dapatkan setelah dia menyatakan, saya kira itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Rekam Jejak Sarifuddin Sudding dan Sikap Kritis terhadap Jokowi
Keterlibatan Sarifuddin Sudding dalam pengusulan HMP juga mengingatkan pada rekam jejak politiknya yang beberapa kali mengkritik kebijakan dan sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Legislator yang berlatar belakang praktisi hukum tersebut pernah mempersoalkan sejumlah kebijakan Jokowi, terutama dalam persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Pada Januari 2015, saat masih menjadi anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Sudding mengkritik keputusan Jokowi menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terutama karena pengangkatan dan pemberhentian kapolri merupakan satu rangkaian mekanisme yang melibatkan persetujuan DPR.
Sudding saat itu juga mempersoalkan penunjukan Plt Kapolri tanpa terlebih dahulu mengangkat kapolri definitif sebagai pengganti Jenderal Sutarman.
Sikap kritisnya kembali terlihat pada Februari 2021, ketika ia membela pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengenai sulitnya menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa berurusan dengan kepolisian.
Sudding menilai pernyataan JK mewakili keresahan masyarakat. Ia turut menyinggung sejumlah pihak yang berhadapan dengan aparat penegak hukum setelah menyampaikan pandangan berbeda dengan pemerintah, termasuk sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Pada Februari 2026, Sudding kembali melontarkan kritik terhadap Jokowi terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019. Ia membantah pernyataan Jokowi yang menyebut revisi tersebut merupakan inisiatif DPR.
Menurut Sudding, gagasan awal dan dorongan politik revisi UU KPK justru berasal dari Istana, sementara DPR diminta menjadi penginisiasi formal. Ia bahkan menyebut Jokowi sebagai aktor intelektual di balik revisi regulasi tersebut.
PAN dan Kalkulasi Politik pada Momentum Gibran Mundur
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sikap politik Sudding pada masa lalu justru tidak serta-merta berkaitan dengan keterlibatannya dalam pengusulan HMP kali ini.
Menurut dia, meski HMP merupakan hak anggota DPR, keputusan politik semacam itu tetap berkaitan dengan tata krama dan komunikasi internal partai.
“Pastinya yang menyatakan HMP setiap partai itu barang tentu intruksi partai. Meski HMP hak personal tiap dewan, tapi dewan itu faham fatsoen politik. Tak mungkin gerak sendiri tanpa koordinasi dan perintah partai,” kata Adi kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).
Adi menilai jumlah anggota yang diajukan setiap fraksi bukan persoalan utama. Yang lebih penting, menurutnya, setiap fraksi telah memiliki perwakilan dalam pengusulan HMP.
“Bukan seberapa banyak dewan tiap fraksi yang usul HMP, tapi yang penting tiap fraksi sudah ada yang mewakili,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menjelaskan bagaimana kini posisi PAN. Ia melihat pengiriman satu legislator PAN sebagai bentuk keterlibatan minimal partai dalam usulan tersebut. Langkah itu berkaitan dengan posisi PAN sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang dipimpin Gerindra.
“Hak menyatakan pendapat merupakan hak personal dari anggota sehingga tidak semua bisa dikontrol oleh ketum, termasuk juga ketua fraksi. Namun karena PAN berada dalam koalisi pemerintah yang hari ini tampaknya memang senafas soal pemakzulan karena ujung dari HMP demikian, maka PAN mengirimkan satu delegasi sebagai syarat minimal mereka mengafirmasi sikap tersebut,” ujar Agung dalam kesempatan terpisah.
Menurut Agung, PAN perlu mengirimkan perwakilan agar tidak berbeda sikap dengan Partai Gerindra sebagai partai yang memimpin koalisi pemerintahan dan turut menyertakan anggotanya dalam pengusulan HMP.
“PAN mengirimkan satu delegasi sebagai syarat minimal mereka mengafirmasi sikap tersebut. Karena kalau tidak berarti lucu, karena di koalisi pemerintah tapi berbeda sikap dengan pimpinan koalisi. Jadi ini hal logis secara politis karena berada dalam gerbong yang sama dengan Gerindra sebagai pemimpin koalisi,” jelas Agung.
Lebih jauh, Agung menilai keterlibatan PAN dalam pengusulan HMP menjadi penanda perubahan relasi politik antara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dengan Jokowi. Ia melihat keputusan tersebut sebagai sinyal bahwa hubungan politik kedua tokoh tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya.
“Bagaimana relasi Pak Zulhas dengan Pak Jokowi dalam konteks ini ya selesai dengan turut serta bergabung dalam HMP,” pungkasnya.
Terbit di Tirto
