Gibran Mundur, Siapa Sosok Wapres Ideal Pendamping Prabowo?

Profesor Hukum Emeritus Vincent C. Immel Fakultas Hukum Universitas St.Louis, Joel K. Goldstein, dalam The White House Vice Presidency: The Path to Significance, Mondale to Biden (2016), memotret bagaimana institusi wakil presiden (wapres) modern bertransformasi menjadi pilar kekuasaan krusial di cabang eksekutif sejak diterapkannya model mondale di Amerika Serikat (AS).

Goldstein berpendapat, wapres ideal bukan sekadar pejabat seremonial di pinggiran istana, melainkan mitra kerja di lingkaran terdalam presiden dengan fungsi sebagai penasihat umum dan penyelesai masalah tingkat tinggi. Namun, ia memberi catatan, keberhasilan seorang wapres hanya dapat dicapai bila memiliki kompetensi dan kecocokan kerja, baik personal maupun filosofis dengan presiden.

Rumusan Goldstein sekarang menjadi ujian nyata bagi Presiden Prabowo Subianto setelah tersiar kabar pengunduran diri Wapres, Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Langkah pamit Gibran dibarengi himpitan politik dan hukum melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) 120 anggota DPR yang diterima pimpinan parlemen serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran batal demi hukum.

Mengacu ke landasan konstitusional, pengunduran diri Gibran membuka mekanisme pengisian jabatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Beleid tersebut mengamanatkan dalam hal terjadi kekosongan, selambat-lambatnya dalam 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.

Ketentuan tadi diperinci dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Di situ tertulis secara zahir, apabila terjadi kekosongan wapres, presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR. Hal ini berarti, penunjukan dua kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto.

Mencari Pengganti Gibran

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai derasnya arus pemakzulan di parlemen dan langkah mundur Gibran membuat pergantian kursi wapres menjadi keniscayaan yang harus disiapkan dengan cermat. Baginya, di tengah ketidakpastian sosial, ekonomi, politik, dan geopolitik saat ini, Indonesia tidak sekadar membutuhkan wakil presiden yang cakap membantu presiden mengurai masalah rumit, melainkan juga figur berkaliber dengan legitimasi sosial yang kokoh.

“Problemnya mencarinya tidak mudah. Jika dari parpol biasanya dari parpol yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketiga,” ujar Ubedilah melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto.id, Rabu (11/11/2026).

Bila merujuk studi yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif: Studi Evaluasi Opinion Leader pada Oktober 2026, terdapat beberapa nama dengan penilaian tertinggi. Survei ini melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, serta jurnalis senior.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berada di urutan teratas dengan skor 7.6, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Sedangkan, Gibran mendapat poin 4,4 dan Kaesang Pangarep 4,0.

Adapun tercatat beberapa tokoh politik lain ikut dinilai seperti Ganjar Pranowo (6,8), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (6,5), Megawati Soekarnoputri (6,4), Yusril Ihza Mahendra (6,0), Surya Paloh (5,7), Muhaimin Iskandar (5,4), dan Puan Maharani (5,1).

Menurut Ubedilah, sosok ideal tersebut bisa diambil dari kalangan non-partai politik guna meredam friksi elite, atau jika berasal dari partai politik, lazimnya diambil dari partai peraih suara terbanyak kedua atau ketiga di parlemen. Bahkan, ia menyebut Prabowo bisa saja memilih menjalankan pemerintahan sendirian tanpa wakil presiden hingga pemilu mendatang apabila tidak menemukan figur yang benar-benar tepat.

“Soal kekhawatiran ‘matahari kembar’ saya kira itu berlebihan karena justru yang menentukan adalah Presiden sendiri yang akan mencalonkan pengganti wapresnya di hadapan majelis MPR. Jadi tergantung kemampuan Presiden siapa yang akan dicalonkan untuk mencari pengganti wapres. Tentu dengan pertimbangan yang cermat,” tambah Ubedilah.

Ubedilah merumuskan kriteria wapres ideal pendamping Prabowo sebagai kombinasi karakter dan kapasitas dari tiga mantan wapres terdahulu, yaitu kecerdasan teknokratis-intelektual ala B.J. Habibie, kepiawaian mengelola stabilitas ekonomi secara profesional ala Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan yang menyejukkan ala Ma’ruf Amin.

“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan sosok paling dibutuhkan Prabowo saat ini adalah figur profesional dan teknokrat yang piawai membenahi persoalan ekonomi. Kebutuhan ini mendesak mengingat berbagai survei kredibel menyoroti belum stabilnya harga kebutuhan pokok, sulitnya penciptaan lapangan kerja, tantangan pemberantasan korupsi di sektor hukum, hingga persoalan kontemporer seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini semua butuh profesional, teknokrat, dan utamanya kalau memang ada figur ekonomi yang pas mengatasi itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, figur-figur lain juga patut dipertimbangkan di internal koalisi pemerintahan,” ujar Agung melalui pesan suara kepada Tirto.id, Rabu (11/11/2026).

Tiga Poros Kekuatan dan Peluang Bangkitnya Gibran

Agung menggarisbawahi, wapres baru nantinya harus dapat diterima oleh partai koalisi maupun publik, sekaligus memiliki kompetensi yang terukur agar tidak kembali menjadi beban politik bagi Presiden. Ia membaca peta kekuatan politik nasional pasca-tersisihnya Poros Solo (Jokowi–Gibran), hanya menyisakan tiga kekuatan besar, yakni Poros Hambalang (Prabowo–Gerindra), Poros Cikeas (SBY–Demokrat), dan Poros Teuku Umar (Megawati–PDIP).

“Mana yang paling objektif? Saya kira antara Poros Hambalang dengan Poros Cikeas, karena dua poros ini yang menopang pemerintahan sampai sekarang,” jelas Agung.

Kendati demikian, Agung mengingatkan terdepaknya Poros Solo dari kursi wapres hari ini belum tentu mematikan langkah politik Gibran secara permanen. Ia berkaca pada preseden politik 2003 ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari kabinet Megawati Soekarnoputri lalu berhasil membalikkan keadaan di Pilpres 2004.

Pihak yang dipersepsikan tersudut, kata Agung, kerap memanen simpati elektoral. Dengan catatan, Gibran mampu membuktikan keabsahan data dan fakta pendidikannya secara tuntas usai badai politik ini mereda.

“Ketika beliau mau bertarung kembali, baik lewat Pilpres ataupun momen politik lainnya, sehingga ketika beliau maju kembali nanti, ya sudah cukup fit and proper dengan sistem, dengan elit dan publik saat ini,” tutup Agung.

Terbit di Tirto