Gibran Ingin Mundur, Pengamat Anggap Situasi di DPR Tak Kondusif untuk Buat Wapres Nyaman Bekerja

Pengamat politik, Agung Baskoro menyoroti situasi di DPR RI hingga Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang berniat untuk mundur dari jabatannya. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat pengunduran dirinya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Prabowo disebut tidak menolak pengajuan pengunduran diri Wapres Gibran.

Sementara itu, desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI hingga wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.

Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum. Sebelum keluarnya putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyisipkan catatan materiil yang krusial pada lembar pertimbangan hukumnya.

Kala itu, majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran cawapres. Agung Baskoro berpendapat bahwa suasana di DPR RI saat ini sudah tidak mendukung kenyamanan kerja bagi Wapres Gibran.

“Di titik ini, kalau melihat suasana kebatinan di DPR ya sebagian besar memang sudah tidak kondusif untuk membuat Mas Gibran nyaman bekerja,” ujarnya dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Selasa.

Pengamat itu menyampaikan, dorongan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI tidak mungkin terjadi tanpa adanya arahan dari pimpinan partai, di mana Partai Gerindra memegang peran kunci sebagai pemimpin koalisi.

“Jadi soal harmonisasi, soal sinergi, kolaborasi dan seterusnya saya tidak melihat ada situasi yang nyaman buat Mas Gibran bekerja dalam ‘rumahnya’ gitu. Baik di legislatif ataupun di eksekutif.”

“Dan menurut saya memang arahan beliau untuk mundur akhirnya mengemuka semacam itu. Karena kalau dipaksakan juga kalau saya sih merasa Mas Gibrannya akan tidak maksimal, akan tidak nyaman dan pada ujungnya bisa mengganggu soal soliditas juga di internal koalisi semacam itu. Dan saya kira Presiden menimbang ini semua,” terangnya.

Perbedaan Mekanisme Pemakzulan dan Pengunduran Diri

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, mengatakan ada perbedaan mekanisme atau proses antara pemakzulan dan pengunduran diri. Pemakzulan, menurut Eko, harus diawali dengan hak menyatakan pendapat dari DPR RI.

“Kalau pemakzulan itu modelnya harus diawali dengan hak menyatakan pendapat dari DPR, kemudian hak menyatakan pendapat ini harus berakhir dengan semacam kesimpulan bahwa wakil presiden melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” kata Eko saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa.

Kemudian, keputusan DPR ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pengujian berkaitan dengan terbukti atau tidaknya Wakil Presiden, dalam hal ini Gibran, tidak memenuhi syarat atau melanggar hukum.

“MK akan menguji. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan secara hukum bahwa wakil presiden itu tidak memenuhi syarat atau melanggar hukum sesuai ketentuan UUD, maka kemudian MK akan memutuskan bahwa wakil presiden terbukti tidak memenuhi syarat atau terbukti melanggar hukum,” jelas Eko.

Setelah itu, lanjutnya, keputusan MK tersebut akan dibawa ke MPR RI.

“MPR akan bersidang dan MPR akan memutuskan apakah terjadi pemakzulan atau tidak,” imbuh Eko.

Sedangkan dalam hal mekanisme pengunduran diri, maka Wapres akan mengirimkan surat ke MPR untuk mengundurkan diri.

“(Pengunduran diri) tidak memerlukan persetujuan dari DPR, karena memang mengundurkan diri itu semacam hak yang dimiliki oleh Wakil Presiden. Nanti MPR akan bersidang untuk menerima pengunduran diri Wakil Presiden,” papar dia.

Setelah itu, presiden diberi waktu untuk mengusung atau mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden ke MPR.

“MPR dalam waktu maksimal 60 hari setelah menerima surat pengajuan usulan nama-nama calon wakil presiden akan melakukan sidang untuk memilih satu diantara dua nama yang diusulkan oleh presiden. Setelah itu, setelah dipilih kemudian akan dilantik sebagai wakil presiden,” terang Eko Riyadi.

29 Anggota DPR Teken Usul Hak Menyatakan Pendapat

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan sebanyak 29 anggota DPR RI dari empat fraksi partai politik telah menandatangani dokumen pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mardani membeberkan, penandatanganan berkas usulan tersebut dilakukan usai rapat tertutup yang dihadiri oleh perwakilan delapan fraksi di DPR RI.

“Yang hadir dalam rapat-rapat ada delapan fraksi. Ada empat fraksi sudah saya lihat dokumen ditandatangani total 29 orang. Ada empat lagi menyatakan siap,” kata Mardani saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (10/11/2026).

Hak menyatakan pendapat DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 20A ayat (2) dan diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 79 ayat (1) huruf c serta Pasal 210. Sementara syarat pengajuan hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR.

Untuk dapat disahkan menjadi keputusan resmi DPR, UU MD3 menetapkan syarat kuorum, yakni rapat Paripurna pengesahan HMP wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari total seluruh anggota DPR RI. Tak hanya soal kehadiran, usulan tersebut juga mutlak harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Gibran Tak Ingin Polemik Berkepanjangan

Wapres Gibran mengaku tidak ingin dinamika politik yang berkembang saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Gibran menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan yang tengah bergulir.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran saat menemui awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut hingga berkembang menjadi polemik politik. Gibran juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait situasi yang tengah dihadapinya. Salah satu saran Prabowo, kata Gibran, adalah agar dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran Beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.

Terbit di Tribunnews