Gibran Berniat Mundur, Bagaimana Relasi Hubungan Eksekutif, DPR, dan Koalisi Pemerintahan?

Niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya dinilai tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga membawa implikasi terhadap hubungan antarlembaga negara dan soliditas koalisi pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) memperlihatkan adanya pembahasan serius mengenai kelanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan.

Menurut Agung, berdasarkan tafsirnya terhadap perkembangan pertemuan tersebut seperti halnya yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, niat pengunduran diri Gibran belum diterima maupun ditolak oleh Prabowo.

“Jadi diskusi 2,5 jam Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tapi ini tafsir saya terbatas. Tapi yang jelas pengunduran diri Mas Gibran itu ya tidak diterima, tapi juga tidak ditolak,” kata Agung, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut situasi tersebut masih ambigu.

Namun, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

“Memang agak ambigu ya. Tapi berikutnya Mas Gibran meminta waktu untuk membuktikan ya keabsahan ijazahnya dan seterusnya,” ujarnya.

Agung melihat dinamika yang berkembang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pertimbangan Gibran hingga akhirnya melakukan pembicaraannya dengan Prabowo.

Menurutnya, Presiden memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama Wapres.

“Yang jelas niat untuk mundur itu memang mengemuka, tapi belum diterima tapi juga tidak ditolak. Nah, artinya apa? Apa yang terjadi di DPR hari ini memang mau tidak mau mendapat perhatian serius dari Mas Wapres ya untuk menjadi bahan diskusi ya kalau bahasa Bang Fredyy (Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik) dengan Pak Presiden,” jelasnya.

“Karena biar bagaimanapun ujungnya kan Pak Presiden sebenarnya yang menjadi end user-nya yang berpasangan dengan Mas Gibran dalam menjalani pemerintahan sehari-hari,” sambung Agung.

Ia menilai situasi di parlemen saat ini turut memengaruhi kenyamanan Gibran dalam menjalankan tugas sebagai Wapres.

“Dan di titik ini ya kalau melihat suasana kebatinan di DPR sebagian besar memang sudah tidak kondusif untuk membuat Mas Gibran nyaman bekerja,” katanya.

Agung menambahkan, persoalan harmonisasi dan sinergi antara eksekutif maupun legislatif menjadi bagian dari dinamika yang perlu diperhatikan.

“Jadi soal harmonisasi, soal sinergi, kolaborasi dan seterusnya saya tidak melihat ada situasi yang nyaman buat Mas Gibran bekerja dalam tanda petik rumahnya gitu. Baik di legislatif ataupun di eksekutif,” ujarnya.

Menurut Agung, apabila Gibran tetap dipaksakan menjalankan tugas dalam situasi tersebut, kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kinerjanya maupun soliditas internal koalisi pemerintahan.

“Dan menurut saya memang arahan beliau untuk mundur akhirnya mengemuka semacam itu. Karena kalau dipaksakan juga kalau saya sih merasa Mas Gibrannya akan tidak maksimal, akan tidak nyaman dan pada ujungnya ya bisa mengganggu soal soliditas juga di internal koalisi semacam itu,” ungkapnya.

Ia menilai Prabowo turut mempertimbangkan berbagai konsekuensi tersebut dalam memberikan masukan kepada Gibran.

“Dan saya kira Presiden menimbang ini semua,” tuturnya.

Pengisian Kursi Wapres Harus Segera Dilakukan

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Febriansyah Ramadhan, menilai tentang kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wapres, pihaknya mengatakan mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR itu menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” tuturnya.

Febriansyah menekankan pentingnya proses pengisian jabatan tersebut dilakukan secepat mungkin guna menghindari risiko kekosongan jabatan yang dapat memicu ketidakstabilan politik.

“Maka secara hukum terjadi kekosongan ganda istilahnya. Nah, kalau sudah terjadi kekosongan ganda, itu akan terjadi perubahan rezim. Secepat mungkin harus diselenggarakan pengusulan dan juga pemilihan,” sambungnya.

Ia juga menjelaskan, Wapres yang mengundurkan diri tetap dapat memperoleh pengakuan dan fasilitas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sehingga kalau misalkan Gibran ini nanti dia melakukan pengunduran diri, ya, itu dia akan keluar sebagai posisi yang bermartabat dan secara fasilitas secara etis, ya, itu dia akan tetap diakui,” katanya.

Projo Sebut Belum Ada Pernyataan Formal Pengunduran Diri

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan hingga saat ini belum ada pernyataan formal dari Gibran mengenai pengunduran dirinya sebagai Wapres.

Freddy meminta pertemuan Prabowo dan Gibran dipahami sebagai diskusi antara dua pemimpin tertinggi negara.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran memang menyampaikan niat untuk mundur, tetapi belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi.

“Konteksnya ini diskusi, konteksnya Presiden Prabowo dan Wapres Gibran diskusi selama lebih kurang dua setengah jam.”

“Jadi yang saya katakan adalah bahwa di dalam diskusi itu Wapres ada menyampaikan niatnya untuk mundur,” kata Freddy dalam tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (10/11/2026).

Freddy menegaskan hubungan Prabowo dan Gibran tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan politik yang telah dibangun sejak sebelum Pilpres 2024.

Keduanya telah melalui proses pencalonan, administrasi, kampanye, hingga memenangkan kontestasi Pilpres.

“Jadi yang paling utama di situ adalah diskusi kedua pemimpin tertinggi bangsa yang merupakan satu kesatuan (Prabowo-Gibran) sebelum Pilpres dan saat Pilpres menang dan sekarang sudah berjalan 2 tahun,” ujarnya.

Menurut Freddy, dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang, Gibran perlu meminta petunjuk kepada Prabowo sebagai Presiden.

“Jadi ketika ada dinamika politik yang begitu kencang dan menurut tata krama konstitusi Wapres Gibran harus meminta petunjuk dari Presiden termasuk niatnya menyampaikan niatnya untuk mundur, itu jadi secara formal belum ada (pernyataan) Wapres Gibran untuk mundur,” lanjut Freddy.

Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam tersebut adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wapres.

Niat tersebut disampaikan Gibran sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan persyaratan pendidikan atau ijazah Wapres.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wapres, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang, berkaitan dengan keputusan di MK maupun MA,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai dugaan Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar kalau dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran,” jelasnya.

Salah satu hal yang disampaikan Gibran dalam pertemuan tersebut adalah permintaan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di PTUN.

“Bapak Wapres di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” pungkas Prasetyo.

Gibran sendiri mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang berkembang.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran saat menemui awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Gibran juga menyebut Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait situasi yang dihadapinya.

“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” tutur Gibran.

Salah satu saran tersebut adalah agar Gibran tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran Beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.

Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan

Dalam perspektif ketatanegaraan, pengunduran diri secara sukarela berbeda dengan mekanisme pemakzulan atau pemberhentian paksa.

Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur kondisi Presiden dan Wapres berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong melalui sidang MPR paling lambat 60 hari.

Adapun pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Mekanisme tersebut mensyaratkan adanya dugaan pelanggaran hukum tertentu atau kondisi sebagaimana diatur dalam konstitusi, melalui proses di DPR, pemeriksaan di MK, hingga keputusan akhir MPR.

Dengan demikian, niat pengunduran diri Gibran menjadi persoalan berbeda dari proses pemakzulan yang berkembang di DPR.

Dinamika tersebut juga berlangsung setelah munculnya dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi adanya penggalangan dukungan HMP.

Sedikitnya 50 anggota DPR lintas enam fraksi disebut mendukung usulan tersebut, dengan rincian awal 29 anggota dari empat fraksi telah membubuhkan tanda tangan resmi.

Ketua DPR Puan Maharani juga mengonfirmasi pimpinan DPR telah menerima laporan draf usulan HMP untuk diproses sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Sementara itu, putusan MA pada 30 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran setara SMA tidak sah dan batal demi hukum.

Adapun MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Kedua putusan tersebut memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda.

Putusan MA terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan, sedangkan putusan MK berkaitan dengan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

---

Terbit di Tribunnews