Pengamat Nilai Status Pengunduran Diri Gibran Ambigu, Belum Diterima Prabowo tapi Juga Tak Ditolak
Pengamat politik Agung Baskoro menyampaikan analisisnya terkait Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya itu dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo berlangsung selama 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang beredar Presiden Prabowo menahan atau menolak pengunduran diri Wapres Gibran.
Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.
Sementara itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk menunjukkan berbagai bukti terkait keabsahan ijazahnya terlebih dahulu sebelum resmi mundur.
Bukti-bukti tersebut rencananya akan dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Presiden berikan saran-saran dan Wapres memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki lewat PTUN,” ungkap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Terkait niat mundur yang disampaikan Gibran tidak diterima namun juga tidak ditolak oleh Prabowo, Agung Baskoro menyebut hal itu menciptakan situasi yang tidak tegas.
“Yang jelas pengunduran diri Mas Gibran itu tidak diterima tapi juga tidak ditolak. Memang agak ambigu,” ujarnya dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Selasa.
“Tapi berikutnya Mas Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazahnya dan seterusnya. Yang jelas niat untuk mundur itu memang mengemuka kalau bahasa Mas Pras (Mensesneg Prasetyo Hadi), tapi belum diterima tapi juga tidak ditolak,” terang Agung.
Selanjutnya, Agung menegaskan dorongan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI tidak mungkin terjadi tanpa arahan dari pimpinan partai, di mana Partai Gerindra sebagai pemimpin koalisi dinilai memegang peran kunci.
Adapun Ketua Umum Partai Gerindra saat ini adalah Prabowo Subianto.
“Pak Presiden juga membiarkan proses HMP berlangsung ataupun angket ataupun apapunlah proses di DPR, artinya beliau cukup demokratis ya, ‘Mas Gibran, monggo, DPR silakan gitu anggota-anggotanya’. Jadi saya mengapresiasi langkah positif Presiden,” imbuh Agung.
29 Anggota DPR Teken Usul Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan, sebanyak 29 anggota DPR RI dari empat fraksi partai politik telah menandatangani dokumen pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mardani membeberkan, penandatanganan berkas usulan tersebut dilakukan usai rapat tertutup yang dihadiri oleh perwakilan delapan fraksi di DPR RI.
“Yang hadir dalam rapat-rapat ada delapan fraksi. Ada empat fraksi sudah saya lihat dokumen ditandatangani total 29 orang. Ada empat lagi menyatakan siap,” kata Mardani saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (10/11/2026).
Hak menyatakan pendapat DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 20A ayat (2) dan diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 79 ayat (1) huruf c serta Pasal 210.
Sementara syarat pengajuan hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR.
Untuk dapat disahkan menjadi keputusan resmi DPR, UU MD3 menetapkan syarat kuorum, yakni rapat Paripurna pengesahan HMP wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari total seluruh anggota DPR RI.
Tak hanya soal kehadiran, usulan tersebut juga mutlak harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Gibran Tak Ingin Polemik Berkepanjangan
Wapres Gibran mengaku tidak ingin dinamika politik yang berkembang saat ini menjadi polemik berkepanjangan.
Wacana pemakzulan Gibran kini menguat menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat (30/10/2026) lalu.
Majelis kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Vonis kasasi MA tersebut memperkuat fakta persidangan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terdahulu.
Majelis hakim konstitusi menegaskan mereka tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah kelulusan setara SMA di Indonesia, melainkan hanya melampirkan dokumen Certificate of Attendance dari Singapura yang dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau surat tanda tamat belajar yang sah.
Gibran pun menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan yang tengah bergulir.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran saat menemui awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut hingga berkembang menjadi polemik politik.
Gibran juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait situasi yang tengah dihadapinya.
Salah satu saran Prabowo, kata Gibran, adalah agar dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran Beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
Terbit di Tribunnews
