Mundur vs Dimakzulkan- Menakar Beda Dampak Elektoral bagi Gibran
Polemik mengenai legitimasi pencalonannya dalam Pilpres 2024 lalu mulai menggoyang kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diskursus yang muncul belakangan ini makin mengerucut pada dua kemungkinan konsekuensi politik: mengundurkan diri atau dimakzulkan.
Tak sekadar selesai pada berakhirnya jabatan Gibran, kedua opsi juga dapat memengaruhi masa depan elektoralnya dan pengaruh politik ayahnya, Joko Widodo.
Pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama berisiko bagi karier politik Gibran. Namun, keduanya memiliki konsekuensi berbeda terhadap citra, legitimasi, dan modal politik yang dapat dibawanya menuju Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pengunduran diri merupakan skenario paling rasional dan objektif jika Gibran mempertimbangkan besarnya polemik yang berkembang di ruang publik maupun kalangan elite politik.
Menurutnya, pilihan tersebut berpotensi meminimalisasi dampak terhadap citra, legitimasi, dan reputasi Gibran.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pengunduran diri tidak serta-merta menyelesaikan persoalan legitimasi politik yang selama ini melekat pada Gibran. Bahkan, keputusan tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan seorang wakil presiden memilih meninggalkan jabatannya sebelum masa pemerintahan berakhir.
Sementara itu, pemakzulan dapat menjadi pukulan politik yang lebih besar bagi Gibran dan Jokowi. Meski demikian, skenario tersebut juga membuka peluang bagi Gibran untuk membangun narasi sebagai korban pertarungan elite, terutama apabila proses pemberhentiannya dianggap sarat kepentingan politik.
Pengunduran Diri Dinilai Lebih Rasional
Agung menjelaskan pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama memiliki konsekuensi politik yang perlu diperhitungkan Gibran. Namun, keduanya berbeda dari segi proses dan dampak yang ditimbulkan terhadap reputasi politiknya.
Menurut Agung, polemik terkait persoalan ijazah Gibran telah berkembang menjadi perdebatan publik yang berlarut-larut. Situasi tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi Gibran untuk mengevaluasi seluruh opsi, termasuk mundur, bertahan, maupun menghadapi proses pemakzulan.
“Kalau misalkan mundur, ini sebuah tradisi baik yang kita bisa apresiasi dengan segala macam dinamika politik yang mengemuka. Apakah karena putusan di MK ataupun karena keputusan di MA,” kata Agung saat dihubungi Tirto, Senin (9/11/2026).
Polemik tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Putusan MK pada 6 Oktober 2026 menyoroti tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.
Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan surat tersebut tidak sah.
Bagi Agung, opsi pemakzulan justru berpotensi menciptakan proses panjang yang menguras energi politik Gibran. Sebab, proses tersebut akan membuat Gibran harus mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi hal-hal yang dipersoalkan, termasuk bukti-bukti terkait ijazah dan dokumen pendidikannya.
“Kalau misalkan dimakzulkan, otomatis ini proses panjang. Semua hal harus dipersiapkan oleh beliau. Baik bukti-bukti ijazahnya, kemudian soal-soal di luar itu apakah soal terkait suketnya ataupun misalkan mengemuka soal pasal-pasal dugaan yang diselundupkan (dalam PKPU),” tutur Agung.
Dia menambahkan, pilihan untuk tetap bertahan di kursi wakil presiden juga bukan berarti dapat menghentikan persoalan politik yang sedang berkembang. Sebab, langkah menghadapi polemik melalui skenario bertahan maupun pemakzulan sama-sama berpotensi memakan waktu.
Agung turut menyoroti adanya proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri. Menurutnya, perkembangan proses tersebut perlu diperhitungkan karena berpotensi menambah tekanan terhadap Gibran di tengah polemik yang sudah berkembang di ranah politik.
“Kalau di Mabes ini kan kalau sudah gelar perkara, berikutnya bisa naik ke tahap penyidikan dan penetapan ya, kasusnya ke arah yang lebih lanjut atau seperti apa,” sebutnya.
Atas pertimbangan tersebut, Agung memandang pengunduran diri sebagai pilihan yang relatif lebih minim risiko bagi reputasi politik Gibran.
Dia menilai keputusan mundur dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik yang berpotensi terus membebani legitimasi dan citra Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.
Agung menilai usia dan perjalanan politik Gibran masih panjang. Karena itu, kehilangan jabatan wakil presiden tidak harus dimaknai sebagai berakhirnya karier politik Gibran, selama dia masih memiliki kesempatan membangun kembali reputasi dan kepercayaan publik.
“Skenario mundur paling rasional, objektif, karena memiliki akses yang minimalis terhadap citra, kemudian legitimasi dan reputasi, Mas Gibran ya. Sebagai wapres dan setelah tidak menjadi wapres, kalau memang opsi ini diambil, karena beliau masih punya umur politiknya panjang ya,” kata Agung.
Pengunduran Diri Tetap Menyisakan Beban Legitimasi
Meski demikian, Iwan Setiawan dari IPR menilai pengunduran diri secara sukarela tidak otomatis membuat Gibran terbebas dari persoalan legitimasi politik. Secara simbolis, mundur memang dapat dipandang lebih terhormat ketimbang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan. Namun, keputusan tersebut tetap berpotensi meninggalkan pertanyaan mengenai proses pencalonannya.
Iwan menilai publik dapat menafsirkan pengunduran diri sebagai tanda bahwa Gibran tidak mampu mempertahankan legitimasi politiknya di tengah tekanan yang semakin besar. Penafsiran tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum, tetapi dapat memunculkan persepsi negatif terhadap perjalanan politik Gibran.
“Pengunduran diri tidak otomatis menyelesaikan persoalan politik yang selama ini melekat pada dirinya, terutama terkait polemik persyaratan pencalonan dan legitimasi proses politik yang mengantarkannya menjadi wakil presiden,” ujar Iwan kepada Tirto, Senin.
“Bahkan, publik bisa menafsirkan pengunduran diri tersebut sebagai bentuk ketidakmampuan mempertahankan legitimasi politik di tengah tekanan yang semakin besar,” lanjutnya.
Persoalan tersebut menjadi penting karena legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan seseorang memperoleh jabatan melalui mekanisme formal. Iwan menegaskan bahwa penerimaan publik terhadap proses yang mengantarkan seseorang pada kekuasaan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan karier politiknya.
Selain persoalan reputasi, pengunduran diri juga berpotensi mengurangi modal politik Gibran. Pasalnya, dia kehilangan panggung kekuasaan sebagai wakil presiden.
Menurut Iwan, posisi tersebut selama ini memberinya akses terhadap pemerintahan dan ruang untuk membangun kapasitas kepemimpinan di tingkat nasional.
“Bagi Jokowi, pengunduran diri Gibran juga menjadi pukulan karena selama ini posisi Gibran merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan,” kata Iwan.
Berbeda dengan pengunduran diri, Iwan menilai pemakzulan memiliki konsekuensi politik dan konstitusional yang lebih kompleks. Pemberhentian Gibran melalui mekanisme tersebut tidak hanya akan memengaruhi masa depan politik sang wakil presiden, tetapi juga reputasi Jokowi sebagai mantan presiden yang putranya menduduki jabatan tertinggi kedua di pemerintahan.
Menurut Iwan, pemakzulan dapat memunculkan pertanyaan publik yang lebih luas mengenai proses pencalonan Gibran, kekuatan politik yang menopangnya, hingga tanggung jawab elite yang berada di belakangnya.
“Pemakzulan bukan sekadar persoalan pergantian wakil presiden, melainkan sebuah peristiwa politik dan konstitusional yang dapat meninggalkan catatan serius terhadap reputasi Gibran dan Jokowi,” tutur Iwan.
Dalam skenario ini, posisi Jokowi berpotensi lebih sulit karena pemakzulan akan menjadi catatan politik yang melekat pada keluarga mantan presiden tersebut.
Jika pengunduran diri masih dapat dibingkai sebagai keputusan pribadi untuk mengakhiri polemik, pemakzulan justru memperlihatkan adanya proses pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Namun, Iwan mengingatkan bahwa pemakzulan tidak selalu berujung pada kerugian politik bagi Gibran. Ada kemungkinan Gibran dan kelompok pendukungnya memanfaatkan proses tersebut untuk membangun narasi sebagai korban pertarungan elite.
Narasi tersebut dapat digunakan untuk mengonsolidasikan kembali basis pendukung Jokowi, terutama kelompok yang masih memiliki loyalitas politik terhadap mantan presiden tersebut. Kehilangan jabatan dalam situasi yang dianggap tidak adil justru bisa menjadi bahan untuk membangun simpati publik.
“Dalam politik, seseorang yang kehilangan jabatan tidak selalu kehilangan dukungan. Bahkan, dalam situasi tertentu, kehilangan kekuasaan bisa menjadi titik awal membangun kembali kekuatan politik melalui narasi perlawanan,” ucap Iwan.
Terbit di Tirto
