Babak Baru Jokowi di PSI dan Beban Politik Kasus Ijazah Gibran
Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam Rakorda PSI di Bandung, Sabtu (26/9/2026), Jokowi mengklaim telah bergabung dengan partai berlambang gajah tersebut sejak 14 Oktober 2025.
Jokowi menegaskan posisinya di partai yang dipimpin sang putra, Kaesang Pangarep, kini sudah final. Berbekal status barunya, ia menyuntikkan optimisme kepada para kader agar tak gentar menghadapi aturan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menuju Senayan.
“Oleh sebab itu saya sampaikan, mau parliamentary threshold 5 persen, oke, enggak masalah. Mau 6 persen, enggak masalah. Mau 7 persen, 8 persen, enggak masalah,” ujar Jokowi dalam pidatonya.
Optimisme Jokowi berbenturan dengan rekam jejak PSI pada Pemilu 2024. Hasil rekapitulasi KPU mencatat PSI hanya meraup 2,8 persen suara (4.260.169 suara) gagal menembus ambang batas 4 persen yang diatur UU Pemilu.
Di tengah euforia masuknya Jokowi ke PSI, badai politik justru menghantam sang anak tertua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan Selasa (6/10/2026) malam, menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA, meski Mahkamah tidak menerima permohonan pembatalan jabatannya.
Menariknya, pada saat MK membacakan putusan tersebut, Jokowi menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam pertemuan tertutup dari jangkauan media.
Apakah Polemik Ijazah Gibran Pengaruhi Politik Jokowi-PSI?
Kemenangan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tak lepas dari pengaruh besar sang ayah, Joko Widodo, yang kala itu menjabat sebagai presiden. Kini, di tengah ambisi PSI menembus parlemen, muncul pertanyaan: sejauh mana polemik ijazah Gibran akan menggerus elektabilitas partai?
Sosiolog Universitas Airlangga, Novri Susan, menilai seluruh entitas keluarga Jokowi telah menyatu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas PSI. Kontroversi yang menerpa dinasti politik ini dapat menjadi berkah sekaligus musibah.
Berkah diraih jika keluarga Jokowi mampu mengklarifikasi polemik ijazah dalam koridor hukum dan sistem pendidikan formal, yang berpotensi melahirkan empati publik. Sebaliknya, musibah mengintai jika mereka gagal menjawabnya, lantaran dapat memicu gelombang antipati terhadap politik keluarga Jokowi.
“Pemilih yang paling rentan berpaling dari PSI adalah kalangan kelas menengah berpendidikan dengan kesadaran kritis, bukan pemilih berbasis identitas kelompok,” kata Novri.
Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, melihat Putusan MK tetap menyisakan beban politik berat bagi Jokowi. Meski secara hukum status Gibran aman, pertimbangan hakim terkait ketiadaan bukti ijazah SMA berpotensi menggerogoti legitimasi politiknya.
Publik, menurut Ahyar, akan terus mengaitkan putusan ini dengan jejak Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 serta polemik ijazah Jokowi sebelumnya—memperkuat persepsi adanya pelonggaran aturan khusus demi keluarga.
“Efeknya terutama terasa di kalangan kritis. Sementara loyalis akan membacanya sebagai kemenangan,” ujar Ahyar, Rabu (7/10/2026).
Ahyar menilai dampak elektoral Jokowi terhadap PSI belum signifikan. Survei IPO periode Juli–Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI masih tertahan di angka 1,9 persen meski Jokowi telah melakukan safari politik ke berbagai daerah.
Menurutnya, isu ini mencederai rebranding awal PSI yang mengusung citra partai muda, bersih, dan taat aturan.
“Pemilih muda-urban yang kritis sebagian besar sudah lepas sejak 2024. Jadi isu ini tidak banyak menggerus suara, tetapi mengunci plafon elektabilitas PSI (mengeraskan ceiling). Ironisnya, isu ini memukul langsung merek awal PSI sebagai partai muda yang bersih dan taat aturan,” tutur Ahyar.
Ahyar menambahkan, risiko efek ekor jas negatif (negative coattail effect) saat ini berada di tingkat sedang, tetapi berpotensi membesar tergantung sikap lembaga tinggi negara.
“Jika KPU dan DPR diam, isu ini akan meredup seperti kontroversi MK 90. Risikonya menjadi serius jika elite koalisi menggunakannya sebagai alat tawar menjelang 2029. Karena PSI menggantungkan hampir seluruh nasibnya pada Jokowi, partai ini tak punya bantalan saat citra sang figur terkikis,” tutup Ahyar.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai polemik ini berpotensi menjadi beban politik bagi Jokowi karena keabsahan Gibran melekat erat pada legacy politiknya. Saat Jokowi resmi berbaju PSI, isu yang membelit Gibran otomatis kian mudah disangkutpautkan dengan Jokowi dan parpol barunya.
Meski demikian, Arifki menyebut kontroversi tak selalu merugikan secara elektoral. Tinggi intensitas perdebatan publik justru mendongkrak visibilitas politik Gibran sebagai amunisi panggung menuju Pemilu 2029.
“Ada paradoks di sini: semakin isu ini diperdebatkan, semakin besar eksposur politik Gibran. Eksposur memang tak otomatis konversi ke dukungan elektoral, tapi dari perspektif komunikasi politik, visibility adalah modal awal membangun political relevance,” ujar Arifki, Rabu (7/10/2026).
Arifki menambahkan, jika PSI terus bersandar sepenuhnya pada ketokohan Jokowi, setiap prahara yang menimpa Jokowi maupun Gibran bakal berimbas ke partai. Solusinya, PSI harus mampu mengonversi popularitas Jokowi menjadi kekuatan identitas kelembagaan partai.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai gempuran isu ijazah perlahan menggerus Jokowi effect. Rentetan serangan tersebut membentuk persepsi publik bahwa keluarga Solo memiliki persoalan mendasar terkait dokumen administrasi pendidikan.
Walau begitu, Agung menganggap sentimen negatif ini tak serta-merta melumpuhkan PSI. Menurutnya, simbiosis mutualisme antara Jokowi dan PSI masih bisa mendatangkan keuntungan elektoral di tengah terpaan isu.
“Kalau ditanya efek negatif ke PSI, saya kira tidak, karena PSI tetap membutuhkan figur kuat dan solid seperti Pak Jokowi,” tutur Agung, Rabu (7/10/2026).
Tirto telah berupaya mengonfirmasi jajaran pengurus DPP PSI terkait potensi dampak polemik ijazah Gibran terhadap elektabilitas partai usai berlabuhnya Jokowi.
Saat dihubungi, Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, enggan memberikan tanggapan substansial dan hanya mengaitkan keberadaan mantan presiden tersebut.
“Beliau sudah pulang ke Solo,” kata Bestari singkat, Rabu (7/10/2026).
Upaya konfirmasi juga dilayangkan kepada Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, serta Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.
Terbit di Tirto
