Pelantikan Wantimpres Dinilai Cara Prabowo Rangkul Kawan dan Lawan, Pengamat: Politik Rangkulisme

Pengamat politik Agung Baskoro menyoroti pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo melantik ketua dan anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026) lalu.

Total ada 26 anggota Wantimpres yang diangkat oleh Prabowo.

Agung Baskoro menilai pelantikan Wantimpres sebagai bukti nyata strategi “politik rangkulisme” yang dijalankan Prabowo.

Sebab, Prabowo merangkul berbagai elemen, baik kawan maupun lawan politiknya, termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dalam dinamika tertentu seperti Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Agung pun menyoroti komposisi anggota Wantimpres yang merepresentasikan berbagai poros kekuatan politik, antara lain poros Teuku Umar yang diwakili oleh Budi Gunawan, poros Cikeas diwakili Chairul Tanjung, poros Solo diwakili Pratikno, serta poros Hambalang diwakili Hatta Rajasa dan Salim Segaf Aljufri.

Adapun Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres dan Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua Wantimpres.

“Pelantikan ketua, kemudian sekretaris dan anggota Wantimpres menegaskan dua hal. Ini bukti politik rangkulisme yang dilakukan Presiden Prabowo. Karena dalam kepengurusan Wantimpres terdapat lawan politik maupun kawan politik di dalam pemerintahan maupun di seberang pemerintahan,” ujarnya, Minggu (4/10/2026), dilansir YouTube Kompas TV.

“Kita tahu dari poros Teuku Umar secara kultural diwakili oleh Pak BG. Kemudian poros Cikeas kita lihat di sana ada secara kultural dekat dengan Pak CT. Kemudian juga secara poros Solo hadir di sana Pak Pratik, dan poros Hambalang diwakili oleh banyak mitra koalisi yang mengemuka seperti Pak Hatta Rajasa, Pak Salim Segaf dan lain-lain,” jelas Agung.

Selanjutnya, langkah ini disebut dilakukan agar barisan elite tetap solid dan menjaga stabilitas politik nasional di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Agung menilai dengan memasukkan berbagai tokoh dari kelompok yang berbeda ke dalam pemerintahan, pemerintah dapat mengontrol simpul-simpul massa yang menjadi basis dukungan para anggota tersebut.

Lalu, kehadiran para tokoh tersebut di dalam lingkar pemerintahan diharapkan dapat membentuk persepsi bahwa mereka kini telah menjadi bagian dari pendukung pemerintah.

“Jadi saya melihat bahwa ini bagian dari cara presiden merangkul kawan maupun lawan politiknya. Termasuk di sana banyak mereka yang kemarin berseberangan dalam Muktamar PBNU dan tidak masuk dalam kepengurusan juga dilibatkan dalam Wantimpres.”

“Kemudian secara institusional suka atau tidak ini cara dari Istana untuk menyolidkan barisan elite agar konsolidasi politik dan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah laju penurunan atas kepuasan publik terhadap pemerintah,” ungkap Agung.

“Karena dengan cara ini simpul-simpul massa yang menjadi basis para anggota Wantimpres ‘bisa dikontrol’ walaupun tidak sepenuhnya, tapi minimal mereka mengakomodasi persepsi ataupun perspektif bahwa para anggota Wantimpres ini sudah berada di dalam pemerintahan,” papar dia.

Jumlah 26 anggota Wantimpres melonjak tajam dibandingkan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai langkah tersebut bisa dilihat dari dua sisi.

Di satu sisi sebagai wujud politik akomodatif, namun di sisi lain rawan menjadi lembaga yang mandul dan pemborosan anggaran.

“Hanya saja, jumlah Wantimpres sebanyak itu dikhawatirkan akan menjadi mubajir bila nasehat mereka diabaikan. Wantimpres akhirnya hanya menjadi lembaga yang indah di atas kertas namun tugas dan fungsi tidak dimanfaatkan oleh presiden,” kata Jamiluddin, Minggu (4/10/2026).

Jamiluddin memperingatkan sejarah kerap menunjukkan peran Wantimpres kurang terdengar kinerjanya.

Jika hal ini terulang pada 26 sosok yang baru dilantik, maka hal tersebut akan mencederai visi efisiensi yang sering diucapkan Presiden Prabowo.

“Celakanya kalau itu yang terjadi, maka 26 Wantimpres itu layaknya pejabat yang makan gaji buta. Hal ini tentu tak sejalan dengan kebijakan Prabowo yang menekankan efisiensi,” tegasnya.

Namun, Jamiluddin juga memahami motif di balik pelantikan dalam jumlah besar tersebut.

Menurutnya, Prabowo tengah berupaya menghadirkan harmoni dengan menampung berbagai kepentingan multidisiplin.

“Selain itu, Prabowo menganut politik akomodatif. Untuk itu, Prabowo berusaha merangkul semua elemen anak bangsa,” jelasnya.

Terbit di Tribunnews