Bagaimana Relasi Istana-NU usai Prabowo Kantongi KartaNU?
Relasi Istana dan Nahdlatul Ulama (NU) ditengarai makin harmonis setelah Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota NU (KartaNU) berstatus “anggota seumur hidup” pada penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai momentum itu sebagai kelanjutan pola relasi PBNU dan pemerintah yang sudah berlangsung lama lintas rezim.
“Dari awal kita tahu bahwa relasi PBNU dengan pemerintah selalu berkolaborasi. PBNU senantiasa di rel kekuasaan di sepanjang rezim mana pun,” kata Agung kepada Tirto, Rabu (2/9/2026).
Agung menilai penyerahan KartaNU kepada Prabowo mengafirmasi bahwa sepanjang masa kepemimpinan presiden ke-8 RI itu, pemerintah dan NU bakal intens melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan kerja sama lintas bidang.
“Sehingga relasi ulama dan umara tetap solid dan kerja sama berjalan substantif,” lanjutnya.
Muktamar ke-35 NU berlangsung di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sejak 27 Agustus 2026. Prabowo hadir langsung membuka forum permusyawaratan tertinggi NU itu. Dalam sambutannya, ia sempat merespons fenomena angka yang mengiringi kehadirannya, hitung-hitungan numerik unik bahwa momen Muktamar ke-35 bertepatan dengan posisinya sebagai presiden ke-8 RI, jika angka tiga dan lima dijumlahkan, menjadi angka 8.
“Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi kita menerima ini semua,” kata Prabowo saat memberi sambutan pembukaan Muktamar ke-35 NU, Kamis (27/8/2026).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU periode 2021–2026, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, berharap Muktamar ke-36 pada 2031 kembali dibuka oleh Prabowo. Hal ini sinyalemen harapan kepada Prabowo semoga kelak kembali memimpin di periode kedua.
“Dalam hati saya, saya berharap semoga nanti dibuka oleh Presiden Prabowo lagi,” ucap Gus Yahya di hadapan 2.232 perwakilan pengurus wilayah dan cabang NU se-Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Yahya turut menegaskan posisi NU di bawah kepemimpinannya memperkuat sinergi dengan pemerintah sebagai penghantar program negara kepada lebih dari 120 juta warga nahdliyin, yang disebutnya mencakup sekitar 57 persen penduduk muslim Indonesia.
Empat hari berselang, tepatnya Senin (31/8/2026), hasil sidang Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031, mendampingi KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.
Pada sesi penutupan muktamar di hari yang sama, Prabowo kembali hadir di Tambakberas dan menerima KartaNU dari Gus Yahya. Sebelumnya saat pembukaan Muktamar, Prabowo berkelakar bahwa Gus Yahya berhutang kartu anggota NU untuknya, dan berjanji akan hadir kembali di penutupan Muktamar jika ditunaikan. Hal yang kemudian ditepati Gus Yahya dan janji hadir kembali turut dilaksanakan Prabowo.
“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya, karena saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya. Kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang,” kata Prabowo dalam pidatonya di penutupan Muktamar NU ke-35, Senin (31/8/2026).
Tidak hanya itu, Prabowo menyoroti status “anggota seumur hidup” yang tercantum di kartu anggota NU miliknya. Ia mengaku tersanjung serta menegaskan pemerintah dan NU “punya kepentingan yang sama” dalam mendorong kesejahteraan rakyat.
“Dan di sini ada yang luar biasa lagi di sini, di bawahnya disebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini,” ujar Prabowo.
Penyerahan KartaNU seumur hidup itu dibaca berbeda oleh Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, Prabowo memiliki kedekatan khusus dengan PBNU dibanding presiden-presiden Indonesia sebelumnya.
Dedi melihat relasi kepemimpinan PBNU di bawah nakhoda Gus Yahya bahkan tergolong istimewa di sisi pemerintah. “Dengan memberikan KartaNU kepada Presiden menandai PBNU tidak benar-benar ingin bebas dari politik,” kata Dedi kepada Tirto, Rabu (2/9/2026).
Gus Kikin Tegaskan NU Bukan untuk Politik Praktis
Dalam pidato perdananya sebagai Ketum PBNU anyar, Gus Kikin menegaskan organisasi akan senantiasa menjaga jarak dari kontestasi politik praktis.
“NU itu bukan untuk berpolitik, NU adalah jam’iyyah, diniyyah ijtima’iyyah. Jadi, ini organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik,” ujar Gus Kikin.
Meski begitu, dalam pidato yang sama, Gus Kikin sempat berseloroh soal kecocokan angka delapan dengan Prabowo. Angka 8 dan 13 selalu diungkap Prabowo dalam sejumlah pidato publik, sebagai dua angka yang terus hadir dalam kehidupannya.
“Saya juga banyak unsur delapannya. Saya tanggal lahir 17. Jumlahnya delapan. Bulannya juga delapan. Tahunnya 58. Dan kebetulan diamanahi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kedelapan,” tutur Gus Kikin.
Bagi Agung Baskoro dari Trias Politika, arahan paling objektif bagi kepengurusan baru PBNU di bawah Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam bukan soal kedekatan personal dengan kekuasaan, melainkan untuk konsolidasi internal organisasi.
“Narasi besar bahwa NU bisa mengayomi semua, memfasilitasi berbagai faksi di internal maupun eksternal bisa terwujud. Sehingga arahan paling objektif ketika NU di kepengurusan yang baru di masa Gus Kikin dan Kiai Miftach adalah bagaimana mempersatukan faksi-faksi yang kemarin berdinamika hingga konflik, dan bagaimana menyejahterakan para muktamirin ataupun jam’iyyah secara keseluruhan,” ujar Agung kepada wartawan Tirto.
Dedi Kurnia Syah dari IPO justru menyoroti sisi lain dari sosok Gus Kikin. Ia menilai latar belakang Gus Kikin tak terikat dengan aktivitas di kancah nasional. Tetapi hal ini justru rawan menjadi pintu masuk bagi PBNU digiring mendekat ke medan kekuasaan pemerintah pusat.
“Gus Kikin juga masuk kategori tokoh biasa, bukan yang menonjol dan berkecimpung dalam aktivitas organisasi secara nasional. Kondisi itu justru potensial PBNU mudah digiring untuk dekat dengan kekuasaan, terlebih Rais Aam tidak berubah, corak kepemimpinan PBNU ke depan tidak ada perubahan,” kata Dedi kepada wartawan Tirto.
Penegasan “NU bukan untuk berpolitik” oleh Gus Kikin tidak serta-merta menghapus fakta bahwa basis massa NU atau nahdliyin menjadi salah satu penentu peta elektoral nasional. Survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 silam mencatat elektabilitas Prabowo mencapai 25,8 persen di kalangan responden yang mengaku warga nahdliyin, menyalip Ganjar Pranowo yang berada di posisi kedua dengan 24,9 persen, serta Anies Baswedan di urutan ketiga dengan 12,3 persen. Survei ini digelar tatap muka periode 29 April–10 Mei 2023 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, dengan margin of error lebih-kurang 2,83 persen di tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei Litbang Kompas periode yang sama juga memetakan sebaran dukungan partai di mata warga nahdliyin. PDIP menjadi partai paling banyak dipilih kalangan NU dengan 22,6 persen, disusul Gerindra 19,6 persen. Menjadikan Golkar, Demokrat, dan PKB—partai yang secara historis dan emosional identik dengan warga NU—sama-sama berada di rentang 7–9 persen. Sementara PPP, PKS, PAN, Perindo, dan NasDem berada di rentang 3–6 persen.
Rentan Diintervensi
Dedi Kurnia Syah dari IPO menilai persoalan mendasar PBNU bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan corak organisasi yang masih tradisional. Corak ini membuat dari segi keorganisasian, PBNU amat rentan untuk diintervensi atau kooptasi oleh kekuasaan.
“Punya basis massa cukup besar, tetapi di sisi lain PBNU tidak memiliki kekuatan mandiri sebagai ormas dibandingkan ormas lain, sebut saja Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah sangat mandiri sehingga tidak dengan mudah diintervensi, sementara PBNU selama ini mudah diintervensi. Kondisi ke depan tidak jauh berbeda,” kata Dedi kepada Tirto.
Di sisi lain, Agung Baskoro dari Trias Politika memproyeksikan relasi antara Istana dan NU yang ideal ke depan tercermin dalam agenda Bahtsul Masail yang berlangsung berbarengan dengan suksesi kepengurusan PBNU di Muktamar ke-35. Pada sesi Bahtsul Masail, banyak persoalan riil sosial-ekonomi yang dikupas mendalam PBNU, yang sejatinya membuka akan potensi posisi organisasi sebagai mitra strategis dan pengawas program pemerintah.
“Misalkan soal cryptocurrency, utamanya Bitcoin, soal penggunaan rekayasa genetika DNA, soal-soal pembahasan rancangan undang-undang DPR yang sedang bergulir, rancangan undang-undang ketenagakerjaan, hingga revisi undang-undang paket politik,” ujarnya.
Menurut Agung, perhatian terhadap isu-isu keumatan secara riil yang semestinya menjadi arah kontribusi PBNU ke depan di tengah masyarakat, bukan kedekatan seremonial dengan kekuasaan. Ia mewanti-wanti fungsi sebagai mitra penyeimbang juga tidak hilang dari PBNU di tengah kedekatan dengan pemerintah.
“Sehingga check and balances berjalan dengan baik dan ujungnya masyarakat diuntungkan. Bila sebaliknya, justru harganya mahal bagi demokrasi, karena publik tidak punya alternatif ataupun referensi-referensi baru di luar arahan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah,” jelas Agung.
Terbit di Tirto
