Peneliti BRIN Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet, Jelaskan Kriteria Menteri yang Layak Diganti
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Keputusan ini dinilai mendesak agar merespons tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang menunjukkan tren penurunan.
Evaluasi dan pergantian jajaran pembantu presiden dianggap menjadi salah satu langkah yang mutlak dilakukan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.
Romli menegaskan bahwa kondisi ketidakpuasan publik saat ini harus segera direspons secara tegas oleh Prabowo melalui penataan ulang komposisi kabinet.
“Saya kira memang presiden mau tidak mau harus reshuffle kabinet karena tergambar dari ketidakpuasan publik yang menurun. Untuk meningkatkan tingkat kepuasan tersebut, salah satunya, melakukan reshuffle kabinet,” ujar Lili saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Mengenai kriteria jajaran menteri yang perlu diganti, Lili menyoroti pentingnya rekam jejak profesionalitas, pemahaman tugas pokok dan fungsi serta rekam jejak yang minim polemik.
“Menteri yang kinerja buruk memang perlu diganti dengan menteri-menteri yang memiliki keahlian di bidangnya, yang mengerti tentang tupoksi jabatan yang diembannya dan tidak kontroversial,” tegas Lili.
Tiga Pendorong Utama
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menjelaskan bahwa dinamika perombakan kabinet umumnya didasari oleh tiga pendorong utama, yakni aspek teknokratis, yuridis, dan politis.
“Alasan reshuffle seringkali ada tiga, pertama soal teknokratis terkait kemampuan manajerial, semacam itu secara profesional apakah mampu mengelola masalah-masalah yang mengemuka dan bagaimana menciptakan solusi-solusinya. Yang kedua soal yuridis ya, ini juga sering dilakukan ketika seorang menteri atau pembantu presiden tersangkut kasus. Yang ketiga adalah soal politis ini terkait perimbangan posisi politik ya, baik di dalam koalisi pemerintah maupun di luar itu,” jelas Agung.
Menurut analisisnya sejumlah sektor pemerintahan yang belakangan ini kerap menuai sorotan publik menjadi area yang paling rawan terkena dampak evaluasi presiden.
“Kalau ditanya ya siapa saja yang rentan untuk direshuffle saya lebih fokus kepada bidang-bidang yang selama ini masih problematik, utamanya soal komunikasi publik pemerintah, kemudian terkait bidang ekonomi ya, dan yang ketiga ya soal-soal hukum ya. Ini jadi soal karena beberapa kasus mengemuka di sana,” pungkasnya.
Sebagai informasi, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Berdasarkan hasil survei terbaru itu, angka ini anjlok sekitar 30 poin dari 81,2% pada November 2025 lalu.
Terbit di Tribunnews
