Skip to content
logotrias
  • Tentang Kami
  • Layanan
  • Portofolio
  • Publikasi
  • Artikel
Contact Us
Kutipan, Media

Pengamat Sebut Bantahan Istana Tak Tutup Opsi Reshuffle, 4 Klaster Menteri Terancam Dirombak

February 2, 2026 admin
Pengamat Sebut Bantahan Istana Tak Tutup Opsi Reshuffle, 4 Klaster Menteri Terancam Dirombak
RESHUFFLE KABINET - Potret Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Ia menilai opsi reshuffle kabinet tetap terbuka dengan dua kemungkinan skenario./dok. Kompas TV

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai opsi reshuffle kabinet tetap terbuka dengan dua kemungkinan skenario.

Hal tersebut seiring pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membantah adanya isu perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih.

Namun, Prasetyo tak menampik jika reshuffle dikaitkan untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang kosong seiring ditetapkannya Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

“Sedari awal saya melihat reshuffle dalam konteks ini menjadi dua. Pertama, reshuffle terbatas, yakni hanya menyentuh ranah wamenkeu saja,” kata Agung Baskoro saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).

Namun, ia juga membuka peluang skenario kedua yang lebih luas.

Menurutnya, ada peluang reshuffle kabinet tetap dilakukan dengan menyasar empat klaster menteri.

“Namun yang kedua, tak menutup kemungkinan meluas, artinya menyentuh posisi-posisi lain sebagaimana empat klaster menteri yang berpotensi di-reshuffle,” jelasnya.

Agung merinci empat klaster menteri yang berpotensi terdampak perombakan kabinet, sebagai berikut:

  1. Menteri yang mengelola program-program populis
  2. Menteri-menteri bidang ekonomi
  3. Menteri dari kalangan nonpartai politik yang kinerjanya dinilai biasa-biasa saja atau tidak maksimal
  4. Menteri dari partai politik yang berkinerja kurang optimal, namun berpotensi hanya mengalami reposisi atau pergeseran jabatan tanpa keluar dari kabinet

Menurutnya, peluang reshuffle terbatas hanya pergantian Wamenkeu dan reshuffle yang jangkauannya lebih luas masih seimbang.

“Peluang keduanya terjadi sementara ini 50:50,” katanya.

Ia juga menilai dinamika reshuffle tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan stabilitas politik. 

Menurutnya, sejak awal pembentukan kabinet, Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan akomodasi politik sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan.

“Sejak awal nalar utama akomodasi politik menjadi pertimbangan dalam menyusun kabinet sehingga kompromi perlu dilakukan sebagai ekses sistem presidensial kita yang bertaut multipartai ekstrem,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Agung, stabilitas politik harus ditempatkan setara dengan pertimbangan teknokratis dan aspirasi publik. 

“Otomatis nalar stabilitas politik perlu ditempatkan sama pentingnya dengan nalar publik dan nalar teknokratis,” ucapnya.

Jabatan Wakil Menteri Keuangan

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum mau mengungkapkan banyak. 

Ia hanya mengatakan bahwa perombakan kabinet memang terjadi karena Thomas Djiwandono kini menjadi Deputi Gubernur BI.

“Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (28/1/2026).

Presiden, kata Prasetyo, masih mengkaji sejumlah nama untuk mengisi kursi Wamenkeu yang kosong tersebut.

Terkait nama mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung sebagai kandidat kuat Wamenkeu, Prasetyo belum mau berkomentar.

“Tunggu dulu,” ucap Prasetyo.

Prasetyo belum mau mengungkapkan nama nama calon Wamenkeu yang sedang dikaji oleh Presiden Prabowo tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa kursi Wamenkeu akan segera diisi.

“Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh bapak presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan,” katanya.

Dalam memutuskan siapa yang akan mengisi kursi Wamenkeu, Presiden selain melakukan kajian juga berkonsultasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Nanti kan setelah proses itu kan nanti kita, bapak presiden pasti akan melakukan apa namanya, semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dengan menteri keuangan mengenai pengisian kembali jabatan wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono, yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” ucapnya.


Terbit di Tribunnews

  • TribunNews
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (601)
  • Media (605)
  • Press Release (7)

Recent posts

  • Gibran in limbo as House mulls response
    Gibran in limbo as House mulls response
  • Apakah Hak Menyatakan Pendapat Upaya Lain Memakzulkan Gibran?
    Apakah Hak Menyatakan Pendapat Upaya Lain Memakzulkan Gibran?
  • Followers Raffi Ahmad Berkurang 550 Ribu, Efek Acara di Bundaran HI?
    Followers Raffi Ahmad Berkurang 550 Ribu, Efek Acara di Bundaran HI?

Tags

Alinea Antara Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNBC Indonesia CNN CNNIndonesia Detikcom Garuda TV IDN Times Inilahcom Investor ID Jakarta Globe Jawa Pos Katadata Kompas Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Merdeka Metro TV Metro TV News nusantaratv okezone Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Star The Strait Times Tirto TribunNews tvonenews TVRI News Viva VOI Warta Kota

Lanjut membaca

Pengamat Sebut Isu Ijazah Jokowi-Gibran Belum Terkelola Baik, Singgung Kisah SBY di Pilpres 2004
Kutipan, Media

Pengamat Sebut Isu Ijazah Jokowi-Gibran Belum Terkelola Baik, Singgung Kisah SBY di Pilpres 2004

October 30, 2026 admin

Pengamat politik Agung Baskoro menilai, isu ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan ayah kandungnya, Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) belum terkelola dengan baik. Agung mengatakan, isu ijazah Jokowi-Gibran ini berdampak negatif bagi keduanya. “Isu ijazah ini justru menggerus alias berimplikasi negatif bagi Jokowi effect. Apalagi isu ijazah Gibran,” kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, pada […]

Jika Prabowo Tak Copot Nusron Wahid, Pengamat- Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan
Kutipan, Media

Jika Prabowo Tak Copot Nusron Wahid, Pengamat: Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

October 30, 2026 admin

Pengamat politik Agung Baskoro menyampaikan pentingnya Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dari kabinet Merah Putih. Hal ini seiring mencuatnya kabar Nusron Wahid terjerat kasus dugaan korupsi pada lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Agung menyoroti Nusron telah dua kali mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, lanjutnya, empat orang terdekatnya telah terjaring operasi tangkap […]

Pengamat Sebut Isu Ijazah Gibran Menurunkan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah
Kutipan, Media

Pengamat Sebut Isu Ijazah Gibran Menurunkan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

October 29, 2026 admin

Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perbincangan publik. Dinamika di parlemen juga terus bergulir pasca-Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, isu ijazah Gibran berdampak pada menurunya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Trias Politika dalam rangka 2 tahun […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok

© 2026 Trias Politika Strategis. All rights reserved.

  • Web Development by Metahuis