4 Klaster Menteri ‘Waspada’ Reshuffle, Pengamat: Yang Langsung Berkaitan dengan Rakyat Paling Rentan
Isu reshuffle kabinet berembus setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar retret bersama jajaran menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal Januari 2026.
Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan empat klaster menteri di kabinet Prabowo wajib waspada terkait isu reshuffle itu.
Terlebih, kata dia, menteri yang menangani kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat.
Agung mengatakan menteri-menteri yang menangani program untuk rakyat, akan menjadi sorotan utama di tengah isu reshuffle saat ini.
“Menteri-menter yang menangani program-program MBG (Makanan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan lainnya, rentan di-reshuffle bila target kualitas program tak terpenuhi,” urai Agung, Sabtu (24/1/2026).
Klaster kedua yang wajib waspada adalah menteri di sektor ekonomi.
Sebab, jelas Agung, situasi ekonomi saat ini menuntut penguatan daya beli masyarakat hingga stabilitas harga bahan pokok.
“Kementerian di bidang ekonomi. Dalam situasi yang menuntut penguatan daya beli, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta stabilitas harga bahan pokok, sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dan pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, adalah menteri yang berasal dari kalangan profesional, namun kinerjanya biasa saja.
“Menteri-menteri yang berasal dari profesional dan kinerja biasa atau malah tak maksimal juga beresiko diganti,” kata Agung.
Klaster keempat adalah menteri yang berasal dari partai politik (parpol).
Tetapi, Agung menilai menteri dari parpol tak akan keluar dari lingkaran kementerian, meski di-reshuffle.
“Menteri-menteri dari partai mungkin terkena reshuffle terbatas alias reposisi dari posisi semula tapi tetap di kabinet,” pungkas dia.
Isu ‘Gelap Gulita’
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai isu reshuffle yang berembus saat ini terasa janggal.
Ia mengatakan situasi isu reshuffle saat ini gelap gulita karena tidak ada tanda-tanda Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan dalam waktu dekat.
Terlebih, belakangan Prabowo justru mengapresiasi positif kinerja para menterinya.
“Nah itu yang repot, gelap gulita, tiba-tiba isu reshuffle mencuat,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
“Yang jadi ramai itu karena isu reshuffle kali ini terkesan mendadak karena pada saat bersamaan beberapa waktu lalu presiden mengapresiasi kinerja menterinya yang total bekerja.”
“Entah dari mana datangnya sumber isu reshuffle yang terkesan tiba-tiba ini,” tutur Adi.
Meski demikian, Adi menilai reshuffle wajar dilakukan sebagi bentuk evaluasi terhadap pemerintahan.
Ia juga menyinggung soal adanya dinamika politik di balik isu reshuffle.
Adi bahkan membahas soal menteri yang sempat berkunjung ke kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, serta rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
“Memang setelah setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak desakan publik agar menteri yang kerjanya buruk segera diganti untuk mengakselerasi kinerja pemerintah.”
“Soal siapa menterinya publik sudah sering menyebut di berbagai media soal kinerja menteri yang jadi sorotan,” jelas Adi.
“(Atau) Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan seorang menteri yang pernah ke Solo dan ke Kertanegara beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Meski begitu, Adi menegaskan urgensi reshuffle tetap ada jika memang ditemukan menteri yang tidak menunjukkan performa maksimal.
“Urgensi reshuffle tetap ada karena sudah setahun lebih pemerintahan. Jika ada menteri tak perform kerjanya seharusnya diganti,” tandas Adi.
Reaksi PAN dan Golkar
Menanggapi isu reshuffle yang mencuat, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilainya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri di kabinet.
“Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet,” kata Saleh, Sabtu (24/1/2026).
Tetapi, Saleh menyebut reshuffle bisa saja menyasar menteri-menteiri yang dianggap punya kinerja baik.
Ia mengatakan apabila sudah seperti itu, semua pihak harus mengikuti keputusan presiden.
“Dalam reshuffle, mungkin ada saja orang yang tidak puas. Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu,” katanya.
“Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil. Tetapi, kalau sudah diputuskan presiden, semua harus mengikuti,” lanjut Saleh.
Ia juga menyampaikan harapan PAN apabila reshuffle benar terjadi dalam waktu dekat.
Ketua Komisi VII DPR RI itu mengharapkan siapa pun yang diganti akan jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Kalau benar ada reshuffle, PAN hanya berharap penggantinya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Prabowo dalam periode ini.”
“Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi, ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan asta cita Prabowo-Gibran.”
“Selain itu, ada juga musibah di Sumatra yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius,” tutur Saleh.
Senada dengan PAN, Golkar lewat Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, juga menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Ia berpendapat presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
“Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” kata Sarmuji, Sabtu.
Ia menambahkan, hubungan Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik.
Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.
“Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” pungkasnya.
Terbit di Tribunnews
