Budi Arie Bakal Gabung Gerindra, Pengamat: Projo Butuh Back Up Politik

Kongres ke-3 Projo yang digelar pada akhir pekan kemarin memberikan sejumlah kejutan. Budi Arie Setiadi yang kembali terpilih menjadi ketua umum berencana bergabung dengan Partai Gerindra yang kini dipimpin Prabowo Subianto. Logo Projo juga akan diubah dan berpeluang tak menggunakan wajah Joko “Jokowi” Widodo.

Menurut Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, langkah yang ditempuh Budi Arie merupakan sesuatu yang logis. Apalagi, kini Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan penuh seperti ketika ia masih menjadi presiden.

“Langkah Budi Arie untuk masuk ke Partai Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi, merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis. Karena suka atau tidak, Budi Arie butuh back up politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat,” ujar Agung ketika dihubungi, Senin (3/11/2025).

Apalagi, menurut Agung, berbagai sikap Projo yang kerap melindungi keluarga Solo dari serangan narasi negatif, tidak berbuah insentif politik yang maksimal.

1. Perubahan logo Projo dimaknai tak ingin lagi diasosiasikan dengan Jokowi

Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai langkah Projo mengubah logo agar tak lagi terlalu kental nuansa Jokowi, sudah menjadi indikasi awal organisasi relawan itu mulai meninggalkan mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Ini bukan sekadar soal Pak Budi Arie yang ingin berpartai seperti Gerindra, tetapi ada transformasi politik seperti menghilangkan siluet foto Jokowi di logo mereka. Itu kan menjadi penegas betapa Projo tidak ingin diidentifikasi lagi sebagai bagian dari Pak Jokowi,” ujar Adi ketika dihubungi, Senin (3/11/2025).

Padahal, sejak dulu, Projo diketahui merupakan bagian dari Jokowi. “Kan bahkan dulu ada kalimat ‘putih kata Jokowi, maka putih juga kata Projo. Merah kata Jokowi, maka merah pula kata Projo,” tutur dia.

Adi bahkan menyentil sikap Budi Arie yang menyebut tetap akan bersama Jokowi, meski berencana bergabung dengan Gerindra.

“Kalau memang ingin tegak lurus bersama Jokowi, maka pilihan politiknya bukan ke Gerindra, tetap misalnya bersama dengan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang tetap dekat dengan Jokowi. Termasuk logonya tak perlu diubah,” katanya.

Indikasi lainnya Budi Arie ingin menciptakan jarak dengan Projo dan Jokowi, yaitu Budi menyampaikan makna nama Projo bukan singkatan “Pro Jokowi” melainkan diambil dari Bahasa Sansekerta yang bermakna “negeri’. Mantan Menkominfo itu bahkan menyebut medialah yang membentuk opini Projo merupakan singkatan dari Pro Jokowi.

2. Anggota Projo terdiri dari kader partai politik lainnya

Sementara, Sekretaris Jenderal Projo, Handoko mengatakan, dalam AD/ART Projo yang sempat disepakati, organisasi relawan itu tidak akan menjadi underbow dari parpol mana pun. Para pengurus Projo, kata Handoko, terbuka bila Budi Arie akan resmi bergabung menjadi kader Gerindra.

“Saya sendiri ini kader Partai Golkar. Kebetulan saya merupakan ketua di DPP Partai Golkar. Jadi, bagi kami biasa saja (Budi Arie mau bergabung ke Gerindra),” kata Handoko, hari ini.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, mengatakan pihaknya menyambut baik niat Budi Arie bergabung dengan parpol yang didirikan Prabowo itu.

“Tetapi, Gerindra memiliki kultur dan struktur yang kuat. Dalam contoh kasus Noel (eks Wamen Ketenagakerjaan), ada anggota partai, ada kader partai dan pengurus partai. Ketiga hal itu memiliki terminologi berbeda,” kata Hendarsam ketika dihubungi pada Minggu kemarin.

Soal apakah Budi Arie akan diterima menjadi bagian dari kader Gerindra, Hendarsam menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra.

3. Budi Arie bantah ingin bergabung Gerindra demi dapat perlindungan hukum

Sementara, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membantah alasannya bergabung ke Gerindra demi mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi, Budi kerap disebut di persidangan ikut terlibat menghalangi proses agar situs judi daring tidak diblokir. Sebagai imbalannya, Budi disebut di pengadilan turut menerima sejumlah uang.

“Untuk kasus judi online, pengadilan sudah memutuskan proses hukum sedang berlangsung, dan tidak ada keterkaitan serta hubungan mereka semua dengan saya,” ujar Budi, Minggu, 2 November 2025.

Bahkan, kata mantan Menteri Koperasi itu, kepolisian diklaim telah menyatakan tidak ada niat jahat dari Budi Arie ketika masih menjabat Menkominfo. Kedua, tidak ada perintah secara lisan atau tertulis agar sejumlah situs judi daring tidak diblokir.

“Ketiga, tidak ada aliran dana (dari kasus judi online). Jadi yang masih coba menggoreng-goreng isu judi online, saya sudah nyatakan tidak terlibat sama sekali,” katanya.

Budi Arie mengatakan ketika masih menjabat sebagai Menkominfo, Budi mengklaim sangat tegas dalam memberantas situs judi daring.

Terbit di IDN Times