Unjuk Rasa Warga Pati Akibat Kenaikan Pajak ‘Gila-gilaan’ Menjalar ke Cirebon dan Bone
UNJUK rasa warga Pati meminta turunnya Bupati Pati Sudewo karena dinilai arogan, memantik warga di berbagai daerah melakukan demonstrasi. Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Seperti di Cirebon, sejumlah warga Kota Cirebon, Jawa Barat, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2. Kenaikan tarif PBB-P2 di Cirebon sendiri sudah berlaku sejak tahun lalu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Upaya masyarakat untuk menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) sempat dilakukan, namun ditolak.
Kini, terdorong oleh gelombang protes di Pati, warga Cirebon kembali menguatkan tekad untuk menuntut pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2. “Kami akui demonstrasi di Pati menjadi momentum bagi warga Cirebon,” ujar Hetta Mahendrati, juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon yang ikut menggalang konsolidasi warga, saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Hetta menyampaikan, sebagian warga Cirebon sudah mulai mengumpulkan dana untuk mendukung aksi demonstrasi. Mereka menargetkan unjuk rasa akan digelar pada September mendatang. “Kami menggalang donasi untuk perjuangan kami di bulan September nanti jika jeritan kami tetap tidak dihiraukan,” tutur Hetta.
Ia menjelaskan, ada beberapa tuntutan yang disuarakan aliansinya terkait kebijakan PBB-P2. Pertama, mereka meminta agar tarif PBB-P2 kembali menggunakan aturan tahun 2023 sebelum diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kedua, pihaknya mendesak agar pejabat yang menetapkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak lagi diberi kewenangan menyusun regulasi. Ketiga, pemerintah diminta mencari sumber pendapatan daerah lain, misalnya dengan mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara lebih transparan.
Lebih dulu dari Cirebon, penolakan terhadap PBB-P2 yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dimulai pada Selasa, 12 Agusuts 2025. ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone, Jalan Perintis, Watampone.
Di hari yang sama, Pengurus Cabang PMII juga mengadakan aksi serupa di Kantor Bupati Bone. Mereka menuntut agar Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, turun langsung menemui massa dan menyerap aspirasi masyarakat.
Dikutip dari polresbone.com pada Jumat, 15 Agustus 2025, personel Sat Samapta Polres Bone memperketat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone di Kantor Pemda Kabupaten Bone pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Personel Sat Samapta ditempatkan di sejumlah titik untuk menjaga jalannya demonstrasi, sekaligus memastikan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap tertib dan lancar. “Pengamanan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, serta memastikan aksi berjalan damai,” tertulis di laman resmi Polres Bone.
Pemilih Semakin Kritis
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, menilai pemilih saat ini semakin kritis dan sadar secara politik maupun informasi. Karena itu, peristiwa di Pati menjadi semacam peringatan bagi pejabat dalam mengambil kebijakan. Ia menegaskan bahwa demonstrasi di Pati harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk tidak mengabaikan suara rakyat.
“Kalau aspirasi publik diabaikan, bukan mustahil kasus ini akan meluas hingga ke level nasional,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ia juga menekankan bahwa kejadian ini bisa menjadi preseden bagi para kepala daerah agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan publik, termasuk terkait tarif PBB.
Terbit di TEMPO
