Mega Resmi Ketum Merangkap Sekjen

Stuktur kepengurusan PDIP untuk periode 2025–2030 resmi diumumkan. Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketua Umum. Posisi Sekjen yang sudah 10 tahun ini, dipegang Hasto Kristiyanto juga dirangkap oleh Mega. Belum diketahui, apakah ini permanen atau sementara.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Mega saat menutup Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8). Sebanyak 37 nama masuk dalam daftar elite Banteng lima tahun ke depan.

Sejumlah nama besar masih bertahan, dari Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama, Tri Rismaharini, hingga Ahmad Basarah.

“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia dilantik?” tanya Mega. Serempak dijawab: “Bersedia!”

Mereka lalu mengucap sumpah jabatan, dipandu langsung oleh Mega. Aura kekuasaan Megawati makin kentara. Tak cuma pegang kendali tertinggi, ia kini juga kuasai urat nadi organisasi—jabatan sekjen yang biasanya jadi motor harian partai.

Kenapa Mega rangkap jabatan? Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun buka suara. Katanya, Mega punya pertimbangan matang. “Baik untuk kepentingan internal maupun nasional ke depan,” ujarnya usai Kongres.

Soal apakah rangkap jabatan ini permanen atau sementara, Komarudin irit bicara. “Yang tahu cuma Ibu. Kita tunggu saja keputusan beliau,” ucapnya.

Ditanya soal peluang Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen, Komarudin melempar bola ke Mega. “Hanya Ibu yang tahu. Kita lihat saja nanti,” katanya diplomatis.

Komarudin mengatakan, akan mendaftarkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 ke Kementerian Hukum (Kemkum). Pendfataran tersebut rencananya dilakukan dalam dua pekan ke depan.

“Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum palingan dua minggu, tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana,” jelas Komarudin.

Menurut Komarudin, waktu pendaftaran struktur kepengurusan tak perlu waktu lama. Apalagi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan kepengurusan.

“Jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum. Apalagi itu juga dibatasi waktu, Pendaftaran kan ada sekian waktu, harus sudah terdaftar,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Kata dia, Mega memiliki pertimbangan tersendiri terkait kebijakan itu.”Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri,” kata Ribka di lokasi kongres.

Ribka lantas menjawab posisi Hasto Kristiyanto di partai yang sebelumnya menjabat sekjen. Ia mengatakan hari ini Hasto tak dilantik oleh Ketum.

“Itu juga kan, kan baru datang, kita udah dilantik baru datang. Mungkin, kalau sebelum dilantik, ya itu lain lagi persoalannya. Karena kita sudah dilantik, Hasto baru datang, ya nanti mungkin ada pelantikan di DPP, entah apa kan,” kata Ribka.

“Kan banyak yang masih belum datang, Andreas, dua Andreas, Charles, Dolfie, kalau nggak salah 5-6 orang (belum datang pelantikan),” tambahnya

Pengamat politik Universitas Airlangga, Pribadi Kusman menilai, struktur PDIP yang diumumkan itu masih belum final. Dia menduga, struktur itu dibuat sebelum Keppres amnesti terhadap Hasto Kristiyanto keluar.

“Masih bisa berubah sebelum didaftarkan ke Kemenkumham. Sangat mungkin Hasto kembali jadi Sekjen,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut posisi Mega sebagai Sekjen bisa saja bersifat sementara. “Ini cara Ibu Mega menjaga stabilitas internal, sambil memberi waktu untuk relaksasi politik pasca prahara hukum Hasto. Bisa saja nanti Mas Hasto balik lagi,” ujar Agung.

Adapun susunan pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 masih didominasi wajah-wajah lama. Di antaranya : Puan Maharani ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama, dan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini

Selanjutnya, Ketua Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Muhammad Prananda Prabowo, Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Puti Guntur Soekarno

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

Sementara itu, posisi Bendahara Umum kembali dipercayakan kepada Olly Dondokambey. Sedangkan posisi Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara diisi oleh sejumlah kader muda.

Terbit di Rakyat Merdeka