Pengamat Respons Usulan Purnawirawan TNI: Tidak Ada Urgensi Mendesak Memakzulkan Gibran
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Agung mengatakan, dalam 6 bulan kepemimpinan Gibran sebagai wapres tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukannya.
Demikian Agung Baskoro dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (28/4/2025).
“Tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Mas Gibran dan karena selama 6 bulan ini tidak ada pelanggaran inkonstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik,” ucap Agung.
Agung lebih lanjut mencermati soal latar belakang sejumlah purnawirawan yang menginginkan pemakzulan Gibran. Menurut Agung, beberapa purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran terindikasi memberikan dukungan kepada paslon lain ketika Pilpres 2024.
“Saya tidak bisa menafikan, residu Pilpres 2024 itu masih terasa kental ketika tuntutan ini diajukan. Sehingga kita perlu mengobjektifikasi poin-poin mana yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan sekarang,” kata Agung.
“Ambil contoh, misalkan, reshuffle menteri kabinet yang bermasalah, saya kira itu bisa dieksekusi segera oleh Presiden Prabowo karena kan memang momen sekarang pas ya kan ada berapa menteri yang kurang maksimal,” ujarnya.
Di samping itu, Agung menambahkan, gerakan sejumlah purnawirawan yang menginginkan Gibran mundur terjadi karena adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan terdahulu.
“Sedikit banyak arahnya ke sana, karena agak lucu mendukung Pak Prabowo tapi tidak satu paket dengan mas Gibran, ini kan apa ya, anomali menurut saya dan harusnya tidak perlu terjadi,” ujar Agung.
“Jadi ketika mendukung kabinet merah putih 1 paket semuanya harus kita support, karena ini komitmen kita dalam berdemokrasi, berkonstitusi berbangsa dan seterusnya,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Bukan hanya kepada Gibran, forum ini juga meminta Prabowo untuk me-reshuffle kabinet untuk menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Sumber: Kompas
