PDI-P Oposisi tapi Pimpin Pembahasan Revisi UU TNI, Jadi Siapa yang Awasi Pemerintah?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, PDI-P yang kini memimpin pembahasan Revisi UU (RUU) TNI di DPR membuktikan bahwa partai berlambang banteng itu kini menjadi mitra pemerintah. Padahal, sejatinya, PDI-P merupakan oposisi yang tidak berada di dalam pemerintahan. “Secara internal DPR, peran PDI-P sebagai Ketua Panja Revisi UU TNI semakin mengafirmasi wajah PDI-P atau peran partai berlambang banteng ini sebagai mitra strategis pemerintah di DPR,” ujar Agung kepada Kompas.com, Rabu (19/3/2025). “Sementara di DPP, fokus sebagai mitra kritis pemerintah sebagai jamak saat merespons kasus hukum Hasto atau terkait eks Presiden Jokowi,” sambungnya.

Maka dari itu, kata Agung, mau tidak mau, pihak eksternal lah yang menjadi tulang punggung demokrasi.

Dia menyebut masyarakat yang menjalankan fungsi check and balances, berhubung semua Fraksi di DPR kini satu sikap bersama KIM Plus. “Mau tak mau kelompok masyarakat sipil yakni LSM/NGO, media massa, gerakan mahasiswa, hingga ormas keagamaan menjadi tulang punggung demokrasi agar fungsi check and balances tetap berjalan optimal di tengah terkonsolidasinya DPR bersama KIM Plus,” jelas Agung. Dengan demikian, Agung berpandangan fungsi pengawasan kini dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil saja. “Artinya, fungsi-fungsi pengawasan akan efektif bila dijalankan justru oleh kekuatan masyarakat sipil di luar pemerintahan secara konsisten,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto mengungkapkan pesan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terkait Revisi UU (RUU) TNI yang kini sudah disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna. Utut mengatakan, Megawati berpesan, yang terpenting jangan sampai Orde Baru kembali lagi. “Kalau Ibu, jangan kembali ke Orde Baru, konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil. Dan yang terakhir, beri perhatian kepada prajurit,” ujar Utut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Menurut Utut, Megawati tidak ingin dwifungsi ABRI kembali lagi. “Ibu itu cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil,” imbuhnya.

Sumber: Kompas