100 Hari Prabowo-Gibran: Mengonsolidasikan Kekuatan Parpol demi Stabilitas dan Program Prioritas
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari kerja pertamanya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Selama periode awal ini, langkah konsolidasi politik tampaknya menjadi fokus utama pemerintah, demi menjaga stabilitas serta mempercepat pelaksanaan program-program prioritas.
Konsolidasi yang dilakukan mencakup upaya internal untuk menyelaraskan kabinet yang besar, sekaligus menjalin harmoni dengan kekuatan politik eksternal.
Langkah yang telah dilakukan pun dinilai berhasil, meskipun sejumlah tantangan masih membayangi efektivitas pemerintah dalam memenuhi ekspektasi publik.
Menyatukan Semua Kekuatan Politik
Di tataran internal, Prabowo berupaya melakukan langkah konkret untuk menyatukan visi dan misi kabinetnya.
Di antaranya dengan pembekalan di Hambalang dan retreat di Magelang, yang melibatkan seluruh anggota kabinet. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, koordinasi hingga penyamaan visi misi antar-menteri menjadi perhatian utama. Mengingat banyak menteri dalam kabinet yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik.
“Pemerintahan Prabowo intensif melakukan konsolidasi politik baik secara langsung maupun tidak, menimbang para Menko (ataupun menteri) di kabinetnya sebagian besar juga menjabat sebagai ketum-ketum partai,” ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, kepada Kompas.com, Minggu (19/1/2025). Di sisi eksternal, pemerintahan Prabowo-Gibran juga dianggap berhasil membangun harmoni dengan partai-partai besar seperti PDI-P. Kesepakatan untuk tidak merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) menjadi salah satu bukti adanya pembagian peran yang jelas antara Gerindra dan PDI-P.
“Presiden Prabowo yang notabene Ketum Gerindra juga menjalin harmoni dengan PDI-P ketika UU MD3 tak direvisi dan Puan jadi Ketua DPR lagi,” ucap Agung. “Artinya ada pembagian peran secara jelas di mana PDI-P pemenang pileg sebagai Ketua DPR dan Gerindra pemenang pilpres sebagai presidennya,” sambungnya. Agung berpandangan, langkah konsolidasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada program teknis, tetapi juga pada penguatan koordinasi politik.
Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Prabowo pun terlihat mengedepankan kolaborasi dengan DPR dalam pengambilan keputusan strategis.
Dia mencontohkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akhirnya diterapkan secara terbatas, setelah melibatkan dialog intensif dengan parlemen.
Tantangan Efektivitas Kabinet Besar
Agung mengakui bahwa kerja-kerja Prabowo-Gibran dalam mengonsolidasikan kekuatan politik berjalan efektif. Meski begitu, dia menyoroti efektivitas kerja dari Kabinet Merah Putih yang masih menjadi tantangan besar.
“Di titik inilah, harus diakui kerja-kerja politik pemerintahan Prabowo jelang 100 hari efektif. Namun, perlu diperbaiki lagi soal optimasi kinerja para menteri agar lebih substantif. Maksudnya, kualitas kerja mesti menjadi dasar agar tak sekadar menjalankan program semata,” kata Agung. Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum maksimal, khususnya dalam hal pemerataan ke seluruh daerah, kualitas makanan, dan transparansi anggaran.
Jika tidak ada perbaikan signifikan, lanjut Agung, program yang sudah baik secara konsep berisiko kehilangan kepercayaan publik. “Perlu diperhatikan hal-hal yang masih minor agar semakin minim dan ke depan lebih baik lagi soal pemerataan program, kualitas makanannya, transparansi keuangan penyaluran MBG, dan hal-hal teknis lainnya,” ungkap Agung.
Sumber: Kompas
