Saat Golkar “All in” ke Prabowo, Mengapa Partai Lain Belum?
Meskipun pemilihan umum masih sekitar tiga tahun lagi, Partai Golkar tampak tidak sabar untuk kembali mengusung Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029. Keseriusan partai berlambang pohon beringin itu tercermin dalam berbagai sikap dan kebijakan strategis yang telah mereka ambil sejak jauh hari.
Sejak jauh hari, Golkar telah menyatakan komitmennya untuk mendukung Prabowo selama dua periode. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan menegaskan bahwa berapa lamapun Prabowo ingin menjabat sebagai presiden, dapat dibicarakan bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai. Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo, mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa? Kita bicarain, nggak ada masalah, nggak perlu meragukan,” kata Bahlil dalam acara Halal Bihalal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
Golkar juga menjadi partai yang paling vokal menggulirkan wacana pembentukan koalisi permanen guna mengawal dan mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029. Gagasan tersebut bahkan menjadi salah satu poin pernyataan politik dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Golkar 2025.
Melalui Sekretaris Jenderal yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, partai menegaskan adanya “fatsun politik” bagi kader di parlemen. Salah satu poinnya adalah larangan bagi seluruh anggota Fraksi Golkar untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
“Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” kata Sarmuji saat perayaan HUT Ke-58 Fraksi Partai Golkar di kompleks parlemen, Jumat (13/2/2026).
Sikap tersebut membuat Golkar terlihat sebagai partai yang seolah paling agresif mendorong Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029, di tengah partai koalisi lain yang masih cenderung malu-malu dan wait and see.
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski secara tersirat menunjukkan kecenderungan mendukung Prabowo kembali, masih memilih bersikap wait and see serta belum secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana koalisi permanen yang digagas Golkar.
Saat ditanya mengenai koalisi permanen yang digagas Golkar, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, tidak secara tersirat mengiyakan bahwa partainya sepakat dalam wacana tersebut. Ia justru berdalih bahwa loyalitas politik PAN telah dibuktikan melalui konsistensi mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden berturut-turut.
“PAN sudah tiga kali berturut-turut konsisten dan setia mendukung Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Konsistensi ini adalah bentuk loyalitas politik yang nyata dan dapat dilihat bersama,” ujarnya pada Selasa (23/12/2026).
Di sisi lain, PKB menilai wacana koalisi permanen kurang tepat dari sisi momentum saat itu yang bergaung di tengah adanya bencana banjir dan longsor di Sumatera.
“Kami menghargai dinamika politik, tetapi melihat situasi hari ini, baiknya semua pihak fokus dulu pada upaya penanganan bencana di Sumatera. Hampir seribu warga meninggal dunia, ratusan masih hilang, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah dan hidup di pengungsian. Rasanya kurang pas jika kita meributkan soal keberlanjutan kekuasaan dan koalisi permanen,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR-RI Jazilul Fawaid, Selasa (8/12/2025).
Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui presiden partainya, Al Muzzammil Yusuf, memastikan belum mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari koalisi permanen yang berorientasi mengusung kembali Prabowo pada Pilpres 2029. PKS menegaskan tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan dukungan karena pencalonan presiden harus dibahas dan diputuskan dalam forum internal Majelis Syuro PKS.
“Ya kami terikat oleh Majelis Syuro, sehingga tidak bisa siapapun pimpinan PKS untuk bicara kalau tidak atas nama keputusan Majelis Syuro,” kata Muzammil di sela agenda buka bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Sebagai konteks, gagasan pembentukan koalisi permanen sejatinya telah lebih dahulu disuarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan agar partai-partai pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus membentuk kerja sama politik jangka panjang guna menjamin stabilitas pemerintahan hingga 2029. Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga telah didorong oleh kader internalnya untuk kembali maju dalam Pilpres 2029 mendatang.
Dalam lanskap politik kekinian, Partai Golkar tampak menjadi satu-satunya partai koalisi yang secara serius dan terbuka menggagas serta mengawal realisasi ide tersebut. Sikap partai berlambang pohon beringin itu terlihat konsisten, baik melalui pernyataan elite maupun langkah-langkah politik yang ditempuh di parlemen dan forum internal partai.
Pertanyaannya kemudian, apa sesungguhnya maksud dan tujuan Golkar di balik dukungan yang terkesan paling progresif terhadap Prabowo?
Watak dan DNA Golkar Selalu Bersama Penguasa
Analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, menilai sikap dan manuver kebijakan Partai Golkar dalam memberikan dukungan progresif kepada Prabowo Subianto bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan “DNA” politik Golkar yang sejak lama identik dengan kedekatan terhadap kekuasaan.
Musfi mencontohkan, dinamika itu pernah terlihat pada Pemilihan Presiden 2004. Saat itu Golkar tidak secara resmi mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Namun setelah pasangan tersebut memenangkan pemilu, Jusuf Kalla kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dan partai berlambang beringin itu masuk ke dalam pemerintahan.
Hal serupa terjadi pada era Joko Widodo. Pada periode pertama, Golkar tidak mendukung Jokowi dan justru berada di kubu Prabowo. Akan tetapi, setelah Jokowi terpilih, Golkar bergabung ke dalam pemerintahan dan mendukungnya hingga dua periode.
Bagi Musfi, konsistensi pola tersebut menunjukkan bahwa kedekatan Golkar dengan penguasa merupakan bagian dari identitas historis partai. Ia menyebut akan terasa janggal apabila Golkar justru menjauh dari pusat kekuasaan, mengingat dalam sejarahnya partai itu lahir dan berkembang dalam orbit kekuasaan negara.
“Jadi dukungan Golkar saat ini ya itu DNA mereka, beringin itu DNA-nya kekuasaan dari dulu karena memang partai ini pada sejarahnya dibentuk oleh kekuasaan itu sendiri. Jadi sangat anomali bagi Golkar untuk tidak mendekat dan beramah tamah dengan kursi kekuasaan,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (20/2/2026).
Konteks ini, lanjut Musfi, juga diperkuat oleh faktor kepemimpinan saat ini. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dinilai memiliki kedekatan personal dengan Presiden Prabowo. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan memuji kapasitas dan kecerdasan Bahlil, yang mengindikasikan hubungan personal yang cukup kuat di antara keduanya.
Musfi kemudian merumuskan setidaknya tiga alasan di balik sikap “all in” Golkar terhadap Prabowo saat ini. Pertama, faktor DNA politik partai yang selalu berada dekat dengan kekuasaan. Kedua, kedekatan personal antara Bahlil dan Prabowo. Ketiga, kalkulasi politik bahwa Prabowo berpeluang besar menjabat dua periode, mengingat dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia belum ada presiden petahana yang kalah pada periode kedua.
“Pada kasus Megawati [kalah di periode kedua] itu kan kasus yang berbeda karena kepemilihan Mega itu tidak melalui pemilu langsung,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. Ia menilai terdapat dimensi politik personal Ketua Umum Bahlil dalam sikap Golkar yang sejak dini paling vokal mendukung Prabowo.
Secara personal, menurutnya, Bahlil tentu berkepentingan menjaga posisinya sebagai ketua umum partai. Jika Golkar mengambil sikap yang tidak loyal terhadap presiden, bukan tidak mungkin terjadi dinamika atau pergantian kepemimpinan di internal partai, mengingat tradisi politik Golkar selama ini cenderung pro terhadap pemerintahan terpilih.
“Saya kira Golkar memainkan posisi yang sama pada setiap rezim, yakni loyal dengan penguasa. Golkat ingin menunjukkan sebagai mitra koalisi paling strategis terhadap Prabowo. Golkar sedang menjaga kepentingan ini agar terus relevan dengan narasi yang diinginkan oleh Prabowo,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (20/2/2026).
Ia juga menilai sejumlah langkah seperti usulan koalisi permanen, wacana pilkada melalui DPRD, hingga penegasan agar anggota Fraksi Golkar tidak mengkritik pemerintah, selaras dengan konsep stabilitas politik yang dinilai lebih disukai oleh Prabowo.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat strategi dan manuver Golkar sebagai cerminan watak laten partai tersebut yang sejak lama cenderung memilih berada di dalam pemerintahan. Bagi Agung, orientasi itu dilakukan dengan dalih menopang stabilitas politik nasional, sekaligus memastikan Golkar tetap menjadi bagian dari poros kekuasaan.
“Jadi ini memang watak lateng Golkar untuk selalu berada di dalam pemerintahan yang menopang agar politik kita stabil,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (20/2/2026).
Lalu, mengapa partai-partai lain cenderung bersikap wait and see dalam merespons gagasan koalisi permanen?
PT 0% Buat Konstelasi Lebih Cair
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) turut mengubah konstelasi politik. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, peluang partai-partai di luar Partai Gerindra menjadi lebih terbuka untuk mengajukan kadernya sendiri dalam kontestasi Pilpres.
Menurut Agung, perubahan ekosistem politik ini membuat partai-partai lain memilih bersikap lebih sabar dan realistis. Tanpa ambang batas, mereka memiliki ruang untuk memaksimalkan coattail effect atau efek ekor jas—yakni mendongkrak perolehan suara partai melalui figur calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung.
“Otomatis ini peluang bagi partai-partai di luar Gerindra untuk mengalirkan efek ekorjas atau kotel efek agar partainya semakin besar tidak hanya bergantung kepada figur-figur di daerah pemilihan [calon anggota legislatif] tetapi lewat figur calon presiden atau wakil presiden sehingga tidak terburu-buru mendeklarasikan soal koalisi permanen,” ujarnya.
Ia menambahkan, deklarasi terlalu dini dinilai dapat “mengunci” ruang manuver politik menjelang Pilpres 2029 dan membatasi kemungkinan negosiasi strategis.
Agung mencontohkan situasi di Partai Demokrat. Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai memiliki peluang untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, atau bahkan sebagai calon presiden sendiri, terutama dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan. Kondisi ini membuat Demokrat berkepentingan menjaga fleksibilitas politik dan tidak terburu-buru mengikatkan diri dalam koalisi permanen.
Sikap serupa juga relevan bagi partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai-partai koalisi lainnya. Mereka berkepentingan memanfaatkan momentum Pilpres untuk mengalirkan efek elektoral bagi partai masing-masing serta memastikan bahwa koalisi tetap bersifat cair dan dinamis.
Pengalaman Pemilu 2024 menjadi pelajaran bahwa konfigurasi koalisi dapat berubah dan bermetamorfosis mengikuti dinamika politik kontemporer. Dalam konteks itu, sikap wait and see bukan sekadar keraguan, melainkan strategi rasional untuk menjaga ruang tawar dan fleksibilitas menjelang kontestasi 2029.
“Di 2014, Cak Imin bersama Prabowo dan Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa sempat mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Di sisi lain, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat sempat mengusung duet Anies Baswedan-AHY.
Namun, menjelang pendaftaran resmi ke KPU, terjadi perubahan drastis dalam peta koalisi,” ujarnya.
Senada, Arifki, juga menyoroti dampak penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ketika tahapan Pemilu mulai berjalan, partai politik akan bersikap semakin realistis. Jika peluang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto tertutup, maka opsi paling rasional adalah mengusung kader sendiri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
“Narasi koalisi permanen tentu akan mengunci ruang politik para ketua umum partai untuk menyiapkan diri menghadapi Pilpres 2029,” ujarnya.
Arifki menilai, ketua umum partai-partai lain akan mempertimbangkan berbagai opsi politik secara lebih terbuka. Jika mereka mengikuti narasi koalisi permanen, maka peluang untuk membuka opsi pencalonan sendiri—baik sebagai capres maupun sebagai cawapres dari poros lain akan semakin sempit.
“Narasi koalisi permanen ini tentu lebih merugikan bagi partai lain, terutama yang memiliki ketua umum potensial seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Zulkifli Hasan,” katanya.
Sementara itu, Musfi Romdoni, menyampaikan analisis berbeda. Meski Prabowo diprediksi kuat untuk kembali maju pada periode kedua, ia melihat adanya kemungkinan lain yang tetap diperhitungkan partai-partai. Musfi mencontohkan kasus Joe Biden di Amerika Serikat yang tidak melanjutkan pencalonan pada periode kedua karena faktor kesehatan.
Menurutnya, meskipun secara politik Prabowo berada dalam posisi yang kuat, faktor kesehatan atau “variabel X” tetap menjadi pertimbangan rasional dalam kalkulasi politik. Kemungkinan tersebut membuat partai-partai lain memilih bersikap wait and see dan tidak terburu-buru membangun komitmen dalam format koalisi permanen.
Tidak Ada Preseden Koalisi Permanen
Musfi juga menegaskan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, koalisi permanen pada era pemilu langsung sejatinya tidak pernah benar-benar ada. Koalisi di Indonesia cenderung bersifat cair (liquid) dan berbasis kepentingan jangka pendek atau proyek elektoral.
Koalisi biasanya terbentuk saat mengusung pasangan calon dalam Pilkada maupun Pilpres. Setelah kontestasi selesai, koalisi tersebut bisa berubah, pecah, atau bahkan bertambah anggota. Dengan kata lain, koalisi lebih bersifat temporer dan pragmatis ketimbang ideologis atau jangka panjang.
“Tidak ada terminologi koalisi permanen dalam sejarah partai politik dan koalisi di Indonesia di era pemilu langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika koalisi sangat bergantung pada perkembangan figur dan momentum politik. Jika dalam dua tahun ke depan muncul sosok baru yang mampu menandingi popularitas Prabowo, bukan tidak mungkin koalisi yang ada saat ini akan terbelah menjadi dua atau bahkan tiga poros.
Musfi juga menilai wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden akan semakin membuat peta politik cair. Meski realisasinya tidak mudah karena menyangkut kepentingan partai-partai besar, jika ambang batas benar-benar dihapus, maka kemungkinan munculnya pasangan calon alternatif akan semakin besar. Pada titik itulah perubahan drastis dalam konfigurasi koalisi sangat mungkin terjadi menjelang 2029.
“Tapi kalau ternyata ambang batas itu dihapuskan paslon-paslon alternatif tentunya akan maju untuk bertarung dan kita akan melihat perubahan drastis di peta koalisi kedepannya,” pungkasnya.
Terbit di Tirto
