PDIP jadi Penyeimbang: 80% Koalisi 20% Oposisi
Pengamat Politik Agung Baskoro menelaah makna politis pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia memprediksi partai berlambang kepala banteng tersebut akan lebih banyak berposisi sebagai mitra strategis atau bak koalisi terhadap kebijakan pemerintah.
Hal ini sangat erat dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada eks Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang baru saja satu pekan menjadi narapidana. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Hasto terbukti melakukan penyuapan sehinngga menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan.
“Konteks penyeimbang ini sebenarnya mempertebal peran PDIP yang kemarin sempat diungkap dalam dua konteks sebagai mitra kritis dan mitra strategis, walaupun tendensinya mitra strategis lebih besar,” kata Agung kepada Bloomberg Technoz, Ahad (03/08/2025).
“jika PDIP ingin menjadi penyeimbang, harus bisa memainkan peran secara proporsional dengan mengedepankan kritisme dan masukan konstruktif pada pemerintah.”
Dia menilai, PDIP memang tetap tak akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Akan tetapi, di DPR, partai berlambang kepala banteng tersebut akan lebih banyak memberikan dukungan atau menyetujui rencana-rencana strategis pemerintah.
“Saya mengasumsikan dalam kisaran 70%-80% sebagai mitra strategis, tersisa 20%-30% sebagai mitra kritis,” ujar dia.
Namun, dia juga mengatakan, PDIP tetap memiliki potensi bergabung ke kabinet Prabowo dalam jangka waktu panjang. Terutama, jika PDIP menjalani perannya sebagai mitra strategis dalam sejumlah keputusan penting pemerintah.
“Dan tidak menutup kemungkinan PDIP bergabung walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat,” kata Agung.
Terbit di Bloomberg Technoz
