Pakar Pertanyakan Sikap Prabowo yang Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra: Ini Bukan Perkara Sanggup atau Tidak

Presiden Prabowo Subianto tegas menolak bantuan asing yang ditawarkan kepada Indonesia untuk mengatasi bencana yang meluas di Sumatra. Para pakar mempertanyakan keputusan Prabowo yang menurut mereka bisa merugikan masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12), Prabowo mengaku telah dihubungi beberapa pemimpin negara lain yang menawarkan bantuan untuk bencana Sumatra, namun dia menolaknya.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo.

Sikap Prabowo ini disayangkan oleh banyak pihak yang menganggap pemerintah tidak cukup tanggap dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Padang yang per Rabu (17/12) telah menewaskan 1.053 orang, melukai sekitar 7.000 orang dan 200 orang lainnya masih hilang.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut Indonesia kerap mengirim bantuan saat negara lain dilanda bencana, sehingga mempertanyakan mengapa kini tidak menerima tawaran asing.

“Kami tidak mengerti mengapa menerima bantuan internasional seperti layaknya merusak harga diri atau merasa kita tidak mampu. Padahal itu adalah bukti solidaritas antar-negara dan bagaimana dipedulikan oleh negara-negara sahabat,” kata Amri kepada CNA Indonesia.

Dalam berbagai bencana di Indonesia, pemerintahan sebelumnya selalu membuka pintu untuk bantuan asing, termasuk tsunami di Aceh pada 2004 atau di Palu pada 2018.

Selain Prabowo,  beberapa unsur pemerintahan sebelumnya juga mengatakan Indonesia masih sanggup mengatasi bencana di Sumatra. Namun yang terjadi di lapangan menyatakan sebaliknya.

Di Aceh, masyarakat yang terdampak bencana mengibarkan bendera putih sebagai tanda protes terhadap lambannya penanganan bencana.

Made Supriatma, peneliti tamu di lembaga kajian ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, menilai pemerintahan Prabowo memiliki respons bencana yang terburuk pasca reformasi. “Waktu tsunami Aceh, pemerintah SBY tanggap sekali, bahkan hari kedua setelah terjadi, dia langsung bertindak habis-habisan. Jokowi pada peristiwa tsunami di Palu, memindahkan kantornya ke sana,” kata Made.

“Ada berbagai macam faktor (kenapa Prabowo tolak bantuan asing), antara gengsi atau takut kebanggaannya hilang.”

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, mengatakan keengganan Prabowo menerima bantuan asing malah justru menimbulkan banyak spekulasi.

“Padahal bantuan ini sifatnya kemanusiaan, tidak terkait politik atau utang. Yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi, seakan-akan Indonesia menyembunyikan sesuatu sehingga harus menolak bantuan,” kata Kunto.

Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika, menilai penolakan Prabowo atas bantuan dari luar negeri adalah demi “kemandirian bangsa” dan “meminimalkan intervensi asing”.

“Karena kita tahu Presiden Prabowo berangkat dari latarbelakang militer yang hati-hati dalam merespons,” kata Agung.

Kendati Agung mengatakan “negara berhak menolak atau menerima bantuan asing selama masih menyatakan mampu”, namun menurut dia pemerintah seharusnya turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.

“Sekiranya ada titik tengah -tanpa harus menetapkan ini sebagai bencana nasional atau sebagai prioritas nasional- pemerintah bisa membuka ruang yang lebih fleksibel bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumatra dengan menerima bantuan dari luar negeri,” ujar Agung.

Berbeda dengan sikap pemerintah pusat yang menolak bantuan asing, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Aceh terbuka dari bantuan asing, baik dari pemerintah maupun swasta.

“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Muzakir usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Inggris, Indonesia dan Malaysia, pada Senin lalu seperti dikutip dari situs pemerintah Provinsi Aceh.

Prabowo dalam rapat kabinet pekan ini mengatakan pemerintah akan membentuk badan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, termasuk membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana.

Menanggapi seruan untuk penetapan status bencana nasional di Sumatra, Prabowo mengatakan bahwa situasi masih terkendali.

Namun menurut Amri, ini bukan sekadar perkara sanggup atau tidak mengatasi bencana, melainkan apakah dengan sumber daya yang ada Indonesia bisa memastikan seluruh bantuan tersalurkan cepat dan efektif.

Menurut dia, jika pemerintah bersikeras menangani semuanya sendiri dengan kapasitas yang terbatas, prosesnya akan jauh lebih lama, memperlambat pemulihan, memperbesar ketidakpastian bagi warga, dan pada akhirnya memperburuk keadaan. 

Sebaliknya, bila sumber daya dapat ditambah dengan bantuan asing, kata Amri, maka penanganan bisa berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif.

“Jadi masalahnya bukan apakah kita sanggup atau tidak, tapi bagaimana kita bisa memastikan bantuan itu bisa semaksimal mungkin diberdayakan, dan proses operasi penanganan bencana ini bisa berjalan dengan lancar,” ujar Amri.

PALING TIDAK, TERIMA SAJA BANTUAN DARI ASEAN

Para pengamat menilai pemerintah seharusnya tidak menutup pintu sepenuhnya bagi bantuan asing, terutama dari negara-negara anggota ASEAN yang selama ini memiliki rekam jejak solidaritas kuat.

“Kita bisa terima bantuan secara selektif, misalnya seminggu pertama buat ASEAN. Karena ASEAN itu solidaritasnya sangat tinggi,” kata dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, kepada CNA Indonesia.

Teuku menjelaskan bahwa kerja sama penanggulangan bencana telah lama terbangun melalui ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) serta mekanisme Pusat Koordinasi ASEAN Untuk Bantuan Kemanusiaan pada Manajemen Bencana (AHA Center), lembaga yang turut digerakkan oleh Indonesia.

“Dalam kondisi seperti sekarang, tidak ada salahnya Indonesia membuka keran untuk ASEAN,” katanya.

ASCC adalah salah satu pilar ASEAN yang memperkuat ketahanan kawasan, termasuk kerja sama kemanusiaan dan penanganan bencana. Adapun AHA Center menjadi pusat koordinasi bantuan darurat mulai dari pertukaran informasi hingga pengiriman logistik dan tim respons agar negara-negara ASEAN dapat bergerak terpadu saat krisis.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini cepat membantu ketika bencana melanda negara tetangga di Asia Tenggara. Karena itu, menurutnya, wajar bila kini ASEAN ingin melakukan hal yang sama.

“Terutama sekali Malaysia. Hubungan kita, hubungan Sumatra dengan Malaysia itu sudah terjalin sangat manis selama ratusan tahun,” ujarnya.

Jika pun nanti bantuan akhirnya dibuka untuk negara-negara ASEAN, Teuku menekankan pentingnya mempermudah akses masuk bantuan, termasuk pemanfaatan pelabuhan di wilayah terdampak.

“Sekarang adalah saat yang terbaik untuk menunjukkan solidaritas internasional atas Indonesia,” kata Teuku.

---

Terbit di Channel News Asia