Membangun Kembali Kehidupan: Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Jadi Hadiah Lebaran Warga Terdampak

Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada hari ini terus bergerak bangkit dari banjir bandang dan longsor yang menimpa pada akhir November 2025. Upaya pemulihan yang dilakukan lintas sektor mulai dari pemerintah, TNI, Polri, Relawan, hingga warga terdampak sendiri terus dilakukan 24 jam 7 hari. Ya, karena sinergi dan kekompakan semua pihak menjadi salah satu kunci tiga provinsi itu cepat bangkit.

Setelah fase tanggap darurat berlalu, kini tantangan utama berada pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Tahap ini bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memulihkan harapan, martabat, dan keberlanjutan hidup warga terdampak. Karena itu, percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi sangat penting, terlebih dalam menyambut momentum Ramadan dan Hari Raya Lebaran pada Maret 2026, yang secara kultural dan sosial memiliki makna mendalam bagi masyarakat.

Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut patut diapresiasi. Kehadiran Satgas menunjukkan keseriusan negara untuk tidak membiarkan proses pemulihan berjalan lambat dan terfragmentasi. Satgas diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu mengoordinasikan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya agar bekerja dalam satu irama dan tujuan yang sama.

Percepatan pemulihan menjadi semakin mendesak karena berdekatan dengan datangnya bulan Ramadan pada pertengahan Februari dan Lebaran pada Maret 2026. Bagi masyarakat Indonesia, Lebaran bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum berkumpul keluarga, memperkuat solidaritas sosial, dan menggerakkan ekonomi lokal. Akan menjadi ironi jika warga terdampak bencana masih harus merayakan hari kemenangan di tengah keterbatasan hunian, minimnya layanan dasar, dan ketidakpastian masa depan. Apalagi, salah satu daerah yang paling parah terdampak adalah Bumi Serambi Mekah.

Langkah Tepat

Dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi ini, fokus pemerintah soal pembangunan hunian yang layak bagi warga terdampak merupakan langkah yang tepat. Tempat tinggal bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama bagi kehidupan yang bermartabat.

Dengan adanya hunian yang aman dan layak, warga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari, membangun rasa aman, serta memulihkan kondisi psikologis pascabencana. Hunian yang layak juga menjadi titik awal bagi pemulihan sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Namun, hunian saja tidak cukup. Perbaikan layanan dasar seperti air bersih dan listrik harus menjadi prioritas yang berjalan paralel. Tanpa akses air bersih dan listrik, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan normal. Layanan dasar inilah jadi kunci aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat kembali bangkit. Pasar rakyat, usaha mikro, kegiatan ibadah, hingga tradisi lokal tak akan hidup tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

Di sinilah pentingnya sinergi antara Satgas dan instansi terkait. Satgas tidak boleh bekerja sendiri, melainkan harus mampu mengorkestrasi peran kementerian teknis, BUMN, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Koordinasi yang solid akan mencegah tumpang tindih program, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Transparansi dan komunikasi publik juga perlu dijaga agar masyarakat mengetahui progres pemulihan dan merasa dilibatkan dalam prosesnya.

Menjelang Lebaran, ada beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian Satgas. Pertama, menetapkan target prioritas yang realistis namun berdampak langsung, seperti penyelesaian hunian sementara yang layak huni dan pemulihan layanan dasar di wilayah terparah.

Kedua, menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengadaan agar pembangunan tidak terhambat administrasi. Ketiga, melibatkan masyarakat lokal dalam proses rekonstruksi, baik sebagai tenaga kerja maupun mitra pengawasan, sehingga pemulihan juga menciptakan lapangan kerja sementara.

Keempat, memastikan adanya pendampingan sosial dan psikologis, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran, agar warga dapat menyambut hari besar keagamaan dengan perasaan lebih tenang dan bermakna.

Pada akhirnya, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dan aktif dalam pemulihan wilayah bencana. Kecepatan bukan berarti mengorbankan kualitas, tetapi menunjukkan keberpihakan negara pada rakyatnya yang sedang bangkit dari keterpurukan.

Percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, melainkan memastikan bahwa Lebaran 2026 benar-benar menjadi hari kemenangan—bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam arti kemanusiaan dan keadilan sosial.

Terbit di Liputan 6