Jokowi Sedang Berhitung Peluang Menahkodai PSI
Presiden ke-7 Indonesia Jokowi mengaku belum memiliki cukup dukungan untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI). Kendati demikian, kansnya terbilang besar.
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim telah memperoleh dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI untuk maju menjadi Ketua Umum PSI. Namun, masih belum mencukupi.
“Satu dua dukungan sudah ada, tapi belum cukup,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/6/2025)
Untuk bisa mencalonkan diri, ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu harus mendapatkan dukungan minimal dari lima DPW dan 20 DPD PSI.
Karena itu, Jokowi menekankanpentingnya konsolidasi untuk mengukur kekuatan dukungan yang akan diberikan kepadanya.
Dia ingin melihat dukungan dari bawah seperti apa. Sebab, pemilihan Ketua Umum PSI menggunakan voting secara daring.
“Memang harus berhitung betul,” imbuhnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, kemungkinan Jokowi jadi Ketua Umum PSI memang sudah mengemuka. PSI dan Jokowi saling membutuhkan dan akan menguntungkan.
Menurutnya, PSI sedang membutuhkan figur kuat agar lolos ke parlemen semakin besar. Terlebih, di tengah situasi politik ambang batas parlemen yang diturunkan.
Sedangkan bagi Jokowi, saat ini memerlukan kendaraan politik untuk merawat pengaruh.
“Agar kuat untuk jangka panjang dan legacy pemerintahannya di masa lalu,” ujar Agung kepada Rakyat Merdeka, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, kans Jokowi untuk memimpin PSI terhitung besar. Selama ini, Jokowi diakui ketokohannya. Bahkan, partai tersebut bangga membawa narasi Jokowisme.
“PSI mengadopsi narasi partai Super Terbuka-nya Jokowi,” ucapnya.
Soal anggapan pimpinan PSI akan diisi tokoh senior, Agung menilai akan selalu ada pro-kontra. Oleh karena itu, partai mesti adaptif terhadap beragam perubahan.
Apalagi, saat ini PSI belum mampu lolos parliamentary threshold. Jadi, segala upaya dilakukan, termasuk “menaturalisasi” Jokowi, tanpa meninggalkan identitas kemudaan PSI yang selama ini melekat.
Sampai saat ini masih ada kader muda di berbagai level strategis kepengurusan DPP maupun di level pemerintahan.
Terbit di Rakyat Merdeka
