Jokowi Jadi Kader PSI, Apa Pesan Politik di Baliknya?

Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI memiliki pesan politik, baik untuk internal maupun eksternal partai.

Grace mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut memiliki pesan bagi organisasi untuk mendorong kader PSI semakin aktif melakukan konsolidasi dan melengkapi struktur partai hingga tingkat desa.

“Kalau saya melihatnya, pernyataan Pak Jokowi punya pesan ke dalam dan ke luar. Ke dalam, PSI saat ini sedang fokus merapikan dan melengkapi struktur sampai ke tingkat desa,” kata Grace saat dihubungi Bloomberg Technoz, Minggu (27/9).

Menurut dia, pengakuan Jokowi sebagai kader PSI secara terbuka juga menjadi tambahan semangat bagi kader partai untuk terus bekerja di tengah masyarakat.

“Pernyataan Pak Jokowi secara terbuka bahwa beliau sudah menjadi bagian dari PSI menjadi suntikan semangat bagi kader-kader PSI untuk semakin giat bekerja melengkapi struktur dan terus bergerak melayani masyarakat,” ujar Grace.

Sementara secara eksternal, Grace mengatakan pengumuman tersebut menunjukkan PSI membuka diri bagi masyarakat yang memiliki visi yang sama. Dia juga menyebut PSI siap menghadapi berapa pun ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang nantinya ditetapkan.

“Ke luar, PSI partai super terbuka, siapapun yang satu visi bisa bergabung. Pak Jokowi sudah di PSI, siapa yang mau ikut beliau sama-sama berjuang. Berapa pun parliamentary threshold yang mau ditetapkan, PSI siap berjuang,” katanya.

Saat ditanya mengapa Jokowi baru secara terbuka menunjukkan KTA PSI, meski mengaku telah menjadi anggota sejak Oktober 2025, Grace menyebut hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai keberadaan Jokowi di tengah aktivitas politiknya selama ini.

“Kan banyak yang mempertanyakan Pak Jokowi sekarang di mana, jadi akhirnya beliau jawab,” ujar Grace.

Arah Politik Jokowi

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Jokowi semestinya sejak awal mengakui secara terbuka statusnya sebagai kader PSI.

“Mestinya Pak Jokowi dari awal mengakuinya sebagai kader PSI, bukan kemudian belakangan baru mengakui,” kata Lili.

Menurut Lili, pengakuan tersebut dapat berkaitan dengan aktivitas Jokowi yang selama ini melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Ia menduga aktivitas tersebut sebelumnya dapat dipersepsikan bukan sebagai bagian dari kegiatan kepartaian.

“Saya menduga bisa jadi kunjungannya ke daerah-daerah dianggap bukan sebagai kader PSI, dan kedua ketika sudah mengakui sebagai kader PSI, para relawannya agar mendukung PSI,” ujarnya.

Lili menilai status Jokowi sebagai mantan presiden sekaligus figur dengan basis pendukung dapat memengaruhi konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Namun, menurut dia, pengaruh tersebut tetap memiliki batas karena PSI saat ini belum memiliki kursi di parlemen.

“Sebagai mantan presiden tentu masih punya massa pendukung sehingga tentu akan mempengaruhi konfigurasi politik, apalagi PSI ada wakilnya di pemerintahan, ditambah lagi anaknya sebagai wapres,” kata Lili.

“Namun demikian, saya melihat pengaruhnya tidak akan dominan dan signifikan karena partainya tidak ada di parlemen. Dalam pembentukan UU, yang berpengaruh tetap partai-partai di parlemen,” lanjutnya.

Lili juga melihat aktivitas Jokowi bersama PSI di sejumlah daerah sebagai bagian dari proses konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.

“Partai-partai lain belum bergerak, PSI melalui Jokowi keliling daerah, tentu itu bagian dari konsolidasi politik untuk Pemilu 2029. Jokowi sudah kampanye dalam tanda petik untuk PSI,” katanya.

Di sisi lain, Lili mengaitkan bergabungnya Jokowi secara terbuka dengan berbagai persoalan politik yang saat ini menyentuh keluarganya, termasuk isu yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bisa jadi pengumuman bahwa Jokowi mengakui sebagai kader PSI ini agar PSI juga memberikan dukungan terhadap masalah yang dihadapi keluarga Jokowi dan kasus Gibran di MK. Selama ini kan yang bersuara vokal hanya dari para relawan, bukan dari PSI,” ujar Lili.

Adapun isu Gibran yang dimaksud berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden 2024, termasuk aspek riwayat pendidikan Gibran. Dalam dokumen perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat tersebut dan merujuk pada proses hukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, pengakuan Jokowi sebagai kader PSI juga dapat dibaca sebagai pesan konsolidasi internal partai.

“Secara internal memang ketika Pak Jokowi menunjukkan kartu tanda anggotanya di Bandung saat konsolidasi PSI ini untuk melecut semangat kader-kader PSI untuk terus membesarkan partai,” kata Agung.

Menurut Agung, langkah tersebut juga terjadi di tengah berbagai serangan politik yang menurutnya diarahkan kepada Jokowi dan Gibran.

“Karena kita tahu dalam beberapa waktu terakhir Pak Jokowi, Mas Gibran itu terus mengalami serangan-serangan politik secara intensif dari lawan-lawan politiknya,” ujarnya.

Agung mengatakan kehadiran Jokowi di PSI juga membawa pesan eksternal, terutama kepada partai-partai di parlemen yang tengah membahas ambang batas parlemen.

“Secara eksternal, suka atau tidak, pesan ini disampaikan kepada partai-partai parlemen yang sekarang sedang membahas ambang batas bahwa PSI siap melewati itu apakah 4%, 5%, sampai berapa 7%,” kata Agung.

Dia menambahkan, keberadaan Jokowi di PSI dapat menjadi salah satu sumber kekuatan politik bagi partai tersebut sekaligus memberikan ruang bagi Jokowi, Gibran, dan keluarga untuk menghadapi dinamika politik yang berkembang.

“PSI juga diharapkan bisa menjadi benteng politik bagi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo untuk menghadapinya serangan-serangan politik dari lawan-lawan politik,” ujar Agung.

Meski demikian, Agung menilai keanggotaan Jokowi saja belum cukup untuk menentukan masa depan elektoral PSI. Menurut dia, salah satu faktor lain yang akan menentukan adalah kemampuan partai tersebut membangun struktur serta merekrut calon anggota legislatif dengan daya tarik elektoral.

“Harapannya beliau bisa menjadi ketua umum karena dalam banyak simulasi survei ketika beliau menjadi ketua umum maka akan PSI untuk lolos ambang batas bahkan sampai suara lebih dari 10% itu mengemuka,” katanya.

“Yang kedua PSI mampu mencari caleg-caleg berkualitas seperti Pak Jokowi atau mendekati Pak Jokowi kekuatan elektoral sehingga peluang PSI masuk ambang batas atau melewati ambang batas bisa diraih,” lanjut Agung.

Jokowi sebelumnya memamerkan KTA PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi bagian dari PSI sejak 14 Oktober 2025.

“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi dalam acara tersebut.

---

Terbit di Bloomberg Technoz