logotrias
  • Tentang Kami
  • Layanan
  • Portofolio
  • Publikasi
  • Artikel
Contact Us
Kutipan, Media

Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran atau Jokowi Potensial Jadi Ketum

June 1, 2025 admin
Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran Atau Jokowi Potensial jadi Ketum
Partai Persatuan Pembangunan(Dok.MI)

PENDIRI Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menyebut nama Amran Sulaiman dan Joko Widodo menjadi calon kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Ia menilai hal itu semakin menguat jika H Isam akan masuk ke PPP. Menurutnya, mengambil alih PPP artinya menempatkan seseorang menjadi ketum PPP. 

“Siapa kiranya? Jika berhubungan dengan H Isam, kemungkinannya ada dua nama, yakni Amran Sulaiman, dan Jokowi. Kedua nama ini potensial jadi caketum PPP berikutnya jika benar H Isam akan masuk ke partai ini,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, hari ini. 

  • Home 
  • Politik Dan Hukum

Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran Atau Jokowi Potensial jadi Ketum

Yakub Pryatama Wijayaatmaja

 01/6/2025 14:00A-A+

Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran Atau Jokowi Potensial jadi Ketum
Partai Persatuan Pembangunan(Dok.MI)

PENDIRI Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menyebut nama Amran Sulaiman dan Joko Widodo menjadi calon kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Ia menilai hal itu semakin menguat jika H Isam akan masuk ke PPP. Menurutnya, mengambil alih PPP artinya menempatkan seseorang menjadi ketum PPP. 

“Siapa kiranya? Jika berhubungan dengan H Isam, kemungkinannya ada dua nama, yakni Amran Sulaiman, dan Jokowi. Kedua nama ini potensial jadi caketum PPP berikutnya jika benar H Isam akan masuk ke partai ini,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, hari ini. 

Baca juga : Pakar: Peluang Jokowi Jadi Ketum PPP Sangat Kecil

“Mengapa Jokowi? Karena Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya. PSI tentu masih terlalu lemah dan kurang mengakar. Dibutuhkan parpol yang lebih besar dan mengakar,” paparnya. 

Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar. 

Lalu, Ray menyebut menggaet PPP akan dengan sendirinya menempatkan posisi politik Jokowi kembali menguat. 

Hal ini juga bisa menjadi bakal kenderaan politik bagi Gibran Rakabuming Raka, atau bahkan Bobby Nasution. Sehingga gabungan PPP dan PSI di 2029 akan sangat diperhitungkan. 

Untuk Amran, kata Ray, membutuhkan ‘izin’ Prabowo untuk dapat menjadi caketum PPP. 
“Mengingat posisi beliau sebagai menteri kabinet KIM, tidak banyak waktu luang untuk bekerja menaikan parpol ini,” tuturnya. 

Padahal, PPP butuh pemimpin yang total mengurus partai sehingga dapat lolos kembali ke parlemen. 

  • Home 
  • Politik Dan Hukum

Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran Atau Jokowi Potensial jadi Ketum

Yakub Pryatama Wijayaatmaja

 01/6/2025 14:00A-A+

Jika Haji Isam Masuk PPP, Amran Atau Jokowi Potensial jadi Ketum
Partai Persatuan Pembangunan(Dok.MI)

PENDIRI Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menyebut nama Amran Sulaiman dan Joko Widodo menjadi calon kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Ia menilai hal itu semakin menguat jika H Isam akan masuk ke PPP. Menurutnya, mengambil alih PPP artinya menempatkan seseorang menjadi ketum PPP. 

“Siapa kiranya? Jika berhubungan dengan H Isam, kemungkinannya ada dua nama, yakni Amran Sulaiman, dan Jokowi. Kedua nama ini potensial jadi caketum PPP berikutnya jika benar H Isam akan masuk ke partai ini,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, hari ini. 

Baca juga : Pakar: Peluang Jokowi Jadi Ketum PPP Sangat Kecil

“Mengapa Jokowi? Karena Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya. PSI tentu masih terlalu lemah dan kurang mengakar. Dibutuhkan parpol yang lebih besar dan mengakar,” paparnya. 

Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar. 

Lalu, Ray menyebut menggaet PPP akan dengan sendirinya menempatkan posisi politik Jokowi kembali menguat. 

Baca juga : Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP 

Hal ini juga bisa menjadi bakal kenderaan politik bagi Gibran Rakabuming Raka, atau bahkan Bobby Nasution. Sehingga gabungan PPP dan PSI di 2029 akan sangat diperhitungkan. 

Untuk Amran, kata Ray, membutuhkan ‘izin’ Prabowo untuk dapat menjadi caketum PPP. 
“Mengingat posisi beliau sebagai menteri kabinet KIM, tidak banyak waktu luang untuk bekerja menaikan parpol ini,” tuturnya. 

Padahal, PPP butuh pemimpin yang total mengurus partai sehingga dapat lolos kembali ke parlemen. 

Baca juga : Warga Kalimantan Selatan Dapat Suguhan Batfest di Malam Pergantian Tahun

Langkah PPP dengan membuka pintu bagi pihak eksternal menjadi ketua umum dinilai sebagai jalan yang realistis. Sebagai partai yang gagal menembus Senayan pada Pemilu 2024, PPP membutuhkan cara yang inovatif agar dapat kembali ke parlemen.

Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, berpendapat apa yang ditempuh PPP saat ini bukan berarti kehilangan jati diri partai. Sebab, PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.

“Jadi, apapun akan dilakukan, termasuk menaturalisasi kader-kader eksternal yang potensial menjadi ketua umum. Yang jelas ini ikhtihar yang dilakukan untuk memastikan PPP memenuhi ambang batas parlemen dan masuk kembali,” jelasnya kepada Media Indonesia, Sabtu (31/5). (Ykb/P-1)


Terbit di: Media Indonesia

  • Media Indonesia
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (247)
  • Media (252)
  • Press Release (4)
  • Uncategorized (2)

Recent posts

  • Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad makan siang bersama
    Wapres Gibran Dan Sufmi Dasco Makan Siang Bareng
  • Gerindra shake-up concentrates power in Prabowo’s inner circle
    Gerindra shake-up concentrates power in Prabowo’s inner circle
  • Indonesian President’s pardon of 2 convicted politicians targets unity, but may hurt justice system
    Indonesian President’s pardon of 2 convicted politicians targets unity, but may hurt justice system

Tags

Alinea Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNN CNNIndonesia Detikcom IDN Times Inilahcom Jawa Pos Katadata Kompas Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Merdeka Metro TV Metro TV News Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Star The Strait Times Tirto TribunNews Viva VOI Warta Kota

Lanjut membaca

Pengamat: Pilkada Melalui DPRD tak Menjamin Pengurangan Biaya Politik
Kutipan, Media

Pengamat: Pilkada Melalui DPRD tak Menjamin Pengurangan Biaya Politik

July 31, 2025 admin

DIREKTUR Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan, ia justru melihat wacana itu berpotensi memicu konflik yang merugikan stabilitas ekonomi. “Potensi ricuh akan lebih besar, kalau misalkan sudah rusuh, ricuh itu secara ekonomi juga kita merugikan walaupun […]

Rangkap Jabatan Wamen di BUMN Bagian dari Politik Balas Budi
Kutipan, Media

Rangkap Jabatan Wamen di BUMN Bagian dari Politik Balas Budi

July 21, 2025 admin

PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai melakukan praktik politik balas budi dengan memberikan puluhan wakil menteri (wamen) jabatan tambahan di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan catatan Transparecny International Indonesia (TII), setidaknya ada 33 wamen dan wakil kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Rangkap jabatan wamen berpotensi melanggar undang-undang. Direktur Eksekutif Triaspols […]

Pengamat Ungkap Alasan Parpol Tolak Pemisahan Pemilu
Kutipan, Media

Pengamat Ungkap Alasan Parpol Tolak Pemisahan Pemilu

July 16, 2025 admin

KETUA DPR RI Puan Maharani mengungkap bahwa semua fraksi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilu yang digelar selama 5 tahun sekali.  Namun, pengamat politik dan pakar hukum tata negara berpendapat perbedaan tafsir terkait penyelenggaraan pemilu bukan satu-satunya alasan penolakan partai politik di Senayan. Direktur Eksekutif Triaspols Agung Baskoro […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok
© 2024 Trias Politika Strategis. All rights reserved.
  • Web Development by Metahuis