Hasto yang Dinanti Mega: Dari Balik Jeruji hingga ke Panggung Kongres PDIP

Sosok yang dinanti Megawati itu akhirnya bebas. Setelah mendapat amnesti dari Prabowo, Hasto Kristiyanto bisa melenggang ke panggung kongres di Bali. Akankah Hasto jadi Sekjen PDIP lagi?

***

Keheningan Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, mendadak riuh pada Sabtu (2/8) siang. Dari sisi pintu masuk arena, Hasto Kristiyanto tiba-tiba muncul.

Hasto melangkah mantap diapit beberapa satgas partai, termasuk Wakil Komandan Satgas Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito. Kedatangan Hasto seketika menghentikan pidato politik Megawati Soekarnoputri yang tengah duduk di atas panggung.

Dengan langkah cepat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP 2014-2025 itu menaiki panggung. Ia mengenakan seragam lengkap partai, dilengkapi peci hitam berpin Presiden Soekarno, dan menenteng buku yang ditulisnya ketika mendekam di jeruji besi Rutan KPK berjudul Spiritualitas PDI Perjuangan.

Tak banyak bicara, Hasto memberi hormat seraya meraih tangan Megawati dan menciumnya dengan hangat. Di depan orang yang ia takzimi, Hasto menunduk dalam. Tangis Megawati pun menetes mengiringi pelukan keduanya di hadapan ribuan kader.

Megawati yang tampak emosional dalam suasana itu, mengelus pundak Hasto—sosok yang telah lama setia mendampinginya—lalu menepuknya dengan lembut, seolah melepas rindu setelah sekian lama terpisah.

Tak ada dialog yang terdengar. Namun, Megawati sempat terlihat mengatakan sesuatu kepada Hasto yang tergambar dari gestur bibirnya. Di barisan kader, para peserta kongres berdiri dan bertepuk tangan meriah, menyambut momen dramatis bagi internal partai itu.

Para kader pun serempak menyanyikan yel-yel: “Megawati siapa yang punya? Yang punya kita semua!”

Megawati tak kuasa menahan haru di atas panggung. Ia beberapa kali mengusap air matanya dengan tisu. Setelah sempat terdiam cukup lama, ia akhirnya mengucap syukur atas kembalinya Hasto ke PDIP.

“Ternyata yang saya katakan Satyam Eva Jayate (kebenaran pasti akan menang), ternyata kebenaran itu, alhamdulilah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau (Hasto). Saya tadinya berdoa–tapi saya tidak terlalu berharap–bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” ujar Mega yang kembali menangis diiringi riuh tepuk tangan peserta kongres.

Presiden ke-5 RI itu memungkasi momen haru bersama Hasto dengan memekikkan teriakan khas-nya: “Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

Inilah momen pertama Hasto kembali bertemu Megawati sejak ditahan KPK pada 20 Februari 2025. Ia terjerat kasus suap Komisioner KPU demi meloloskan caleg Harun Masiku -yang hingga kini masih buron- sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui skema penggantian antar waktu (PAW).

Dalam kasus itu, Hasto divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 25 Juli. Lima hari setelah vonis itu, Prabowo meneken surat persetujuan amnesti bagi Hasto. Keputusan pemberian amnesti kemudian diumumkan pada 31 Juli atau sehari sebelum Kongres VI PDIP.

Agenda akbar lima tahunan PDIP itu sedianya sempat dua kali ditunda. Kongres yang dijadwalkan pada 2024 diundur ke April 2025 karena bertepatan dengan agenda pemilu serentak. Kemudian ditunda lagi walau sudah memasuki April 2025.

Kabar PDIP bakal menggelar kongres baru terdengar usai vonis terhadap Hasto. Namun, tak ada ingar-bingar atau pengumuman. PDIP justru membalut rencana kongres dengan acara Bimbingan Teknis yang dihadiri oleh anggota DPR dan DPRD se-Indonesia di Bali. Setelah Hasto diumumkan mendapat amnesti, PDIP baru sedikit terbuka soal gelaran kongres.

Hasto pun bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam usai Prabowo meneken Keputusan Presiden (Keppres). Setelahnya, Hasto bergegas ke kediamannya di Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur. Esoknya, di hari kedua pelaksanaan Kongres PDIP pada Sabtu (2/8), Hasto beribadah di gereja dan langsung bergegas ke Bali.

Menurut sumber kumparan, Hasto menaiki pesawat Pelita Air pukul 12.00 WIB didampingi salah satu tim pengacaranya. Hasto mengenakan batik merah dan berkacamata hitam.

Sepanjang kongres hari kedua, Hasto duduk sejajar dengan Ketua DPP Puan Maharani, Prananda Prabowo, serta jajaran pengurus DPP lainnya. Usai kongres ditutup, menurut sumber kumparan di acara itu, Hasto turut membersamai Megawati menuju kediamannya di Bali.

Hasto Sekjen 3 Periode?

Dalam kepengurusan PDIP periode 2025-2030 yang dilantik di Kongres VI, Megawati rangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan posisi sekjen sengaja masih dikosongkan karena Megawati memiliki sejumlah pertimbangan.

Jika Hasto kembali didapuk sebagai sekjen, Ribka menilai Megawati perlu lebih dulu merehabilitasi nama baik Hasto yang kadung dicap sebagai mantan koruptor. Padahal menurutnya Hasto bukan pelaku tindak pidana korupsi, melainkan korban kriminalisasi proses hukum yang bernuansa politis.

“Banyak pertimbangan Ibu [Megawati], ini kan orangnya ingin merehabilitasi…bahwa Hasto itu tidak terstigma karena korupsi, itu penting ya,” kata Ribka.

Beberapa sumber internal PDIP bercerita, proses penentuan posisi sekjen dalam kongres kali ini menjadi salah satu agenda yang cukup memakan waktu. Akibatnya, pengukuhan pengurus yang seharusnya dilakukan pagi hari di hari kedua kongres pun molor hingga siang.

Salah satu perdebatan yang mengemuka apakah penunjukan kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP untuk periode ketiga melanggar ketentuan partai atau tidak. Di sisi lain, muncul pula pertimbangan kebutuhan PDIP terhadap figur sekjen yang bisa lebih adaptif dengan pemerintahan Prabowo. Mengingat posisi PDIP saat ini sebagai penyeimbang, bukan oposisi.

Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menjelaskan, dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tidak ada ketentuan yang melarang Hasto menjabat sekjen tiga periode.

“Nggak ada di AD/ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode. Itu kewenangan prerogatif ketua umum menentukan siapa saja,” tegas Komarudin.

Sebelum Hasto bebas, peran sentral Sekjen PDIP sempat disebut jadi ajang tarik-menarik antara dua faksi di internal partai: kubu Puan dan Prananda, menjelang kongres.

Sejumlah nama pun sempat mencuat sebagai calon pengganti Hasto mulai dari Ahmad Basarah, Said Abdullah, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, hingga Utut Adianto. Masing-masing dinilai merepresentasikan kedekatan dengan salah satu faksi tersebut. Namun perlahan nama-nama itu tak terdengar lagi setelah Hasto mendapat amnesti.

Apalagi saat Kongres VI PDIP, pemandangan hangat jelas terlihat. Momen kebersamaan antara Megawati dengan kedua anaknya, Puan dan Prananda, yang tampak akrab ditampilkan ke publik. Sebelum acara dimulai, Prananda merangkul Puan, lalu keduanya mencium Megawati–sebuah gestur hangat yang memperlihatkan soliditas keluarga di tengah dinamika partai.

“PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Ibu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP Said Abdullah menegaskan tiadanya faksi-faksi di internal PDIP.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP masih mungkin dipertahankan. Apalagi duet Hasto bersama Megawati bisa membawa PDIP menang di 2 pemilu terakhir.

Walau begitu, Agung berpendapat Hasto perlu mengubah gaya politiknya menjadi lebih tenang dan bekerja di balik layar. Hasto disebut perlu lebih mengakomodasi kubu Puan. Sebab selama ini Hasto dianggap lebih dekat dengan Prananda. Jika itu dilakukan, kata Agung, faksionalisme dalam tubuh PDIP bisa melebur secara alami.

“Mas Hasto bisa berperan lebih banyak di belakang layar, sedangkan yang lebih banyak bicara mungkin faksi-faksi dari Mbak Puan, sebagai juru bicaranya. Jadi secara definitif [Hasto] Sekjen, tapi Sekjen di belakang layar. Yang bicara di depan layar itu faksi-faksi Mbak Puan,” ujar Agung.

Agung juga berpandangan perlunya reorganisasi struktur internal, misalnya dengan menghadirkan sosok juru bicara partai yang berperan setara sekjen dalam menyampaikan narasi politik ke publik. Peran-peran strategis tersebut, kata Agung, bisa tetap berada di bawah koordinasi Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua DPR, guna menyesuaikan wajah PDIP sebagai mitra strategis pemerintahan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, melihat faksionalisme di tubuh PDIP merupakan realitas yang tak bisa disangkal. Menurutnya, sudah menjadi perbincangan umum bahwa terdapat dua kekuatan politik utama di partai yang masih sangat terpusat pada keluarga Soekarno itu.

Di satu sisi, Puan memiliki pengaruh kuat di jalur parlemen dan dianggap menguasai fraksi PDIP di DPR, sejalan dengan posisinya sebagai Ketua DPR RI. Di sisi lainnya, Prananda dinilai lebih dominan di internal partai, terutama dalam pengaruhnya terhadap struktur DPP hingga ke level DPD dan DPC.

Oleh karena itu, Yunarto pun menilai peluang Hasto kembali sebagai Sekjen PDIP sangat besar, terutama setelah pemberian amnesti dari Prabowo. Menurutnya, Hasto memiliki kedekatan personal yang sangat kuat dengan Megawati.

“Kita tahu dengan usia (Megawati) yang semakin lanjut membutuhkan orang yang bukan saja hanya bisa mengurus partai, tapi bisa menjembatani keterbatasan dirinya untuk hadir dengan struktur partai,” jelas Yunarto.

Yunarto pun meyakini ada ruang kompromi dalam penyusunan struktur DPP PDIP jika Hasto dipercaya lagi sebagai sekjen. Menurutnya, ruang kompromi itu untuk mengakomodasi figur-figur yang dekat dengan faksi Puan maupun Prananda, sehingga menciptakan soliditas di internal PDIP.

“Terjadi kombinasi struktur DPP ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan Mbak Puan, dengan Mas Nanan (Prananda), termasuk orang yang dianggap langsung bisa memiliki akses ke Ibu Mega. Jadi mungkin nanti pada titik itulah kompromi, soliditas dari anggota keluarga itu akan terbaca dari susunan DPP,” kata Yunarto.

Sumber kumparan lainnya di internal PDIP menyatakan, berdasarkan struktur kepengurusan DPP yang telah dilantik Megawati, figur-figur yang dinilai dekat dengan Prananda maupun Puan sudah terakomodir.

Dari kubu Puan, beberapa sosok masih dipercaya di DPP seperti Bambang Wuryanto, Utut Adianto, Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Charles Honoris. Sementara dari kelompok Prananda ada Andreas Eddy Susetyo, Darmadi Durianto, Ganjar Pranowo, hingga Ronny Talapessy.

Dengan susunan kepengurusan tersebut, kata sumber itu, hampir pasti Hasto bakal menjadi Sekjen PDIP lagi untuk ketiga kalinya.

Perhatian Megawati ke Hasto

Megawati menaruh perhatian khusus terhadap proses hukum Hasto menjadi tersangka KPK sejak 23 Desember 2024. Dalam berbagai kesempatan, putri Bung Karno itu berulang kali mengatakan Hasto adalah korban kriminalisasi politik.

Saking dekatnya dengan Hasto, Megawati pernah menyatakan dengan tegas akan turun tangan langsung jika Hasto ditangkap KPK. Sebab, menurut Megawati, langkah KPK yang menyasar Hasto dan stafnya Kusnadi dalam kasus Harun Masiku tidak memiliki dasar yang jelas.

“Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya Ketua Umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” kata Megawati kala itu.

Hingga kemudian Hasto ditahan KPK pada 20 Februari. Megawati dikabarkan sangat terpukul kala itu. Beberapa jam setelah Hasto mengenakan rompi oranye KPK, ia pun mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat di Magelang yang digelar pemerintahan Prabowo.

Kemarahan Megawati itu terangkum dalam lipsus kumparan edisi 24 Februari 2025 yang berjudul “Panas Hati Megawati”. Kemarahan itu dibaca sebagai bentuk ketidakpuasan atas proses hukum yang sedang berjalan dan bagian dari operasi politik untuk ‘mengawut-awut’ partainya menjelang Kongres. Ketika jaksa KPK membacakan tuntutan 7 tahun penjara untuk Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 3 Juli 2025, Megawati pun disebut marah.

Selama kasus yang menjerat Hasto bergulir, Megawati diketahui juga menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, baik melalui utusan, sambungan telepon, maupun pertemuan langsung.

Permintaan Prabowo kepada Megawati untuk dimasakkan nasi goreng jadi kode-kode untuk melancarkan pertemuan paslon yang dijuluki MegaPro pada Pilpres 2009 itu. Akhirnya pertemuan Prabowo-Megawati terjadi pada 7 April 2025 di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, kasus Hasto disebut menjadi salah satu topik pembahasan. Namun, diskusi keduanya tak hanya berkutat pada isu hukum dan politik elektoral, melainkan juga menyentuh persoalan yang lebih luas seperti tantangan global dan masa depan bangsa.

Yunarto mengatakan hubungan antara Megawati dan Hasto sejak lama memang sangat dekat. Karena itu, tak mengherankan jika Megawati menunjukkan perhatian besar terhadap situasi hukum yang kini menimpa Sekjen partainya tersebut.

“Hasto suka atau tidak, menurut saya orang yang paling dekat dengan Ibu Mega karena peran dia [sebagai Sekjen PDIP] dua periode,” kata Yunarto.

Tetap Dipercaya Meski Dibui

Meski terseret dalam pusaran kasus Harun Masiku, posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP tak tergoyahkan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya divonis 3,5 tahun penjara, Megawati tetap mempertahankan Hasto di kursi nomor dua di struktur DPP partai hingga menjelang kongres.

Kepercayaan Megawati kepada Hasto sudah terbangun selama 10 tahun. Hasto mulai menjabat sebagai Sekjen PDIP pada 2014, menggantikan Tjahjo Kumolo yang kala itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam kabinet Jokowi periode pertama.

Kepemimpinannya kemudian dikukuhkan secara resmi dalam Kongres IV PDIP yang digelar di Bali pada 2015. Di bawah kepemimpinan Hasto, PDIP mencatatkan prestasi politik yang moncer.

Partai berlambang banteng moncong putih ini meraih kemenangan besar dalam Pemilu 2019, dengan perolehan 128 kursi di DPR dan kembali mengantarkan Jokowi—mantan kader mereka—menjadi presiden untuk periode kedua.

Tak hanya itu, PDIP juga berhasil mendominasi sejumlah Pilkada di wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Bali, hingga Sumatera Utara. Membuat posisi PDIP kian kokoh.

Atas capaian tersebut, Megawati kembali mempercayakan posisi Sekjen kepada Hasto untuk periode 2019–2024. Ia menjadi satu-satunya Sekjen PDIP yang menjabat dua periode berturut-turut di pucuk pimpinan partai.

Sejumlah kader PDIP bercerita bahwa meski tengah mendekam di balik jeruji besi, Hasto tetap menjalankan tugas-tugas kepartaian. Posisi Hasto disebut sulit tergantikan di mata Megawati.

Hasto masih disibukkan dengan berbagai urusan organisasi, seperti menandatangani surat keputusan (SK) dan instruksi yang disebar ke kader di berbagai daerah. Bahkan, tumpukan dokumen partai sering diterima Hasto di Rutan KPK.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu turut mengonfirmasi bahwa Hasto masih menjabat sebagai sekjen partai–meski di balik penjara. Pernyataan itu disampaikannya saat menanggapi beredarnya surat instruksi dari DPP yang mencabut aturan internal DPD PDIP Jawa Tengah terkait strategi pemenangan pemilu.

Surat yang dimaksud bernomor 7347/IN/DPP/IV/2025 dan dibuat pada 16 April 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati dan Hasto. Instruksi itu mencabut ketentuan dalam surat sebelumnya, yakni surat nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang berisi persetujuan atas rancangan peraturan DPD PDIP Jawa Tengah terkait strategi pemenangan Pemilu 2024.

Selama menjabat sekjen dua periode sebagai, Hasto dikenal sebagai sosok yang tidak hanya bekerja di balik layar namun turut memegang peran sentral dalam dinamika partai. Ia kerap membantu menyusun poin-poin pidato Megawati untuk berbagai forum, termasuk dalam acara resmi partai.

Tak hanya itu, politikus asal Yogyakarta itu juga menjalankan rutinitas harian dengan mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, untuk memberikan laporan langsung mengenai perkembangan internal partai maupun situasi politik nasional.

Dengan peran sentralnya selama ini, akankah Hasto bakal mencetak sejarah sebagai Sekjen PDIP tiga periode berturut-turut?

---

Terbit di Kumparan Plus