Dari Jokowi ke Prabowo, Menakar Gerak Politik Budi Arie & Projo
Kongres III Projo yang digelar di Jakarta pada 1-2 November 2025 menghasilkan sejumlah keputusan penting. Organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), itu menyepakati perubahan logo bergambar siluet Jokowi serta menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Budi Arie yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum Projo untuk periode 2025–2030 mengatakan bahwa perubahan logo mencerminkan semangat dan tujuan jangka panjang organisasi. Selain itu, perubahan logo ini juga dilakukan agar Projo tidak terkesan mengkultuskan individu.
“Dalam rangka itu, Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kami putuskan di Kongres ketiga ini. Logo Projo akan kami ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” ujar Budi Arie usai membuka Kongres III Projo di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
Lebih jauh, Budi juga membantah bahwa nama Projo adalah singkatan dari Pro-Jokowi. Menurutnya, istilah itu hanya melekat di masyarakat karena lebih mudah diucapkan.
“Projo itu Bahasa Sanskertanya negeri, Bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Memang enggak ada [singkatan]. Cuma teman-teman media kan ya Projo, Pro-Jokowi, itu kan karena gampang dilafalkan saja,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Mantan Menteri Koperasi itu juga menyebut kongres menghasilkan lima resolusi, salah satunya adalah mendukung dan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menyukseskan kepemimpinan Prabowo hingga 2029.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga memastikan bahwa Projo tidak akan bertransformasi menjadi partai politik. Secara tersirat, dia bahkan mengaku akan bergabung ke partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, yaitu Gerindra.
“Enggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin, ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” tutur Budi usai membuka Kongres III Projo di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
Sejarah Projo dan Eksistensi Budi Arie
Jika harus menyebut satu organisasi relawan yang paling identik dengan Jokowi, rasanya tidak berlebihan menyebut Projo. Maka tak heran Projo dikenal publik sebagai akronim dari “Pro Jokowi” selama bertahun-tahun.
Menilik sejarahnya, Projo merupakan kelompok sukarelawan yang didirikan pada 2013 dalam rangka menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi di kontestasi Pilpres 2014.
Jelang Pilpres 2014, nama Jokowi memang mencuat dalam berbagai survei calon presiden. Elektabilitasnya pun terus menanjak seiring popularitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, di internal PDI Perjuangan, belum ada keputusan resmi siapa yang akan diusung sebagai calon presiden.
Saat itu, kabar yang paling santer beredar justru menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai kandidat kuat partai untuk kembali maju di Pilpres 2014.
Dalam situasi tersebut, Projo bergerak memperjuangkan agar PDIP mengusung Jokowi. Secara eksternal, mereka gencar menyosialisasikan nama mantan Wali Kota Surakarta itu kepada publik, sementara secara internal, Budi Arie dan rekan-rekannya yang kala itu masih menjadi kader PDIP menggalang dukungan dari dalam partai.
Perjuangan Projo membuahkan hasil ketika PDIP akhirnya mencalonkan Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014. Sejak saat itu, eksistensi Projo terus berlanjut dan bertransformasi menjadi salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang terbesar dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Budi Arie yang tampil di garda terdepan memimpin Projo pun mendapat tempat di pemerintahan Jokowi. Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, dia dipilih menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Karier Budi Arie kian menanjak pada 2023, ketika ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G BAKTI.
Pada Pilpres 2024, yang merupakan akhir masa pemerintahan Jokowi, Projo secara resmi mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Budi Arie pun sempat ditunjuk sebagai Menteri Koperasi di kabinet Prabowo sebelum akhirnya di-reshuffle pada September 2025.
Usai satu dekade menjadi organisasi relawan yang lekat dengan sosok Jokowi, arah politik Budi Arie dan Projo kembali ramai diperbincangkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Perhatian publik terhadap keduanya semakin besar usai Budi dicopot dari jabatan Menteri Koperasi. Dia juga tersangkut kasus dugaan penjagaan situs judi online (judol) di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Dalam persidangan yang berlangsung pada Juni lalu, mantan pegawai Kominfo, Denden Imadudin Soleh, mengungkapkan bahwa Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mengetahui adanya praktik pengamanan situs judol.
Selain itu, terdakwa Alwin Jabarti Kiemas juga menyatakan bahwa terdapat alokasi dana sebesar 50 persen untuk Budi Arie. Namun, Budi Arie telah membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai narasi jahat serta upaya pembunuhan karakter.
Bentuk Pragmatisme dan Langkah Survival Politik
Pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Budi Arie dan Projo mengganti logo siluet Jokowi serta menyatakan dukungan kepada Prabowo merupakan bentuk pragmatisme politik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya realistis untuk menyesuaikan diri dengan peta kekuasaan yang baru.
“Ini sebuah langkah pragmatisme politik. Menimbang, satu, tidak ada perubahan kekuasaan dalam sistem politik kita, di mana Girindra, Presiden Prabowo, adalah pemilik saham tunggal kekuasaan di Republik saat ini,” ujar Agung saat dihubungi Tirto, Senin (3/11/2025).
Agung menyebut baik Budi Arie maupun Projo ingin tetap relevan dan aktual dalam situasi politik dinamis. Karena itu, mereka perlu mentransformasikan kepentingan dan kekuatannya agar tetap kompatibel dengan dinamika kekuasaan yang ada.
“Ini sebuah pertanda bahwa figur atau political endorse dari Pak Jokowi tak sekuat sebelumnya saat dia menjabat,” ujar Agung.
Karena itu, Agung menganggap langkah Projo dan Budi Arie mendukung Prabowo serta mendekat ke Gerindra sebagai sesuatu yang realistis dan rasional. Dia menyebut langkah ini sebagai bentuk back-up politik baru bagi Projo dan Budi Arie agar bisa bertahan dalam persaingan politik yang semakin kompetitif.
“Ini menjadi back-up politik baru bagi Projo dan Budi Ari. Karena untuk bisa survive dalam kompetisi di sistem politik kita. Makin banyak kaki-kaki politik yang menopang, makin baik,” ujarnya.
Senada, Musfi Romdoni, analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, menilai langkah Projo mengubah logonya serta gelagat Budi Arie bergabung dengan Gerindra sebagai bentuk survival atau upaya bertahan hidup.
Menurut Musfi, tensi politik di sekitar Budi Arie tengah tinggi, terutama dengan masih adanya bayang-bayang isu kasus judol yang menyeret namanya. Dalam situasi ini, Budi Arie merasa butuh satu benteng politik yang tentunya kita tahu adalah partai politik.
“Mungkin Budi Arie melihat sudah saatnya kapal Projo ini berganti layar, berganti arah pelabuhan. Dari sebelumnya ke Solo, sekarang ke Kertanegara,” ujar Musfi saat dihubungi Tirto, Senin (3/11/2025).
Seperti halnya Agung, Musfi juga menilai pengaruh Jokowi secara objektif memang mulai memudar seiring pergantian kursi kekuasaan ke Prabowo Subianto.
“Tentunya menggunakan logo Pak Jokowi sudah tidak relevan dengan politik saat ini. Presidennya bukan Jokowi lagi melainkan Prabowo. Bisa jadi nanti Projo menggunakan siluet Pak Prabowo ya, kita lihat saja,” ujarnya.
Tak Ada Kawan atau Lawan Abadi dalam Politik
Musfi menilai bahwa gerakan terbaru Budi Arie dan Projo memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara relawan, figur presiden, dan partai politik. Dia mengingatkan adagium lama dalam politik: kawan dan lawan tidak ada yang abadi.
Dalam konteks Budi Arie dan Projo, terlihat bahwa mereka menyadari penggunaan nama Jokowi sudah tidak lagi relevan sehingga mencari “kapal” dan “pelabuhan” baru, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Bahkan, muncul isu bahwa Budi Arie akan merapat ke Partai Gerindra
Musfi menekankan bahwa dinamika ini menjadi pesan penting: dalam politik, kita sebaiknya tidak bersikap fanatik atau terlalu terbawa emosi. Pasalnya, aktor-aktor politik sering mengikuti prinsip pragmatis bahwa hari ini kawan bisa menjadi lawan dan sebaliknya.
Politik modern, menurutnya, banyak berkaitan dengan irisan kepentingan yang fleksibel.
“Karena aktor-aktor elitenya sendiri, yang di atas-atas kita ini, mereka menggunakan adagium tidak ada yang selamanya. Hari ini kawan, besoknya bisa menjadi lawan, begitu pula dengan sebaliknya. Karena, bagaimanapun politik modern itu mengenai soal irisan-irisan kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, Musfi juga menyinggung kemungkinan tafsiran lain dari langkah Budi Arie yang mendekat ke Prabowo dan Gerindra, yaitu sebagai bentuk spionase politik. Mengingat karier politik Budi Arie berkembang pesat di bawah Jokowi, langkah ini juga bisa dimaknai sebagai manuver strategis untuk memetakan kekuatan politik baru atau menjaga posisi politiknya di tengah perubahan kekuasaan.
“Jika Budi Arie ini adalah sosok yang punya balas budi yang tinggi seperti namanya Budi, ya mungkin dia justru menjadi perpanjangan tangan Pak Jokowi jika nantinya dia bergabung ke Gerindra. Interpretasi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja karena seperti yang kita tahu, politics is the art of the possible,” ujarnya.
Budi Arie Bantah Projo Putus Hubungan dengan Jokowi
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membantah bahwa Projo telah putus hubungan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman media sekalian karena dari perkembangan berita ini seolah-olah disampaikan terkesan Projo putus hubungan dengan Pak Jokowi. Jangan di-framing. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi,” katanya dalam Kongres III Projo di Jakarta Pusat, Minggu (02/11/2025) sebagaimana dikutip Antara, Senin (3/11/2025).
Lebih lanjut, mantan Menteri Koperasi itu juga angkat bicara terkait perubahan logo Projo dari yang sebelumnya bergambarkan siluet wajah Jokowi. Budi mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Jokowi terkait pergantian logo dan menjelaskannya secara langsung.
“Tadi pagi, saya masih komunikasi dengan Pak Jokowi, bahwa perubahan logo ini adalah bagian dari transformasi organisasi Projo untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Menkominfo itu.
Terbit di Tirto
