Alarm Nyaring dari Pati dan Pentingnya Suara Rakyat Didengar Pejabat
Gejolak di Pati Jawa Tengah memberikan pesan kuat kepada para pejabat: Jangan arogan, angkuh dan mendengar suara rakyat.
Pemimpin, apalagi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sudah selayak dan sepantasnya melayani rakyat. Bukannya menantang rakyat.
Peristiwa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Bupati Pati, Sudewo, didemo masyarakat yang meminta dirinya turun dari jabatan.
Sudewo sebelumnya membuat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kebijakan itu kemudian menuai protes dari masyarakat.
Sudewo awalnya mempertahankan kebijakan itu. Ia juga sempat menantang masyarakat untuk berdemo.
“Siapa yang akan melakukan aksi? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargining apa pun dengan Yayak Gundul,” kata dia beberapa waktu lalu.
Demo besar pun terjadi di Pati pada Rabu (13/8), meski kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen telah dibatalkan Sudewo.
Seiring dengan itu, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Sudewo.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an menilai kemarahan warga Pati itu merupakan akumulasi sebagai respons dari sikap arogansi Sudewo selama ini.
Selain menaikkan PBB 250 persen tanpa meminta masukan publik dan DPRD, ia mengatakan arogansi Sudewo sudah ditunjukkan dengan kebijakan sebelumnya.
Puncaknya, adalah kata-katanya yang menantang masyarakat untuk berdemo.
“Misalnya memecat 220 pegawai RSUD tanpa pesangon, pernyataan-pernyataan yang sering memojokkan warga, dan lain-lain. Puncaknya memang ketika dia menantang masyarakat untuk demo dan mengatakan 50.000 massa pun tak gentar,” kata Ali saat dihubungi, Kamis (14/8).
Ia menyoroti sikap Sudewo yang awalnya enggan membatalkan kebijakan kenaikan PBB meski sudah muncul protes.
Menurutnya, hal itu juga yang membuat gelombang dukungan demo meluas.
“Meskipun ada desakan dari publik yang dahsyat, dan ada juga tekanan dari Kemendagri dan Gubernur Jateng, tapi Bupati tidak segera mengambil keputusan membatalkan kenaikan PBB 250 persen itu. Itu berlangsung sepekan lebih, sehingga ini membuat eskalasi makin besar, dan gelombang dukungan terhadap demo itu meluas,” katanya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai model komunikasi Sudewo terkesan menantang rakyat.
“Saat ini rakyat sudah cerdas, pejabat tidak boleh terkesan anti kritik dan terkesan melawan rakyatnya,” kata Adi.
Menurutnya, kebijakan yang diambil seorang kepala daerah harus mendengarkan aspirasi rakyat.
Ia mengatakan sudah tidak zaman kepala daerah membuat kebijakan dengan pendekatan top-down.
“Kenaikan PBB tak sensitif di tengah kesulitan hidup yang dihadapi rakyat Pati. Buktinya mereka melakukan demo. Itu artinya, kalau rakyat marah mereka pasti bergerak melawan. Demo Pati bukti rakyat marah,” katanya.
Alarm bagi pejabat publik lain
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat peristiwa di Pati bisa menjadi pelajaran buat pejabat publik lain untuk hati-hati membuat kebijakan dan tidak menunjukkan sikap arogan.
Menurut Agung, bila pejabat abai dengan aspirasi publik, dampaknya bisa besar bagi stabilitas politik dalam konteks lokal dan nasional.
“Ini preseden kuat bahwa ke depan pejabat publik kita di level lokal dan nasional mesti hati-hati,” kata Agung.
Sementara itu, Ali Rif’an mengatakan persoalan di Pati semakin meluas seiring dengan langkah DPRD menyepakati hak angket.
Rekonsiliasi yang harus dilakukan Sudewo semakin berat.
“Rekonsiliasi ke publik dan ke elite juga. Ke publik harus meminta maaf dengan setulus-tulisnya dan ke elite DPRD dia harus melakukan lobi politik. Di saat yang sama, partai pengusungnya saja Gerindra juga ikut mendukung hak angket. Ini tantangan tidak mudah bagi Bupati Sudewo,” kata Ali.
“Meskipun ada desakan dari publik yang dahsyat, dan ada juga tekanan dari Kemendagri dan Gubernur Jateng, tapi Bupati tidak segera mengambil keputusan membatalkan kenaikan PBB 250 persen itu. Itu berlangsung sepekan lebih, sehingga ini membuat eskalasi makin besar, dan gelombang dukungan terhadap demo itu meluas,” katanya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai model komunikasi Sudewo terkesan menantang rakyat.
“Saat ini rakyat sudah cerdas, pejabat tidak boleh terkesan anti kritik dan terkesan melawan rakyatnya,” kata Adi.
Menurutnya, kebijakan yang diambil seorang kepala daerah harus mendengarkan aspirasi rakyat.
Ia mengatakan sudah tidak zaman kepala daerah membuat kebijakan dengan pendekatan top-down.
“Kenaikan PBB tak sensitif di tengah kesulitan hidup yang dihadapi rakyat Pati. Buktinya mereka melakukan demo. Itu artinya, kalau rakyat marah mereka pasti bergerak melawan. Demo Pati bukti rakyat marah,” katanya.
Alarm bagi pejabat publik lain
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat peristiwa di Pati bisa menjadi pelajaran buat pejabat publik lain untuk hati-hati membuat kebijakan dan tidak menunjukkan sikap arogan.
Menurut Agung, bila pejabat abai dengan aspirasi publik, dampaknya bisa besar bagi stabilitas politik dalam konteks lokal dan nasional.
“Ini preseden kuat bahwa ke depan pejabat publik kita di level lokal dan nasional mesti hati-hati,” kata Agung.
Sementara itu, Ali Rif’an mengatakan persoalan di Pati semakin meluas seiring dengan langkah DPRD menyepakati hak angket.
Rekonsiliasi yang harus dilakukan Sudewo semakin berat.
“Rekonsiliasi ke publik dan ke elite juga. Ke publik harus meminta maaf dengan setulus-tulisnya dan ke elite DPRD dia harus melakukan lobi politik. Di saat yang sama, partai pengusungnya saja Gerindra juga ikut mendukung hak angket. Ini tantangan tidak mudah bagi Bupati Sudewo,” kata Ali.
Respons Gerindra
Terkait masalah di Pati, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono mengingatkan pesan Ketua Umumnya sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Prabowo selalu berpesan agar setiap kebijakan kepala daerah harus memperhatikan dampak terhadap rakyat kecil. Sebab, lanjut dia, Partai Gerindra lahir dari perjuangan masyarakat.
“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Sugiono mengaku telah mengingatkan Sudewo agar selalu memperhatikan aspirasi masyarakat
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” katanya.
Terbit di CNN Indonesia
