Akhir Kisah 5 Menteri di Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto mengganti lima menteri Kabinet Merah Putih. Ada apa di balik reshuffle kabinet tersebut? Benarkah ada pembersihan loyalis Jokowi?
Panggung Terakhir Budi Arie dan Abdul Kadir Karding di Senayan
RAPAT Kerja (Raker) dengan anggota DPR menjadi panggung terakhir Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Karding . Beberapa jam sebelum dicopot dari jabatan menteri, keduanya menghadiri raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025) pagi.
Entah punya firasat atau tidak bakal dicopot dari jabatannya, baik Budi Arie maupun Karding memaparkan program dan kebijakan kementeriannya masing-masing dengan semangat. Uniknya, saat itu Budi Arie didampingi wakilnya Ferry Juliantono yang hanya tinggal hitungan jam segera dilantik menggantikannya sebagai Menteri Koperasi.
Ketika raker dengan Komisi VI DPR, Budi Arie menyampaikan rencana digitalisasi sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pendampingan, pelatihan, dan tata kelola. Dia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,8 triliun pada tahun 2026 untuk memperkuat berbagai program strategis.
Perhitungan usulan anggaran tambahan berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi eksisting. “Untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih, kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun,” ujar Budi Arie saat rapat kerja dengan anggota Komisi VI DPR.
Begitu selesai rapat di DPR, sore harinya Ferry Juliantono dipanggil ke Istana Negara, Jakarta untuk dilantik sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Budi Arie mengaku tidak terkejut kena reshuffle karena telah diberitahu beberapa jam sebelumnya.
“Ya nggak perlu kaget. Biasa saja,” ucap Budi Arie seusai serah terima jabatan atau sertijab Menteri Koperasi di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Pada kesempatan itu, awak media penasaran ke mana selanjutnya Budi Arie berkiprah setelah tak menjabat. Dengan enteng, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyatakan bakal pulang ke rumah.
“Semuanya pasti balik. Yang pasti balik itu ya ke rumah. Kalau ke rumah orang lain, bahaya,” katanya.
Jawaban Budi Arie ini diterjemahkan yang bersangkutan akan kembali aktif dalam organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Apalagi, sebelumnya Budi Arie adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo).
Meski tak menjadi anak buah Prabowo, Budi Arie menegaskan akan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia juga tetap mengabdi kepada rakyat. “Pokoknya kita setia di garis rakyat. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat kembali ke rakyat,” ujarnya.
Pesan Karding untuk Kementerian P2MI
Seperti halnya Budi Arie, Abdul Kadir Karding menjalani hari terakhirnya dengan rapat kerja bersama anggota DPR. Pada panggung terakhirnya dengan Komisi IX DPR, Karding berpesan agar DPR terus mengawasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
“Ke depan kami mohon tetap dikoreksi, tetap diberi masukan, dan diberi pencerahan agar kinerja kementerian ini semakin hari semakin baik dalam mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tutur Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Karding menyadari Kementerian P2MI tidak bisa bekerja sendiri. Maka itu, berkolaborasi menjadi jalan terbaik untuk keberhasilan kementerian ini.
Seusai raker bersama DPR, persisnya sore harinya Karding dicopot dari Menteri P2MI. Ketua Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019 ini digantikan anggota DPR dari Partai Golkar Mukhtarudin.
Di pengujung jabatannya, aktivitas Karding menjadi buah bibir dan viral di media sosial bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Karding kedapatan bermain domino atau gaple bersama mantan tersangka kasus pembalakan liar Aziz Wellang.
Awalnya, Karding mengaku tidak mengetahui latar belakang Aziz Wellang, termasuk menyangkut persoalan kasus hukum yang menyeret Wakil Bendahara Umum (Wabendum) di organisasinya itu. Selain Menteri P2MI, Karding juga menjabat Sekjen Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
“Setelah itu, saya melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan kalau status Aziz Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan,” kata Karding, Minggu (7/9/2025).
Dia merujuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Muhammad Aziz Wellang dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) berdasarkan suratnya nomor S.01BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025.
Diketahui, bukan cuma Budi Arie dan Karding yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Presiden Prabowo memberhentikan dengan hormat lima menteri yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Dari lima menteri yang dicopot, baru tiga yang penggantinya sudah dilantik Presiden Prabowo. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.
Tiga menteri yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Pejabat lainnya yang dilantik adalah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Kepala Badan Penyelenggara Haji itu dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru. Prabowo juga melantik Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Para menteri dan wamen tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Keppres ini berlaku sejak pelantikan.
Misteri Pergantian Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan
Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan juga menjadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim.
Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan Presiden Prabowo mengganti mantan Wakapolri tersebut. Sejumlah analisis mengemuka, mulai dari mengundurkan diri, kemudian diamnya Budi Gunawan saat terjadi demo besar-besaran yang berujung kerusuhan hingga penjarahan di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, hingga alasan politis.
Hingga kini, mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) tersebut belum memberikan tanggapan terkait reshuffle yang dialaminya. Sementara, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyangkal reshuffle terhadap Budi Gunawan imbas demo ricuh.
Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada hal yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo mengganti Budi Gunawan. “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Posisi yang ditinggalkan Budi Gunawan diisi Sjafrie Sjamsoeddin. Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025
Surat yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi pada 8 September 2025 menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru.
Seusai ditunjuk menjadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin langsung menyambangi Kemenko Polkam dan menggelar rapat dan konsolidasi internal. Sjafrie menyampaikan, Selasa, 9 September 2025 merupakan hari pertamanya masuk ke dalam Kantor Kemenko Polkam. “Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa (dengan Budi Gunawan).”
Sjafrie mengaku belum membangun komunikasi dengan Menko Polkam pendahulunya, Budi Gunawan. Meski demikian, Sjafrie mengapresiasi kinerja Budi Gunawan selama menduduki jabatan Menko Polkam.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” kata Sjafrie.
Pegawai Kemenkeu Melepas Sri Mulyani dengan Lagu Bahasa Kalbu
Suasana haru mewarnai perpisahan Sri Mulyani Indrawati dengan jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (9/9/2025). Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu berbaris rapi di sekitar Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, untuk melepas Sri Mulyani yang resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Para pegawai kompak membawa bunga mawar putih untuk diberikan kepada Sri Mulyani. Mereka juga berebut meminta swafoto sembari meneriakkan, “Terima kasih, Ibu,” teriak para ASN yang seakan melepas Sri Mulyani.
Wanita yang akrab disapa Ani itu membalas dengan senyuman hangat dan melayani sejumlah permintaan foto. Sri Mulyani resmi melepas jabatan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025).
“Suatu kehormatan dan keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia,” tutur Sri Mulyani dalam sambutan sertijab.
Setelah diiringi banyaknya tangkai bunga, tangis Sri Mulyani pecah saat jajaran pegawai Kemenkeu menyanyikan lagu Bahasa Kalbu sebagai tanda perpisahan. Air matanya semakin deras ketika suaminya, Tonny Sumartono, merangkulnya di tengah suasana penuh haru.
Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024. Sempat berkali-kali diisukan mundur, Sri Mulyani akhirnya benar-benar meninggalkan Kementerian Keuangan pada 9 September 2025.
Perempuan tangguh kelahiran Tanjung Karang, Lampung pada 26 Agustus 1962 ini pernah menjabat Menkeu pada 2005-2010, 2016-2025, yakni di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Presiden Prabowo Subianto. Dia juga pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010.
Rumah Dijarah
Beberapa hari sebelum reshuffle terjadi, kediaman Sri Mulyani yang merupakan salah satu pejabat penting di negara ini diserang dan dijarah oleh gerombolan orang tak dikenal (OTK) pada Minggu (31/8/2025) dini hari.
Aksi penjarahan ini menyusul peristiwa yang sama pada kediaman sejumlah anggota DPR RI. Apakah reshufffle ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, hingga kemudian berkembang isu Sri Mulyani mengundurkan diri?
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti atau me-reshuffle Menkeu Sri Mulyani, menyusul isu pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Prabowo.
Meski begitu, Prasetyo enggan menjelaskan apakah Sri Mulyani diganti karena mengundurkan diri atau dicopot. Dia hanya menyatakan bahwa Presiden Prabowo punya hak prerogatif dan evaluasi atas keinginan dan kinerja menteri.
“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” kata Prasetyo seusai pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Maka, kata Prasetyo, atas evaluasi yang dilakukan tersebut, Prabowo memutuskan untuk melakukan perubahan formasi Kabinet Merah Putih.
Prasetyo menyebut, Prabowo memiliki banyak pertimbangan. “Pertimbangannya banyak. Itu kan ini (hak prerogatif) presiden,” jelasnya.
Prasetyo pun berharap, keputusan Prabowo menjadi kebaikan bagi Indonesia ke depan. “Pertanyaan kenapa bukan mundur atau enggak. Bismillah gitu, loh, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.
Dito Ariotedjo Pamit melalui Medsos, Menpora Baru Belum Dilantik
Beberapa jam sebelum namanya resmi diumumkan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau lebih dikenal sebagai Dito Ariotedjo , sudah menerima kabar tersebut. Dia pun menyatakan pamit dari Kemenpora.
“Terima kasih untuk semua yang sudah jalan bersama berusaha membuat perubahan di Pemuda & Olahraga – Semoga dilanjutkan penerus selanjutnya,” ujar Menpora Dito dalam unggahan instastory akun Instagram pribadinya, Senin (8/9/2025).
Dito yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menpora pengganti Zainuddin Amali pada April 2023 itu merupakan satu dari lima menteri yang diberhentikan Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, pengganti Dito tak dilantik pada Senin lalu.
Di deretan menteri dan wakil menteri yang dilantik Prabowo di Istana, hanya ada Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), Mukhtarudin (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Ferry Juliantono (Menteri Koperasi), Mochamad Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umrah), serta Dahnil Anzar Simanjuntak (Wakil Menteri Haji dan Umrah).
Setelah pelantikan kelar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun ditanya soal kenapa pengganti Menpora belum dilantik. “Jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” kata Prasetyo.
Kosongnya kursi Menpora tersebut memunculkan tanda tanya. Belakangan, muncul nama Puteri Komarudin , anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Anak mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin tersebut dikabarkan menjadi calon kuat Menpora, menggantikan rekan separtainya, Dito Ariotedjo.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri hak prerogatif dari Presiden Prabowo. “Belum tahu, semuanya itu, pengangkatan, pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden, karena menteri pembantu presiden,” tegas Bahlil kepada awak media.
Bahlil menegaskan, dirinya telah mengusulkan nama untuk mengisi Menpora menggantikan Dito. “Udah,” katanya.
Puteri Komarudin buka suara soal kabar dirinya bakal dilantik menjadi Menpora. “Nanti akan terklasifikasi sendiri beritanya pas pelantikan menteri yang beneran,” kata Puteri dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Selain Puteri Komarudin, sejumlah nama lainnya juga meramaikan bursa Menpora pengganti Dito. Mereka antara lain Wamenpora Taufik Hidayat danUtusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Murni Faktor Kinerja atau Ingin Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 sore memunculkan beragam analisis. Murni karena faktor kinerja menteri atau upaya lepas dari bayang-bayang Jokowi?
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle kabinet dilakukan berkaitan dengan dimensi teknokratis atau kinerja. “Karena kemarin demo besar gagal ditangani dengan baik secara politik, keamanan, dan keuangan, sehingga eksesnya menimbulkan korban jiwa,” ujar Agung.
Di luar itu, menurut dia, berkelindan dimensi yuridis – etis, karena ada beberapa menteri tersangkut kasus. Alasan lainnya soal politis. “Poros yang kena bukan hanya Solo (BA), tapi juga Teukur Umar (BG),” katanya.
Agung menyoroti dua sosok. Pertama, Ferry Juliantono yang menggantikan Budi Arie. Kedua, Sjafrie Sjamsoeddin yang menjadi Menko Polkam Ad Interim.
“Keduanya (Ferry Juliantono dan Sjafrie Sjamsoeddin ) dari Poros Hambalang. Tinggal kita tunggu, apakah Menko Polkam definitif tetap dari poros Teuku Umar atau beralih ke Hambalang/Solo,” pungkasnya.
Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengakui banyak spekulasi berkembang di balik reshuffle kabinet tersebut. Apalagi, menurut dia, reshuffle terkesan agak mendadak.
Dia mengatakan, pascademonstrasi akhir Agustus 2025 muncul 17+8 Tuntutan Rakyat. “Kita juga tahu dan banyak selentingan bahwa ada semacam dinamika elite politik kita terkait peristiwa demonstrasi di akhir Agustus kemarin. Kalau saya melihat peristiwa-peristiwa itu menjadi latar belakang reshuffle kabinet yang dilakukan Pak Prabowo,” ujarnya.
Kunto memberikan contoh misalnya Budi Gunawan terkena reshuffle karena kinerja. “Dengan demonstrasi yang sangat besar, bahkan 10 nyawa manusia melayang, itu kan membuat sebuah krisis tersendiri bagi pemerintahan, dan itu memang di wilayah kerjanya Pak BG kan sebagai Menko Polkam,” jelasnya.
Soal dicopotnya Karding, Kunto menyinggung viralnya foto mantan anggota DPR tersebut sedang main domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Azis Wellang. “Sementara Raja Julinya tidak di-reshuffle, atau mungkin belum ya,” tuturnya.
Selain itu, selama menjabat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Karding dianggap tidak memiliki prestasi besar. “Kita harus suspend judgment-nya dulu, apakah ini terkait dengan kinerja atau enggak,” ujarnya.
“Jadi, menteri yang berintegritas dan pro rakyat ini adalah tulang punggung Pak Prabowo sebagai modal beliau untuk menjaga, mengambil alih kembali empati dari rakyat, mengambil hati rakyat kembali ”
Pangi Syarwi Chaniago
Terkait Sri Mulyani, Kunto mengakui menjadi hal yang agak mengejutkan. Bahkan, reaksi pasar sempat negatif di hari pengumuman reshuffle terhadap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
“Tapi kan sudah ada semacam prediksi dari awal bahwa Sri Mulyani ini hanya dipakai di awal-awal pemerintahan untuk dapat utang, ya sudah dia akan disingkirkan,” katanya.
Dia juga menyinggung rumah Sri Mulyani yang turut jadi sasaran penjarahan pada rentetan kerusuhan belakangan ini. “Kelihatan warga banyak yang antipati terhadap Sri Mulyani dan itu menurut Pak Prabowo mungkin jadi beban buat reputasi kabinetnya, sehinga Bu Sri Mulyani diganti,” ujar dia.
Sementara itu, mengenai Budi Arie, Kunto melihat bahwa mantan Menkominfo tersebut merupakan orang dekat Jokowi. Namun, Kunto melihat Budi Arie jarang tampil sejak Koperasi Merah Putih diluncurkan.
Selama ini, yang sering terlihat adalah Ferry Juliantono yang kini menjadi Menteri Koperasi. Sebelum menjadi menteri, Ferry merupakan Wakil Menteri Koperasi.
“Dan kelihatan bahwa Budi Arie tidak terlalu fokus dan mungkin karena tidak punya kapasitas kompetensi untuk mengurus koperasi ini, jadi bisa jadi karena kompetensi. Yang kedua, karena dia orangnya Pak Jokowi dan itu terkait isu dinamika elite politik yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Kendati demikian, dia menekankan apakah reshuffle kabinet hingga berjilid-jilid selanjutnya akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat saat ini. Menurut dia, demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada akhir Agustus 2025 bukan hanya disebabkan oleh aksi joget-joget anggota DPR atau pernyataan wakil rakyat yang membuat masyarakat marah.
“Tapi lebih pada kondisi kehidupan kita sehari-hari yang memang secara ekonomi susah, cari kerja susah, dan itu pada akhirnya menjadi sebuah tekanan yang meledak di demonstrasi kemarin. Kalau menteri-menteri ini bisa memperbaiki dengan cepat, dengan lebih baik, ya kita akan sangat bersyukur, tapi kalau hanya sekadar permainan elite dan tidak memberikan efek apa pun pada masyarakat ya buat apa,” pungkasnya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti merespons reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto . Reshuffle tersebut dianggap sebagai proses dejokowinisasi atau melepaskan dari bayang-bayang Jokowi.
Ray menyebut, 4 dari 5 menteri yang diganti oleh Prabowo adalah mantan menteri atau pejabat yang ada di kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Sri Mulyani, Budi Arie, Budi Gunawan, dan Dito Ariotedjo.
“Mereka adalah 4 dari 12 anggota kabinet Pak Prabowo yang pernah menjadi anggota kabinet Pak Jokowi,” kata Ray, Selasa (9/9/2025).
Dengan begitu, kata dia, anggota kabinet di kepemimpinan Presiden Prabowo yang merupakan mantan anggota kabinet Jokowi tersisa hanya 8 orang lagi. “Alias 25% mantan anggota kabinet Pak Jokowi diganti oleh Pak Prabowo. Dejokowinisasi nampaknya sedang berlangsung. Sebagai gantinya, beralih ke Gerindranisasi,” ujarnya.
Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai reshuffle ini merupakan upaya Prabowo memulihkan kepercayaan rakyat. “Pak Prabowo mau tidak mau harus memulihkan kepercayaan publik, dari distrust membangun trust building. Dan itu tidak mudah,” ujar Pangi dalam program Sindo Prime, dikutip dari YouTube SindoNews, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, untuk memulihkan kepercayaan dan mengambil hati rakyat, Prabowo memang harus melakukan langkah strategis, antara lain dengan mencopot menteri-menteri yang selama ini menyusahkan rakyat. “Jangankan mereka (menteri) membela rakyat, kebijakannya, statement-nya saja kadang kurang sekali, kering sekali bicara tentang rakyat,” ujarnya.
Pangi menambahkan, kita tidak mungkin memilih menteri hanya berpegangan pada prinsip the right man on the right place atau zaken cabinet. “Tapi, menteri yang betul-betul berintegritas. Kalau menteri itu misalnya tidak berintegritas, di situlah persoalannya. Saya lihat ada menteri-menteri yang dicopot itu kan kelihatan ada indikasi Pak Prabowo dia lihat KPI integritas,” katanya.
Menurutnya, menteri yang dipilih ini bukan soal pintar atau tidak pintar, tapi jauh lebih penting adalah integritas. Menteri itu kerja tim. Yang penting menteri itu punya tim yang kuat, punya tenaga ahli yang kuat, staf ahli yang kuat, tim riset yang kuat. Mereka bekerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur.
“Akan menjadi musibah dan banyak masalah kalau menterinya tidak berintegritas. Jadi, menteri yang berintegritas dan pro rakyat ini adalah tulang punggung Pak Prabowo sebagai modal beliau untuk menjaga, mengambil alih kembali empati dari rakyat, mengambil hati rakyat kembali,” jelasnya.
Kini, publik menunggu apakah akan ada reshuffle kabinet lanjutan. Apa pun itu, hasil dari reshuffle kabinet seyogianya mampu melahirkan kebijakan yang pro rakyat, bukan malah membuat hidup rakyat makin melarat.
Terbit di Sindonews
