Ramai-ramai Usul Calon Wapres Pengganti Gibran dari Kader Gerindra, Siapa Saja?

Sejak kemarin sejumlah pengamat politik menduga calon wakil presiden (wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari Partai Gerindra. Bahkan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar mengutarakan hal yang sama, calon wapres berasal dari partainya Prabowo Subianto.

Pernyataan politisi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan demi pertimbangkan soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo maka calon wapres beasal dari Gerindra atau non-partisan. Jika posisi wapres diberikan kepada kader partai politik lain di luar Gerindra akan berpotensi memunculkan gesekan di antara partai-partai koalisi.

“Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan,” kata Idrus, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut partainya menyerahkan keputusan terkait calon wapreskepada Presiden Prabowo Subianto.

“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya maju, enggak ada,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu usai pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden, Jumat (13/11/2026) malam.

“Zulhas malah usul calon wapres berasal dari Partai Gerindra. “Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” ujarnya.

Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengatakan Prabowo membutuhkan sosok wapres  yang loyal apalagi setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal oleh jenderal Polri. Demikian pula kriteria wapres yang baru nanti juga harus memiliki kesamaan pola pikir atau mindset dengan RI1.

“Saya menerka kalau betul kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi malah jangan-jangan di posisi paling atas itu ada kader Gerindra,” kata Yunarto saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Jumat (13/11/2026).

Seorang wakil presiden memiliki kekuatan elektoral yang besar dikhawatirkan malah menjadi pesaing Prabowo di Pilpres 2029. Selain itu jika sosok wakil presiden baru dipilih dari partai lain di luar partai yang dipimpin Prabowo, justru potensi terjadinya iri hati lebih besar.

“Kalau yang dipilih salah satu dari anggota partai koalisi yang lain, menurut saya potensi terjadinya iri hati itu lebih besar,” katanya.

Hal kurang lebih sama diungkapkan oleh Pengamat Politik Agung Baskoro.

“Pertimbangan memilih Gerindra ini paling aman dan nyaman karena kita tahu dalam beberapa waktu terakhir sinergi dan kolaborasi Presiden dan Wapres kurang optimal,” kata Agung saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (13/11/2026).

Apabila wapres pengganti Gibran merupakan kader Gerindra maka konsolidasi elite akan berjalan lebih baik daripada era wapres Gibran.

Dua Opsi Wapres RI

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menilai secara politik terdapat dua sumber rekrutmen calon Wapres pengganti Gibran yang tersisa bagi Prabowo. Opsi pertama adalah memilih kader dari Partai Gerindra. Opsi kedua, Prabowo dapat mempertimbangkan sosok yang berasal dari luar partai politik.

“Nah, maka secara politik tinggal dua yang tersisa sumber rekrutmen calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Yang pertama dari Gerindra, yang kedua dari teknokrat nonpartai,” tutur Burhanuddin dikutip dari Kompas.TV.

Dia khawatir muncul kecemburuan dari partai lain di dalam koalisi pemerintahan Prabowo kalau wapres diambil dari kader di luar Gerindra. Apalagi kalau kader PDIP dimajukan sebagai calon wapres bisa memunculkan pertanyaan dari partai-partai pendukung pemerintah yang selama ini berkeringan memenangkan Pilpres 2024 lalu.

Sinyal dari Gerindra

Partai Gerindra juga telah mengisyaratkan calon wapres berasal dari  parpol pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan mekanisme penentuan wapres pengganti Gibran harus mengacu pada ketentuan konstitusi.

“Anda baca ya konstitusi ya, sudah ada aturan,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dengan demikian peluang calon wapres di luar parpol koalisi akan tertutup rapat seperti PDIP, PKS atau Partai Nasdem.

Siapa Calon Wapres dari Gerindra?

Jika Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra ini memilih kader dari partainya maka  sejumlah pengamat menyebut nama-nama yakni:

• Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani (saat ini menjabat Ketua MPR RI).
• Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR RI saat ini).
• Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono (Menko PMK)
• Eks Bendahara Umum Gerindra Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono (sekarang menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia/BI).
• Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Gerardus Budisatrio Djiwandono (Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI).
• Kader Gerindra lainnya yang berpeluang seperti Sudaryono (Kepala Badan Gizi Nasional). 

Mekanisme pemilihan Wapres RI

Mekanisme pemilihan Wapres pengganti Gibran melalui MPR RI diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta diperinci dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berikut adalah tahapan mekanisme pengisian dan pemilihan jabatan Wapres jika terjadi kekosongan:

1. Usulan dari Presiden

• Presiden Prabowo mengusulkan 2 calon wapres kepada Pimpinan MPR.
• Berdasarkan ketentuan teknis, usulan nama calon beserta kelengkapan persyaratannya disampaikan oleh Presiden kepada
• Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
• Presiden tidak dapat menunjuk langsung wapres pengganti Gibran tanpa melalui persetujuan dan pemilihan di MPR.

2. Verifikasi Persyaratan oleh MPR

• Pimpinan MPR dan tim verifikasi akan memeriksa serta meneliti kelengkapan persyaratan administratif dan hukum dari kedua calon Wapres yang diusulkan Presiden Prabowo.
• Setelah lolos verifikasi, Pimpinan MPR menetapkan kedua nama tersebut sebagai calon Wapres yang sah untuk dipilih.
• Kedua calon diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum sidang dimulai.

3. Sidang Paripurna MPR

MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wapres  selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Proses pemilihan di dalam sidang paripurna dapat ditempuh melalui dua cara yakni melalui musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara (voting) jika kata mufakat tidak tercapai.

---

Terbit di Tribunnews