Empat Jenderal Tersangka, Pengamat: Hukum Kini Berani Menyentuh Elite Kekuasaan

Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Langkah tersebut dianggap menunjukkan bahwa proses hukum dapat menjangkau kalangan elite, termasuk pejabat dengan pangkat dan posisi tinggi.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai penetapan tersangka terhadap empat jenderal, termasuk perwira tinggi bintang empat dan bintang dua, menjadi perkembangan penting dalam sejarah penegakan hukum nasional.

Menurutnya, langkah kepolisian tersebut memperlihatkan bahwa jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak semestinya menjadi perlindungan bagi pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

“Kepolisian yang langsung menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal patut diapresiasi karena ini menjadi sejarah baru penegakan hukum di republik, karena ada empat jenderal bintang empat dan bintang dua yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Agung berpandangan, perkembangan tersebut sekaligus menjawab kritik mengenai penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

“Artinya siapa yang bersalah, siapa yang membuat masalah akan ditindak setegas-tegasnya,” katanya.

Dia juga melihat penindakan tersebut sebagai bagian dari konsistensi komitmen Presiden Prabowo dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan pejabat maupun orang-orang di lingkungan pemerintahan.

Agung mencontohkan sejumlah kasus lain, mulai dari penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, hingga proses hukum terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Menurut Agung, rangkaian penindakan tersebut mengirimkan pesan bahwa pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan harus dilakukan secara konsisten, termasuk ketika perkara melibatkan pejabat yang memiliki posisi strategis.

“Saya kira ini preseden positif bagi penegakan hukum di tanah air dan harapannya ini bisa terus dilanjutkan, sehingga elite ataupun orang-orang dekat dengan Presiden juga akan berpikir ulang bila ingin melakukan tindak tanduk penyalahgunaan kekuasaan ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya,” ungkapnya.

Momentum Pembenahan Internal

Lebih jauh, Agung menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan internal. Dia berharap jajaran pemerintahan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan tidak justru menjadi beban bagi kepemimpinan Presiden.

Menurutnya, pembenahan tersebut penting karena setelah dua tahun pemerintahan berjalan, masih terdapat berbagai tantangan substantif dalam pelaksanaan agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Di luar itu semua, saya kira ini momentum yang baik untuk pemerintah melakukan bersih-bersih terhadap orang-orang yang dianggap menjadi beban bagi Presiden di pemerintahan karena setelah dua tahun pemerintahan bergulir, ada beragam tantangan substantif yang harus segera direspons oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Agung menegaskan, penegakan hukum tanpa pandang bulu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut dia, konsistensi penindakan juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Terbit di Jawa Pos