Era Prabowo Empat Jenderal Jadi Tersangka, Pangkat Tinggi Tak Bisa Jadi Tameng Hukum
Penetapan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Langkah tersebut menunjukkan proses hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau pejabat di level bawah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai penindakan terhadap empat jenderal, termasuk perwira tinggi bintang empat dan bintang dua, merupakan preseden penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia
Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kepolisian yang langsung menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal patut diapresiasi,” ujar Agung.
Dia berpandangan perkembangan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik mengenai penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Dalam pemerintahan Prabowo, terdapat sinyal jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi perlindungan bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
“Artinya siapa yang bersalah, siapa yang membuat masalah akan ditindak setegas-tegasnya,” katanya.
Agung juga melihat penindakan tersebut sebagai bagian dari konsistensi komitmen presiden dalam menangani berbagai persoalan hukum yang melibatkan pejabat maupun orang-orang di lingkungan pemerintahan.
Dia mencontohkan sejumlah kasus lain, mulai dari penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, hingga proses hukum terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Rangkaian penindakan tersebut memberikan upaya pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan harus dilakukan secara konsisten, termasuk ketika perkara melibatkan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
“Saya kira ini preseden positif bagi penegakan hukum di tanah air dan harapannya ini bisa terus dilanjutkan, sehingga elite ataupun orang-orang dekat dengan Presiden juga akan berpikir ulang bila ingin melakukan tindak tanduk penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Agung menilai momentum ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembenahan internal dan memastikan jajaran pemerintahan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas serta tidak menjadi beban bagi kepemimpinan presiden.
Dengan demikian, penegakan hukum tanpa pandang bulu tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas pemerintahan.
Konsistensi penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum diharapkan dapat menjaga tata kelola pemerintahan tetap bersih.
Terbit di JPNN
