Di Balik Mundurnya 3 Kader PSI: Belitan Masalah Geng Solo
Tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjabat di Kabinet Merah Putih, secara mendadak menyatakan mundur dari partai pada Senin (9/11).
Ketiganya adalah Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep telah menerima pengunduran ketiganya karena alasan fokus membantu tugas Presiden. Menurut Kaesang, tugas pengabdian negara jauh lebih penting dari partai.
“DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha,” kata Kaesang, Senin (9/11).
Dalam pernyataannya, Giring mengaku sudah tidak menemukan kecocokan dengan partai terkait dengan apa yang ingin dia perjuangkan saat bergabung dengan PSI.
“Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini,” kata Giring di akun pribadinya di Instagram, Senin (9/11).
Sementara, Raja Juli mengaku mundur karena ingin fokus dengan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan untuk membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai mundurnya tiga kader PSI yang berada di Kabinet Merah Putih ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang mengitari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.
PSI saat ini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai Ketua Umum. Jokowi telah menyatakan resmi menjadi kader PSI sejak 14 Oktober 2025 dan disebut-sebut akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Agung menyinggung sejumlah persoalan seperti polemik ijazah Jokowi dan anaknya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Secara resminya diterbitkan oleh PSI di panggung depan soal mereka ingin fokus kerja di kabinet. Tapi di panggung belakang, kita tahu ini nggak bisa dilepaskan dari residu-residu masalah yang mengitari Pak Jokowi dan keluarga. PSI kan mazhab politiknya Jokowisme ya,” kata Agung saat dihubungi, Selasa (10/11).
Agung menduga persoalan tersebut menimbulkan efek politik bagi para kader PSI yang juga menjadi pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, situasi itu membuat ketiganya mempertimbangkan kembali posisi mereka di partai.
“Mereka merasa bahwa efek atau eksesnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Baik relasi mereka dengan Presiden Prabowo jadi berpengaruh. Kemudian juga performa kinerja mereka jadi berkurang karena kasus ini, suka atau tidak kan sudah menguasai panggung politik tanah air,” kata Agung.
Agung berpendapat mundurnya tiga kader PSI itu juga memperlihatkan mereka lebih memilih Prabowo ketimbang Jokowi.
PSI Jadi Partai Oposisi?
Menurutnya, pilihan pilihan mundur menjadi realistis dan relevan untuk ketiganya.
“Suka atau tidak harus diakui, mereka lebih memilih Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi,” katanya.
Di titik ini, lanjutnya, Jokowi effect perlahan memudar, tergerus karena masalah demi masalah yang mengitari Pak Jokowi dan keluarganya terus mengemuka. Maka, menurut Agung, keputusan mundur menjadi pilihan yang logis bagi ketiganya.
“Kalau mereka terus bertahan, dalam situasi yang pelik, yang masalah, bukan tidak mungkin efeknya juga ke mereka,” ujarnya.
Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno juga meyakini mundurnya tiga kader PSI itu tidak bisa dilepaskan dengan situasi yang dinilai tidak terlampau menguntungkan posisi politik ‘geng Solo’.
Adi juga menyinggung masalah ijazah Jokowi hingga desakan mundur Wapres Gibran Rakabuming imbas putusan MK terkait ijazah dan MA terkait surat keterangan.
“Bahkan ada analisa lebih ekstrem, Raja Juli, Giring, dan Isyana lebih memilih tegak lurus ke Prabowo ketimbang ‘geng Solo’. Karena apapun, di tengah isu pecah kongsi Hambalang dan Solo, tak heran jika mundurnya Raja Juli, dan Isyana menebalkan keyakinan bahwa mereka ini lebih memilih Prabowo ketimbang Solo,” kata Adi.
Menurutnya, bisa jadi ketiganya berpikir realistis dengan lebih memilih bersama presiden yang sedang berkuasa ketimbang mantan presiden yang tak punya kekuasaan apapun.
“Intinya, 3 orang PSI dihadapkan pada pilihan sulit antara bersama Prabowo atau Jokowi. Dan ketiganya lebih memilih bersama Prabowo. Ya nasib Jokowi setelah tak lagi jadi presiden ditinggal orang yang dulunya paling membela. Itulah kekuasaan,” kata Adi.
Posisi politik PSI ke depan
Meski sudah tidak punya kader di kabinet, Adi berpendapat PSI tidak akan mengambil langkah menjadi oposisi pemerintah.
Ia menyebut partai itu tak punya sejarah menjadi oposisi dan tak punya sumber daya menjadi oposisi.
“PSI tak mungkin jadi oposisi. Pertama tak punya sejarah jadi oposan. Kedua resource jadi oposisi tak ada. Ketiga partai non parlemen yang tak terlampau diperhitungkan,” kata Adi.
Sementara itu, Agung menilai arah politik PSI ke depan akan turut bergantung pada posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, jika PSI tidak lagi memiliki kader di kabinet dan Gibran tetap berada dalam pemerintahan, partai tersebut dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang atau mitra kritis pemerintah
Namun, jika nantinya DPR memulai proses pemakzulan dan Gibran dimakzulkan, bukan tidak mungkin PSI akan jadi oposisi.
“Pilihan PSI cuma dua. Pertama sebagai penyeimbang seperti mana PDI-P, mitra kritis, mitra strategis. Tapi kalau Mas Gibrannya juga out, ya otomatis sebagai oposisi,” kata Agung.
Terbit di CNN Indonesia
