Seberapa Ampuh Jokowi Effect Ubah Nasib PSI di Pemilu 2029?

Joko Widodo akhirnya terang-terangan menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan kader PSI di Bandung pada Sabtu (26/9/2026). Untuk meyakinkan kader-kader yang hadir, dia bahkan membacakan identitas resmi beserta nomor KTA fisik yang dimilikinya.

“Sekarang saya bacakan di sini. Tertulis nama, Joko Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan ya. Nomor keanggotaan saya S 337220257777777,” tutur Jokowi dalam Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, Sabtu.

Presiden ke-7 RI itu menegaskan telah bergabung dengan partai berlambang gajah tersebut sejak 14 Oktober 2025. Artinya, Jokowi sudah menjadi bagian dari PSI selama hampir satu tahun sebelum keanggotaannya diperlihatkan secara terbuka.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan arahan dengan meminta kader tidak hanya mengandalkan struktur partai, tetapi aktif turun ke masyarakat dan membangun hubungan dengan warga. Menurut dia, keberadaan kader di tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan politik.

PSI sendiri merasa makin optimis setelah mendapatkan dukungan Jokowi. Bahkan, meyakini bisa memenangkan kontestasi politik merebutkan kursi di Senayan untuk 2029.

“Dengan bergabungnya Pak Jokowi, PSI akan menang di Pemilu [pemilihan umum] 2029 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Endang Tirtana.

Meski begitu, PSI sendiri belum terbuka soal posisi Jokowi pada partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Jabatan Ketua Dewan Pembina PSI juga tak dikonfirmasi oleh Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Elektabilitas PSI Masih Fluktuatif

Dalam survei Poltracking bertajuk Membaca Peta Elektoral dan Dinamika Partai Politik, elektabilitas PSI berada di angka 2,3 persen.

Dalam simulasi bilik suara terhadap 18 partai politik, PSI berada di bawah Gerindra yang memperoleh 23,2 persen, PDIP 11,6 persen, Golkar 10,4 persen, PKB 6,2 persen, Demokrat 6,1 persen, NasDem 4,4 persen, PAN 3,4 persen, dan PKS 3,3 persen. Sementara itu PPP memperoleh 1,9 persen dan partai lainnya berada di bawah 1 persen.

Bergeser kepada Survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia memiliki angka yang lebih kecil yakni sebesar 1,9 persen.

Angka itu menempatkan PSI di bawah delapan partai lain. Gerindra berada di angka 17,5 persen, disusul PDIP 12,8 persen, Golkar 10,4 persen, Demokrat 8,1 persen, PKB 7 persen, PAN 5,1 persen, PKS 4,6 persen, dan NasDem 4,4 persen.

Sementara itu, partai yang berada di bawah PSI dalam survei tersebut yakni PPP dengan 1,6 persen, Perindo 0,9 persen, Partai Gerakan Rakyat 0,5 persen, Gelora 0,4 persen, dan Hanura 0,2 persen. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error sekitar ±2,9 persen.

Sementara itu, dalam Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dilakukan pada 20 Juli–3 Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,6 persen di bawah elektabilitas PPP sebesar 3,4 persen,

Sementara partai-partai lain seperti Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, dan PAN mencatat elektabilitas lebih tinggi. Gerindra dengan elektabilitas 18,3 persen, disusul PDIP 14 persen dan Golkar 13 persen. Berikutnya ada PKB 9,7 persen, Demokrat 7,7 persen, PKS 6,9 persen, NasDem 5,7 persen, dan PAN 5,6 persen.

Dalam survei yang sama, PPI juga mengukur respons publik terhadap safari politik Jokowi untuk membesarkan PSI. Sebanyak 37,1 persen responden mengaku mengetahui aktivitas tersebut. Dari kelompok yang mengetahui, 13 persen menyatakan tertarik memilih atau bergabung dengan PSI, sedangkan 34,8 persen menyatakan tidak tertarik.

Dalam Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026, elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berada pada angka 4,1 persen. Dalam simulasi pilihan partai, PSI berada di bawah Gerindra sebesar 16,9 persen, PDIP 11,7 persen, Golkar 9,6 persen, Demokrat 8,1 persen, PKB 5,4 persen, serta NasDem dan PKS yang sama-sama memperoleh 4,4 persen.

Di bawah PSI terdapat Perindo dengan 2,2 persen, PAN 1,9 persen, PPP 1,3 persen, Garuda 1 persen, Partai Buruh 0,9 persen, Hanura 0,6 persen, PGR, PBB, dan Ummat masing-masing 0,5 persen, serta PKN 0,1 persen.

Sementara itu, Gelora tidak memperoleh suara dalam simulasi tersebut dan sebanyak 25,9 persen responden belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Survei dilakukan terhadap 749 responden dengan margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Parliamentary Threshold Jadi Tantangan PSI

Saat ini, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang berlaku adalah 4 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan 4 persen tersebut konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. MK memerintahkan agar ketentuan ambang batas diubah dengan mempertimbangkan proporsionalitas hasil pemilu, penyederhanaan partai, serta jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Per September 2026, perubahan itu belum ditetapkan. Seiring dengan adanya rencana pembahasan revisi UU Pemilu, polemik seputar penerapan ambang batas parlemen kembali bergulir di antara partai politik.

Polemik itu mengemuka sejak partai-partai di parlemen dilaporkan mulai menyusun agenda bersama pembahasan usulan RUU Pemilu. Gerindra, Golkar, dan PKS disebut memandang angka 5 persen sebagai ambang batas ideal, sementara PDIP dan NasDem membuka opsi ambang batas lebih besar.

Bila melihat ke belakang, PSI pertama kali mengikuti Pemilu pada 2019. Dalam pemilu perdananya, PSI memperoleh 2.6 juta suara atau 1,89 persen suara nasional. Perolehan tersebut belum cukup untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga PSI tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

Pada Pemilu 2024, perolehan suara PSI memang meningkat. Hasil rekapitulasi nasional mencatat PSI memperoleh sekitar 4,2 juta suara atau 2,81 persen. Tetapi angka ini masih berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen sehingga PSI kembali gagal memperoleh kursi di DPR RI.

Dilihat dari riwayat perolehan suara PSI, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, melihat partai berlambang gajah ini kini sudah mulai melangkah maju dengan mengenalkan tokoh kuatnya yaitu Jokowi

Namun, katanya, PSI tetap perlu memiliki tokoh-tokoh lokal dengan kapasitas elektoral yang kuat dan tersebar di berbagai daerah pemilihan (dapil), mengingat persaingan pada Pemilu 2029 berlangsung di tingkat dapil.

“Tokoh yang dimaksud harus juga tersebar di semua dapil. Karena pertarungan di Pileg 2029 nanti ada di dapil, ada di tokoh-tokoh lokal yang memang bisa direkrut PSI, yang punya kapasitas elektoral yang mumpuni, minimal mendekati seperti Pak Jokowi elektabilitasnya,” kata Agung dihubungi Tirto, Senin (28/9/2026).

Meski begitu, Agung melihat ambang batas parlemen yang sedang bergulir dibicarakan saat ini memang menjadi salah satu mekanisme yang membatasi peluang partai-partai nonparlemen untuk masuk ke DPR.

PSI menjadi salah satu partai yang masih menghadapi tantangan tersebut karena belum berhasil melewati ambang batas 4 persen pada pemilu sebelumnya.

Oleh karena itu, PSI tidak bisa hanya berhenti dengan kehadiran Jokowi dan keluarganya sebagai kekuatan politik baru di tubuh partai. PSI juga perlu memperkuat struktur elektoralnya di tingkat daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki basis dukungan di masing-masing daerah pemilihan.

“Untuk lolos ambang batas 4 persen saja sebelumnya sangat susah bagi PSI,” katanya.

Grace Natalie juga mengakui kenaikan ambang batas parlemen akan menambah tantangan bagi partai tersebut untuk memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029. Semakin tinggi angka parliamentary threshold, semakin besar pula batas yang harus dilewati partai, terutama bagi partai politik yang belum memiliki kursi di DPR.

Di sisi lain, Grace mengatakan PSI tidak memandang kenaikan ambang batas semata-mata sebagai upaya untuk menghambat PSI masuk ke DPR.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan konsekuensi dari sistem pemilu, karena semakin tinggi persentase suara nasional yang dipersyaratkan, makin besar pula batas yang harus dilewati partai untuk mendapatkan kursi di DPR

“Kalau dari teman-teman bisa cek dari dulu-dulu, sebenarnya kami lebih setuju dengan konsep fraksi threshold, agar tidak ada suara yang terbuang,” kata Grace, Minggu (27/9/2026) malam.

Agung menilai pengaruh Jokowi terhadap PSI masih ada meski tidak sebesar ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Menurut dia, keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kegiatan PSI, seperti kunjungan ke NTT, Lampung, Bandung, dan Bekasi, menunjukkan upaya mantan presiden itu untuk ikut membesarkan partai.

Di sisi lain, PSI juga membutuhkan figur besar seperti Jokowi. Karena itu, Agung melihat hubungan Jokowi dan PSI sebagai relasi yang saling menguntungkan secara politik.

“Relasi keduanya ini bisa dilihat sebagai relasi yang mutualisme ya saling menguntungkan secara politik dan harapannya bisa ya saling membantu satu sama lain karena PSI butuh arahan untuk ya bukan hanya membesarkan memenangkan pemilu tapi juga lolos ambang batas.

Kedekatan Jokowi dengan PSI juga sebenarnya bukan hal baru sebab hubungan keduanya sudah terlihat sejak Pemilu 2024.

Pengamat dan dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kemudian ingin menguji alasan pendukung Jokowi yang beralasan bahwa pada saat itu belum banyak publik yang mengetahui kedekatan Jokowi dengan PSI karena pada periode tersebut Jokowi masih berstatus kader PDIP.

”Tinggal diuji, bagi PSI pembeda Jokowi di 2029 adalah Jokowi yang total kepada PSI sementara yang sebelumnya dinilai masih PDIP,” tuturnya.

Partai Lain Mulai Baca Ulang Peta 2029

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan masuknya Joko Widodo ke PSI membuat partai-partai lain perlu memperhitungkan perubahan peta politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, Jokowi membawa modal politik berupa pengalaman sebagai presiden dua periode serta jejaring politik yang telah terbentuk selama berkarier di pemerintahan.

“Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan,” ujar Arifki dalam keterangannya.

Menurut dia, Jokowi berpotensi menjadi daya tarik politik bagi PSI, terutama jika jaringan relawan dan kelompok politik yang selama ini dekat dengannya ikut terkonsolidasi.

“Jokowi bukan tongkat sulap. Dia bisa memberikan daya ungkit, tetapi PSI tetap harus membuktikan diri di lapangan,” katanya.

Kendati demikian, Arifki menyebut dampak politik dari bergabungnya Jokowi terhadap peta Pemilu 2029 masih akan bergantung pada kemampuan PSI mengubah modal politik Jokowi menjadi kekuatan organisasi dan dukungan elektoral.

---

Terbit di Tirto