Di Balik Pencopotan Purbaya dan Tantangan Berat yang Menanti Suahasil
Rotasi besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan dan polemik dengan Danantara terkait setoran dividen diduga menjadi pemicu terbaru pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah desakan agar ia diganti menguat selama berbulan-bulan, kata para analis.
Menurut analis, penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9) dapat membawa stabilitas internal dan memperbaiki koordinasi antarlembaga, mengingat pengalamannya sebagai orang lama di Kementerian Keuangan dan gaya kepemimpinannya yang lebih tenang.
Namun, mereka mengingatkan sederet tantangan berat menanti Suahasil.
Pergantian Menteri Keuangan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk Suahasil sendiri.
“Saya disampaikan (soal penunjukan Menkeu) tadi pagi dan untuk bersiap pelantikan pada sore hari ini,” katanya kepada wartawan usai dilantik.
Sementara itu, Purbaya masih mengikuti rapat kerja dengan DPR sebagai Menteri Keuangan pada Senin pagi sebelum tiba-tiba meninggalkan rapat.
“Saya ditelepon Pak Prasetyo (Hadi, Mensesneg),” kata Purbaya pada Selasa (15/9), menjelaskan alasannya meninggalkan rapat.
Dia kemudian mengetahui bahwa dirinya telah dicopot.
“Tadi malam masih banyak pikiran, jadi agak susah tidur,” katanya seusai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan pada Selasa. “Tapi saya yakin besok sudah tenang. Sudah enak.”
Suahasil merupakan Menteri Keuangan ketiga Prabowo sejak ia menjabat Presiden pada Oktober 2024. Purbaya ditunjuk pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang pernah menjadi Menteri Keuangan di bawah tiga presiden.
Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2016 hingga 2019 dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 hingga ditunjuk sebagai menteri.
Para pakar menilai Suahasil akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dibanding Purbaya, sosok yang menuai pujian sekaligus kritik karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan tanpa filter.
“Dia (Suahasil) memahami APBN, perpajakan, pembiayaan, subsidi, dan tata kelola fiskal dari dalam,” kata Achmad Nur Hidayat, ekonom dan analis kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional, kepada CNA.
Pergantian Menkeu
Masa jabatan Purbaya diwarnai sejumlah tekanan ekonomi, termasuk pelemahan rupiah dan defisit fiskal yang menurut pemerintah pada Juli bisa melebar menjadi 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, lebih besar dari proyeksi awal 2,68 persen.
Proyeksi terbaru itu mendekati batas defisit yang ditetapkan undang-undang sebesar 3 persen PDB.
Dua lembaga pemeringkat, Moody’s dan Fitch, tahun ini menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan dan rencana belanja fiskal. Langkah itu turut menekan sentimen terhadap negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini.
Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa posisi Purbaya sebagai Menkeu tidak akan bertahan lama.
Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya, yang sebelumnya dikenal sebagai teknokrat yang jarang menjadi sorotan dan pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beberapa kali harus membantah kabar bahwa dirinya akan mundur.
Menurut para pakar, komentar Purbaya yang ceplas-ceplos dan sejumlah kebijakannya terus memunculkan pertanyaan soal berapa lama ia akan bertahan.
Pada April, Purbaya sempat mewacanakan pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka sebagai bagian dari upaya memaksimalkan posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dan energi global.
Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pernyataan Purbaya tersebut, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan pungutan karena tidak sesuai dengan hukum internasional.
Pekan lalu, Purbaya melakukan rotasi besar-besaran di Kementerian Keuangan dengan memindahkan ratusan pejabat ke posisi baru, termasuk sekitar 50 pejabat setingkat direktur.
Mengutip sumber anonim di internal kementerian, sejumlah media melaporkan banyak pejabat Kementerian Keuangan tidak senang dengan rotasi besar-besaran tersebut.
“Tindakan Purbaya menyebabkan perpecahan besar di internal Kementerian Keuangan. Langkah ini mungkin menjadi salah satu alasan dia dicopot,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kepada CNA.
Langkah tersebut hanya satu dari beberapa perombakan dan restrukturisasi yang dilakukan selama Purbaya menjabat.
Mengutip sumber anonim, portal berita Suara melaporkan Purbaya berupaya mengganti “orang-orang Sri Mulyani” sejak menjadi Menteri Keuangan.
Dua pejabat eselon I yang dicopot adalah Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran.
Keduanya diangkat Sri Mulyani pada Mei 2025, hanya beberapa bulan sebelum Purbaya menjadi Menteri Keuangan.
Suahasil sendiri telah lima tahun menjadi wakil Sri Mulyani dan tetap menjabat Wakil Menteri Keuangan setelah Purbaya diangkat.
Menurut Bhima, faktor lain yang mungkin memicu pencopotan Purbaya adalah perselisihannya baru-baru ini dengan Danantara Indonesia.
Pada awal September, Purbaya mengatakan, Danantara akan menyetor Rp120 triliun dari keuntungannya kepada negara untuk membantu memenuhi target defisit fiskal tahun ini. Pejabat Danantara kemudian mengatakan rencana tersebut tidak pernah dibahas.
“Lalu ada masalah restitusi pajak yang tertunda, yang membuat banyak pengusaha tidak senang,” kata Bhima.
Bhima merujuk pada keputusan Purbaya pada Februari untuk memperpanjang proses verifikasi pengajuan restitusi pajak, yang diyakininya dapat menghemat miliaran dolar bagi negara.
“Jadi, pendekatan Purbaya terhadap koordinasi internal, termasuk gaya komunikasinya, semakin lama semakin bermasalah. Dia terlalu percaya diri. Itu yang pada akhirnya membuatnya dicopot dalam reshuffle,” kata Bhima.
Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga kajian Trias Politika Institute di Jakarta, menuturkan, hubungan Kementerian Keuangan dengan lembaga pemerintah lain memburuk selama Purbaya menjabat.
Menurut Agung, reshuffle tersebut bisa bertujuan “menjaga harmoni pusat dan daerah, harmoni kerja antara Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian terkait sebagai stakeholder Kementerian Keuangan juga”.
Berbicara kepada wartawan pada Selasa, Purbaya mengakui rotasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan “sebagian” menjadi alasan pencopotannya. Ia enggan mengungkap alasan lainnya dan mengatakan, “Itu hak prerogatif Presiden.”
CNA telah menghubungi Purbaya untuk meminta tanggapan, tetapi belum mendapat respons.
Deni Friawan, peneliti ekonomi di lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan, meski Menteri Keuangan berganti, Prabowo kemungkinan tetap mempertahankan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir masa jabatannya pada 2029.
“Dengan pergantian dari Purbaya ke Suahasil, pemerintah Prabowo semacam memberikan sinyal ke pasar atau ke pelaku usaha bahwa, ‘oke, saya memang punya ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena itu mengangkat Purbaya yang sangat agresif’,” kata Deni kepada CNA.
“Tapi hari ini pesannya adalah bukan cuma mau tetap mempertahankan itu, tapi mau mencapainya dengan cara yang hati-hati, yang prudens, yang terukur.”
Kontuinitas, Tapi dengan Gaya Berbeda
Suahasil merupakan ekonom dan teknokrat kawakan yang pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan di era Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo.
Ia juga lama berkarier di dunia akademik di Universitas Indonesia, tempatnya mulai mengajar pada 1999. Suahasil pernah memimpin Lembaga Demografi pada 2005 hingga 2008 dan menjadi guru besar ilmu ekonomi pada 2009.
Pria 55 tahun itu meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, gelar master dari Cornell University, serta PhD bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign.
Deni dari CSIS mengatakan, pengalaman panjang Suahasil sebagai ekonom dan pembuat kebijakan membuat gaya komunikasinya lebih terukur dibanding Purbaya, yang dikenal dengan “gaya koboi”.
“Kata-katanya harus terukur, harus dipikirkan. Karena jangankan berbicara, Menkeu batuk saja pasti direspons sama pasar,” kata Deni.
“Karena Suahasil sudah terbiasa dan dia sadar bahwa setiap perkataannya punya konsekuensi yang besar di pasar, atau bahkan ke kehidupan rakyat banyak, dia pasti akan hati-hati.”
Agung dari Trias Politika Institute menyatakan, perubahan gaya komunikasi publik itu harus terlihat jelas dalam 100 hari pertama Suahasil memimpin Kementerian Keuangan.
Menurut Agung, Suahasil harus berkomunikasi setransparan, setenang, dan sestabil mungkin.
“Ya, kalau memang belum jelas kebijakannya, ‘no comment’ dulu tidak apa-apa. Bukan berarti dengan berkomentar seperti itu Menkeu tidak tahu apa-apa, justru bagus untuk membuat pasar stabil,” kata Agung.
Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina di Jakarta, mengatakan, Suahasil dapat membawa stabilitas di internal Kementerian Keuangan dan memperbaiki hubungan dengan lembaga lain.
“Salah satu hal yang selama ini sering memperburuk situasi ekonomi adalah gaya komunikasi Purbaya,” kata Wijayanto kepada CNA.
“Sebagai Menteri Keuangan, (Purbaya) seharusnya menjadi titik utama koordinasi dan komunikasi antarlembaga dan kementerian, terutama dalam urusan fiskal. Namun, ternyata Purbaya sulit diajak bekerja sama, baik secara internal dengan timnya sendiri maupun dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.”
Dalam wawancara usai dilantik pada Senin, Suahasil menyebut pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai “kelanjutan, bukan perubahan”, tetapi mengatakan pekerjaan kementerian akan dilanjutkan “dengan cara yang lebih baik”.
Ia juga mengatakan, Presiden Prabowo memberinya mandat untuk menjalankan APBN dan komunikasi publik yang dapat dipercaya, sekaligus memastikan anggaran mendukung program prioritas pemerintah.
“Secara umum adalah presiden memberikan arahan untuk terus menjaga keuangan negara kita, menjaga kesehatan keuangan negara dan menjaga kredibilitasnya ke depan,” kata Suahasil.
Tantangan Berat Menanti
Salah satu janji Suahasil adalah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).
Namun, Nailul Huda dari CELIOS mengatakan, menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen bukan bergantung pada siapa yang menjabat Menkeu, melainkan apakah pemerintah bersedia menghentikan program prioritas yang membebani anggaran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat pagu anggaran Rp240,2 triliun untuk 2027, setara sekitar 5,9 persen dari rencana total belanja pemerintah.
Dari jumlah tersebut, Rp232,5 triliun dialokasikan untuk MBG yang ditargetkan menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat.
Nailul mengatakan, tugas Suahasil adalah mengembalikan rasionalitas APBN dengan berani menolak kenaikan anggaran yang tidak memiliki dasar kuat tahun depan.
“Publik tentu menaruh harapan kepada Suahasil untuk memberikan satu pembeda dibandingkan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Purbaya. Berani untuk berkata tidak kepada Kementerian/Lembaga yang minta anggaran lebih tanpa rasionalitas menjadi tanggung jawab di awal karena bersamaan dengan pembahasan APBN 2027,” tutur Nailul.
Senada, Achmad dari Universitas Pembangunan Nasional mengatakan, Suahasil harus berani mengevaluasi dan mengoreksi besarnya anggaran untuk program-program unggulan Prabowo, yang menurutnya menyedot porsi signifikan APBN.
Untuk membiayai program-program tersebut, pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD), yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan belanja, dari Rp919 triliun tahun lalu menjadi Rp693 triliun tahun ini.
Pemangkasan itu mengganggu layanan publik dasar di sejumlah daerah dan menyebabkan penundaan proyek-proyek infrastruktur strategis.
Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan pajak baru serta menaikkan dan memperluas pajak yang sudah ada.
“Program-program ini membuat Kementerian Keuangan meningkatkan tekanan pajak kepada mereka yang sudah patuh, memangkas subsidi untuk masyarakat atau menekan belanja pemerintah daerah,” kata Achmad.
“Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang bertugas mencari uang untuk membayar setiap janji politik pemerintah. Menteri Keuangan harus berani mengatakan tidak (kepada program berbiaya besar) ketika dananya tidak tersedia.”
Terbit di Channel News Asia
