Di Balik Tawaran Prabowo Bangun Gedung Baru untuk Ormas Islam

Dalam acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025-2030, Presiden Prabowo Subianto dengan mantap mengumumkan ide pembangunan gedung 40 lantai untuk kantor MUI dan organisasi Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Di atas lahan setidaknya 4.000 meter persegi, Prabowo berencana menempatkan lembaga-lembaga umat Islam di jantung ibu kota Indonesia.

Secara jelas, Prabowo mengungkap ide tersebut berasal dari permintaan Nasaruddin Umar yang berkedudukan sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Masjid Istiqlal dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Prabowo juga berkeinginan area itu nantinya tak hanya diisi area komersil saja, tapi juga ditempati oleh lembaga-lembaga Islam.

Setelah ditelisik, pembangunan gedung tinggi untuk MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam di pusat Jakarta ternyata bukanlah ide yang lahir tiba-tiba. Ide itu tercetus berawal dari obrolan ringan di bulan Ramadhan tahun lalu, di agenda Istana Berzakat, antara Presiden Prabowo dan juga Menag Nasaruddin.

Saat itu, Nasaruddin menyampaikan keluhannya soal potensi dana zakat, wakaf, dan dana keagamaan yang tak terkelola dengan baik. Padahal, dengan dana yang besar, seharusnya bisa memberi dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga menjelaskan bahwa fasilitas perkantoran yang digunakan selama ini masih terpencar-pencar dan belum terintegrasi. Faktor ini pula yang mebuat pengelolaan dana zakat, wakaf, dan dana keagamaan kurang maksimal.

“Makanya Pak Prabowo, “Loh kalau kantornya [ormas] gimana?” katanya gitu kan. Lalu disampaikan oleh Pak Menteri kantornya ya itu-itu saja, bahkan ada yang terpencar-pencar gitu. Jadi itu asal-usulnya,” ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, saat dihubungi oleh Tirto, Selasa (10/2/2026) malam.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan lokasi yang dipilih untuk menjadi gedung MUI adalah lahan bekas Kedutaan Inggris, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Prasetyo mengatakan pembangunan akan dilakukan dari awal atau dari nol.

“Tanahnya (bekas Kedutaan Inggris),” kata Pras, sapaan akrabnya, saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026) dilansir dari Antara.

MUI: Tak Pernah Ada Lobi dan Tak Merusak Independensi

Sayangnya, pengumuman sikap murah hati Prabowo kepada organisasi Islam ini tak berselang lama sejak pemanggilan mereka ke Istana Negara untuk membahas Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian pada Selasa (3/2/2026).

Sebagaimana diketahui, Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawal transisi Gaza pascakonflik, dan Indonesia baru-baru ini mengumumkan telah bergabung di dalamnya.

Bagi MUI, perhatian berupa pemberian gedung dari pemimpin negara itu patut diapresiasi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menyebutnya sebagai bagian dari kewajiban negara memfasilitasi komponen bangsa yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Terlebih, kantor itu nantinya tak hanya diisi oleh MUI, melainkan fasilitas bersama bagi lembaga-lembaga dana umat, seperti BAZNAS, badan wakaf, lembaga pengelola dana sosial keagamaan, serta kemungkinan ormas Islam lainnya.

“Meskipun saya dengar tempat itu baru mau dibangun, mungkin baru 3 tahun atau mungkin bahkan 4 tahun lagi baru bisa ditempatin,” ujar Cholil kepada Tirto, Selasa (10/2/2026) malam.

Tak pernah ada pembicaraan sebelumnya dengan MUI baik secara undangan maupun pembicaraan ringan, keterkaitan hal ini dengan isu Board of Peace juga sontak ditepisnya.

Cholil menegaskan diskusi yang pernah berlangsung dengan Prabowo murni dialog kebangsaan. Prabowo menjelaskan pandangannya mengenai pentingnya keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, sementara MUI justru menyampaikan sikap kritis dan skeptis.

MUI secara terbuka mengingatkan rekam jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak berpihak pada solusi dua negara, serta sikap Israel yang menafikan kemerdekaan Palestina. Bahkan, MUI menegaskan agar jangan sampai pasukan Indonesia dilibatkan dalam upaya melucuti Hamas atau pejuang kemerdekaan Palestina.

“Saya tegaskan bahwa soal Board of Peace itu tidak ada kaitan dengan kantor ini,” tutur Cholil.

Memang, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tirto, Menag Nasaruddin Umar telah berulang kali menyampaikan dampak positif dari dana wakaf yang bisa dikelola dengan baik. Dia bahkan menyebut bahwa hal ini bisa mengatasi kemiskinan ekstrem.

Misalnya pada (16/4/2025) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), di Jakarta, Menag Nasaruddin menyoroti kenyataan bahwa dana keagamaan di Indonesia sesungguhnya sangat besar, namun masih tersebar dan berjalan sendiri-sendiri.

Zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan dikelola oleh berbagai lembaga dengan mekanisme masing-masing.

Hingga sampai pada Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa pembentukan (Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU) merupakan respons atas usulan Menteri Agama. Dana umat yang besar harus dikelola secara profesional agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Dari sisi urgensi, kantor MUI pusat yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, saat ini memang relatif kurang memadai untuk melayani aktivitas umat yang cukup besar. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghambat kinerja organisasi. Efektivitas penggunaan kantor baru nantinya juga masih perlu dilihat, kata Cholil.

“Jadi kami posisinya tidak dalam keadaan minta dan tidak dalam posisi kami menerima,” kata Cholil.

Fasilitas tersebut bukanlah pemberian pribadi Presiden, melainkan aset pemerintah. Cholil menegaskan MUI pun tidak menerima hibah, melainkan hanya hak menempati. Ia memastikan MUI akan tetap memegang prinsip sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayan umat.

Apresiasi Negara atau Simbol Kekuasaan?

Pengamat politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, menilai rencana pembangunan gedung MUI sebagai bentuk apresiasi sekaligus penghormatan negara terhadap umat Islam di Indonesia. Tapi, apresiasi negara tidak boleh mengaburkan posisi independen ormas-ormas Islam.

“Ormas-ormas Islam tetap bisa menjadi kompas moral untuk memasrikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi umat,” kata Agung kepada Tirto, Selasa (11/2/2026).

Keterkaitan dengan isu Board of Peace juga hanyalah sebuah teknis, pasalnya pembangunan tersebut sudah muncul jauh sebelum isu itu mengemuka. Terpenting adalah, ormas Islam tetap menjaga objektivitas dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Dengan latar belakang kepengurusan MUI yang banyak diisi kalangan terpelajar, Agung menilai kritik yang disampaikan seharusnya tidak berhenti pada penilaian, tetapi juga disertai solusi dan alternatif kebijakan.

“Setelah dikritisi bisa disampaikan pula solusi-solusinya atau alternatif kebijakan yang dilakukan,” katanya.

Tak jauh berbeda, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai pembangunan fasilitas ini bukan sekadar gedung fisik, tetapi juga simbol relasi yang bersifat kooperatif antara pemerintah dan ormas, bukan antagonistik.

Namun, Adi menekankan, hubungan positif dengan pemerintah tidak boleh menggerus sikap kritis ormas Islam.

“Fatsoen perjuangan mereka ‘yang benar katakan benar, yang salah katakan salah’,” kata Adi saat dihubungi Tirto, Selasa (10/2/2026).

Risiko jangka panjang dari kebijakan semacam ini adalah potensi pelunakan sikap kritis ormas jika terlalu akomodatif terhadap pemerintah.

Adi menegaskan meski pemerintah menunjukkan apresiasi, ormas Islam harus tetap berada di posisi independen, mengawal kepentingan umat, dan tidak berdiam diri menghadapi kebijakan yang merugikan rakyat.

---

Terbit di Tirto