Kembali Disuarakan Golkar, Koalisi Permanen Bantu Soliditas Pemerintahan

Wacana koalisi permanen kembali disuarakan Partai Golkar. Gagasan tersebut dinilai dapat membantu menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. 

Usulan koalisi permanen kembali mengemuka setelah Prabowo menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih tetap solid, di tengah berbagai analisis di ruang publik yang menyebut adanya potensi perpecahan. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pernyataan Prabowo tidak ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan untuk membangun optimisme di antara para pemangku kebijakan di kabinet. 

“Pak Presiden ingin menegaskan saja, tidak mengkhususkan untuk menjawab suara yang berkembang. Pernyataan Presiden bermakna membangun optimisme yang dilandasi kesolidan tim kerja,” kata Sarmuji di Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Ia menilai, koalisi permanen yang diusulkan Golkar dapat menjadi instrumen untuk menjaga soliditas pemerintahan. Wacana tersebut, menurut dia, merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar beberapa waktu lalu. 

“Koalisi permanen membantu kesolidan pemerintahan,” ujarnya. 

Sejumlah elite partai politik pendukung pemerintah menyambut positif pernyataan Prabowo dan wacana koalisi permanen. 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyatakan partainya fokus memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pemerintahan. “Kita fokus bekerja membantu Presiden sebaik-­baiknya saja,” ujar Dede Yusuf, Selasa (13/1/2026). 

Hal senada disampaikan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Ia menilai pihak-­pihak yang menyebut adanya perpecahan dalam koalisi tidak memahami kondisi sebenarnya di lapangan. 

“Presiden tentu yang paling memahami suasana kebatinan di dalam kabinet. Ini penegasan penting bahwa soliditas kabinet tetap terjaga,” kata Daniel. 

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno juga menilai wacana koalisi permanen relevan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. “Iya dong, demi stabilitas dan soliditas pemerintahan agar pencapaian target pemerintah bisa terealisasi dengan baik,” ujar Eddy. 

Ia menambahkan, tanpa deklarasi resmi pun, PAN telah mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam tiga kali pemilihan presiden. “Kita tidak perlu mengumumkan secara resmi, tapi kalau dilihat sejarah dan rekam jejak, kita tiga kali bersama Pak Prabowo dan Gerindra. Secara de facto sudah koalisi permanen,” katanya. 

Eddy menilai besar kemungkinan PAN kembali bersama Prabowo dan Gerindra pada Pilpres 2029. “PAN lahir batin sudah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Pak Prabowo dan Gerindra,” ujarnya. 

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai usulan koalisi permanen sejalan dengan arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. 

“Usulan ini sangat baik. Pak Surya Paloh selalu menyampaikan bahwa NasDem berada di dalam pemerintahan dan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Sahroni. 

Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Badaruddin Andi Picunang juga menyatakan persetujuannya terhadap wacana koalisi permanen yang sebelumnya pernah disampaikan pendiri PSI, Jeffrie Geovanie. 

“PSI setuju dengan koalisi permanen. Saya kira partai pengusung dan pendukung Prabowo–Gibran sepakat hingga akhir masa jabatan. Bahkan, ada partai di luar itu yang siap bergabung,” ujarnya. 

Lalu apa penilaian pengamat? Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, usulan koalisi permanen bertujuan memastikan koalisi pemerintahan Prabowo tetap solid dalam mengamankan agenda-­agenda prioritas. Ia optimistis koalisi permanen dapat terwujud, salah satunya tercermin dari dukungan partai koalisi pemerintah terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

“Bahkan Demokrat yang awalnya kontra akhirnya berbalik arah mendukung,” ujar Adi, Selasa malam. 

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan bahwa soliditas koalisi akan benar­-benar diuji saat menghadapi isu­isu sensitif, seperti kesejahteraan, hukum, dan ekonomi. “Soliditas koalisi akan terlihat ketika para menteri dari partai politik bekerja secara optimal dan profesional,” katanya. 

Sedangkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, sistem politik Indonesia sejatinya tidak mengenal konsep koalisi permanen, bahkan dalam pemilu sekalipun. 

Menurut Dedi, koalisi permanen tidak serta­-merta menjamin soliditas pemerintahan karena tidak ada kewajiban hukum bagi partai politik untuk mendukung kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. 

“Koalisi permanen akan sulit tercapai selama sistem politik tetap terbuka dan demokratis. Partai politik tidak bisa menjanjikan loyalitas permanen,” pungkasnya.

Terbit di Rakyat Merdeka