Mengapa Parpol Berbondong Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin?

Bulan ini, terjadi setidaknya dua pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan dua partai politik (parpol). Pertemuan pertama dilangsungkan pada 15 Oktober 2025 di kantor Kementerian Pertahanan dengan pimpinan Partai Nasdem. Selang dua hari kemudian, giliran petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi tamu Menhan Sjafrie di kantornya.

Partai Nasdem dan PKS menjadi parpol yang sudah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam Pilpres 2024, kedua parpol ini merupakan lawan presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kedua parpol ini dengan Menhan Sjafrie mengisyaratkan adanya satu pintu komunikasi politik baru yang terbuka lebar di lingkar ‘orang-orang’ Prabowo.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) PKS Pipin Sopian menyatakan bahwa pertemuan PKS dengan Menhan Sjafrie di kantornya merupakan pertemuan tokoh bangsa. Pipin menyebut bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dengan Sjafrie adalah kawan lama. Ia juga menyebut momen tersebut sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus baru PKS kepada pemerintah, yang kini dipimpin Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf.

Pipin tak menyebut bahwa pertemuan tersebut membicarakan persoalan politik praktis atau berbicara soal kursi kabinet untuk PKS. Ia menyampaikan bahwa jajaran PKS memberikan saran agar penanganan stabilitas negara dilakukan dengan humanis.

“Kebutuhan dasar masyarakat akan terpenuhi dan terhindar dari rasa takut karena militer yang menguat,” kata Pipin kepada wartawan Tirto, Senin (27/10/2025).

Tirto juga mencoba meminta tanggapan dari partai Nasdem soal pertemuan mereka dengan Sjafrie, lewat Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan legislator senior Nasdem, Sugeng Suparwoto. Namun keduanya tidak memberikan tanggapan. Sementara itu, Ketua DPP lain Nasdem, Taufik Basari, enggan memberikan komentar.

“Saya tidak mengikuti prosesnya jadi tidak ada info,” ucap pria yang akrab disapa Tobas itu kepada wartawan Tirto, Senin (27/10/2025).

Namun, dalam pemberitaan Tirto sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membantah membahas partai yang dinakhodainya bakal masuk kabinet usai bertemu Sjafrie di kantor Kemenhan. Surya Paloh mengatakan isi pembicaraannya dengan Sjafrie yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan optimisme dalam membangun bangsa.

“Tidak semuanya pembicaraan kami itu mengarah kepada apakah memang sekarang yang Nasdem di luar kabinet, nanti ada pembicaraan ke arah kabinet, enggak ada,” kata Surya Paloh kepada para wartawan di Gedung Kemhan.

Komunikasi Politik Presiden

Analis dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Sjafrie Sjamsoeddin kini menjadi salah satu buffer power Presiden Prabowo. Keberadaan Sjafrie di pemerintahan membuatnya menjadi pelengkap komunikasi politik presiden dari sisi kekuasaan eksekutif.

“Sjafrie saat ini mengendalikan relasi politik Prabowo dari sisi pemerintah, sehingga memungkinkan Sjafrie untuk melakukan banyak pertemuan dengan elite politik,” ucap Dedi kepada wartawan Tirto, Senin (27/10/2025).

Di sisi lain, kata Dedi, Menhan Sjafrie melengkapi peranan Sufmi Dasco Ahmad yang sudah dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo untuk urusan politik. Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Dedi menilai, Sjafrie mampu menjadi tangan kanan Prabowo untuk memantau pergerakan politik yang dibutuhkan presiden.

“Melengkapi Dasco yang juga cukup kuat mempengaruhi Presiden dari sisi politik, dan Sjafrie juga di kabinet memungkinkan memantau pergerakan politik yang menjadi bacaan Presiden,” tutur Dedi.

Menurut Dedi, aktivitas Sjafrie yang menjamu sejumlah parpol pendukung pemerintah ini tak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan Prabowo. Setidaknya Dedi membaca pergeseran pengaruh di lingkup internal Prabowo yang mulai condong mengemukakan sosok Sjafrie ke hadapan publik saat ini.

Sebelumnya, sosok Dasco yang sering kali ‘pasang badan’ dalam membenahi urusan yang menyangkut sektor politik pemerintahan. Pergeseran ini setidaknya tampak sejak pecahnya demonstrasi besar pada Agustus 2025 di berbagai daerah yang memakan 10 korban jiwa.

Dedi menilai, pergeseran peran komunikasi politik ini bisa dibaca dari sosok Sjafrie yang tak terlalu politis karena bukan pejabat di posisi sentral Gerindra. Itu menimbulkan keuntungan bagi Sjafrie karena lebih leluasa bertemu berbagai kalangan karena dibaca sebagai sosok yang mewakili kepentingan Presiden Prabowo secara langsung.

“Meskipun bukan tidak mungkin nuansa politik tetap diemban Sjafrie,” ujar Dedi.

Peran Besar di Pemerintahan

Peran Sjafrie dalam pemerintah Prabowo memang terbilang besar. Selain menjabat sebagai Menhan, ia sempat menduduki kursi ad interim Menkopolhukam. Selain itu, Sjafrie menjabat pula Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Ketua Pengarah Penertiban Kawasan Hutan.

Sjafrie memang bukan orang asing bagi perjalanan karir Prabowo, baik di militer maupun di panggung politik. Sjafrie masuk militer pada 1971. Ia masuk menjadi taruna Akabri Darat di Lembah Tidar Magelang. Sjafrie lulus pada 1974, bersamaan dengan Prabowo Subianto.

Setelah Sjafrie lama berkarir di Kopassus, ia diberikan tugas sebagai pengaman Presiden Soeharto, yang kala itu mertua daripada Prabowo. Pada 1995, menjadi tahun terakhir Sjafrie sebagai komandan Grup A Paspampres.

Pangkatnya kemudian menanjak menjadi Brigadir Jenderal. Sjafrie sempat diparkir sebentar menjadi komandan Korem Surya Kencana, tidak jauh dari Jakarta. Setelahnya ia kembali ke Ibu kota, semula sebagai Kepala Staf Garnisun tetap (Kosgartap) I Jakarta lalu diangkat jadi Kepala Staf Kodam Jakarta Raya pada 1996.

Pada tahun 1997, ia menjadi Panglima Kodam Jaya. Sjafrie bertanggung jawab atas keamanan ibu kota waktu kerusuhan Mei 1998, sekitar lengsernya Soeharto.

Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sjafrie pernah dijadikan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, lalu Wakil Menteri Pertahanan. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal, dengan bintang tiga di pundak.

Pada Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan kepada lima purnawirawan TNI saat upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus, Bandung, Jawa Barat. Salah satunya adalah Sjafrie. Kini, ia jenderal kehormatan bintang empat.

Analis politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, memandang peranan Sjafrie sebagai salah satu komunikator Prabowo memang sedang ‘dibuka’ lewat pertemuannya dengan sejumlah parpol. Selain Nasdem dan PKS, Agung menilai, bukan tidak mungkin partai lain – baik yang menjadi internal kabinet maupun di luar pemerintahan – sudah memiliki jadwal bersamuh dengan Menhan Sjafrie ke depan.

Ia menilai, kepercayaan ini dipicu peranan Sjafrie dalam meredam demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu. Sjafrie dinilai berhasil mempertahankan situasi kembali normal dan tidak menjalar menjadi protes yang lebih besar dan meluas.

“Pak Sjafrie memang menunjukkan peranan strategis untuk mengendalikan situasi. Dalam konteks keamanan, pertahanan, dan stabilitas serta banyak membantu mengkomunikasikan banyak hal ke stakeholder baik di internal maupun eksternal,” kata Agung kepada wartawan Tirto, Senin (27/10/2025).

Dari kacamata Agung, Presiden Prabowo tampaknya sedang membagi peranan strategis di eksekutif dan legislatif agar lebih seimbang kepada dua orang kepercayaannya. Di legislatif diberikan kepada Dasco, sementara untuk ranah eksekutif pemerintahan diemban Sjafrie.

Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih dalam komunikasi politik kepada pihak-pihak dari eksternal. Pembagian peranan ini juga dibaca sebagai upaya agar hambatan komunikasi di sekitaran presiden Prabowo dapat lebih cair.

“Jadi ini penting agar kaki-kaki politik yang dimiliki oleh presiden dapat berjalan dengan optimal menyambung komunikasi dengan stakeholder, baik di internal koalisi maupun di eksternal atau publik,” ujar Agung.

Di sisi lain, parpol melihat adanya celah pintu komunikasi baru dengan melejitnya perananan Sjafrie di sekitar pemerintahan. Hal ini dimanfaatkan parpol untuk menyampaikan pesan dan aspirasinya untuk presiden. Ini juga menandakan sebelumnya ada saluran komunikasi yang terhambat dari elite politik partai kepada presiden.

“Saya lihat kebutuhan mereka kepada presiden tinggi sehingga kalau terhambat di satu atau dua saluran, mereka akan mencari celah lain. Hari ini celah itu bernama Pak Sjafrie,” lanjut Agung.

Tirto mencoba menghubungi Dasco untuk mengonfirmasi soal pembagian peranan dengan Sjafrie dalam komunikasi politik presiden, namun pesan yang dilayangkan kepadanya tidak ditanggapi.

Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Pertahanan Frega Wenas menepis anggapan bahwa pertemuan antara Menhan Sjafrie dengan sejumlah parpol berkaitan dengan agenda politik praktis. Frega menyatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut bersifat silaturahmi kebangsaan.

Menhan disebut berdialog dengan pimpinan partai, membahas persoalan berkaitan dengan perkembangan bidang pertahanan negara dan upaya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika kawasan.

Menurut Frega, seluruh elemen bangsa termasuk partai politik, memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan negara. Sehingga komunikasi bersama Menhan niscaya terjadi dalam bingkai agenda tersebut.

“Pertemuan sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas partai politik. Menhan dan Kemhan tetap menjaga posisi untuk berada di luar ranah politik praktis. Tidak ada arahan kepada partai mana pun, karena pertemuan dilakukan dalam konteks komunikasi kebangsaan,” ujar Frega kepada wartawan Tirto, Senin (27/10/2025).

---

Terbit di Tirto